Penandatanganan Perjanjian BLK Komunitas Tahap I Tahun 2019

JAKARTA , MHI – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri mengemukakan, pembangunan Balai Latikan Kerja (BLK) Komunitas di pondok pesantren merupakan program pemerintah dan Program ini merupakan inisiatif Presiden Joko Widodo untuk melengkapi soft skill dan pendidikan karakter yang ada di pesantren, dengan tambahan keterampilan atau hard skill.

“Dengan hadirnya BLK Komunitas di pondok pesantren, maka santri dan masyarakat sekitar pesantren memiliki akses untuk mendapatkan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal,” kata Menaker pada penandatangan Perjanjian BLK Komunitas Tahap I Tahun 2019, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (20/2) siang.

Ia menyebutkan, program pemberian bantuan pendirian BLK Komunitas telah dimulai oleh Kementerian Ketenagakerjaan sejak tahun 2017 dengan mendirikan 50 BLK Komunitas, dilanjutkan dengan pendirian 75 BLK Komunitas pada 2018, dan 2019 akan didirikan 1.000 BLK Komunitas.

Pada tahun 2019 ini, lanjut Menaker, Pesiden Jokowi langsung memberikan arahan untuk membangun 1.000 BLK pesantren di seluruh Indonesia dengan total anggaran Rp1 triliun.

“Hari ini kita akan melakukan Penandatanganan Kerja Sama Kemenaker dengan 500 pesantren penerima program BLK Komunitas tahap pertama. Tahap keduanya nanti rencananya paling lambat pertengahan Maret 2019 untuk 500 pesantren lagi,” ungkap Menaker.

Dengan adanya BLK Komunitas ini, Menaker berharap Indonesia punya SDM (Sumber Daya Manusia) terampil dan berkualitas dengan jumlah yang memadai dan persebaran di daerah yang relatif merata. Selanjutnya, dengan SDM berkualitas dan berdaya saing, Indonesia akan bisa melompat maju menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia, sebagaimana diprediksi oleh sejumlah lembaga survei.

BLK Bentuk Antisipasi Pemerintah Hadapi Bonus Demografi 2025-2030

Presiden Joko Widodo berharap agar sumber daya manusia Indonesia dapat memiliki keterampilan dan kualifikasi yang baik untuk menghadapi persaingan. Salah satu upaya untuk mewujudkannya ialah dengan membangun banyak balai latihan kerja (BLK) terutama di lingkungan pondok pesantren di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja sama BLK Komunitas Tahap Pertama di Hotel Grand Sahid Jaya.

“Kita nanti di 2025-2030 ini memiliki yang namanya bonus demografi. Ini bisa merupakan keuntungan besar kita dalam bersaing dengan negara-negara lain. Tapi kalau kita tidak bisa mengelola ini juga bisa menjadi masalah besar bagi kita,” kata Presiden.

Kepala Negara mengungkap, sebagai tahap awal, pemerintah sejak tahun 2017 lalu telah mendirikan 50 BLK yang tersebar di sejumlah pondok pesantren. Tahun 2018, pemerintah mendirikan 75 BLK. Melalui berbagai evaluasi dan penyempurnaan, 1.000 BLK ditargetkan untuk dapat dibangun pada tahun 2019. “Tahun ini kita akan bangun insyaallah 1.000 BLK komunitas. Saya tadi sudah sampaikan ke Pak Menteri, 1.000 itu jumlah yang masih sedikit. Tahun depan minimal 3.000 harus terbangun,” tuturnya.

Kehadiran BLK di lingkungan pondok pesantren diyakini sangat dibutuhkan. Para santri yang tersebar di 29.000 pondok pesantren di seluruh Indonesia nantinya dapat melatih sekaligus meningkatkan keterampilannya lewat pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh unit BLK yang ada. “Bagi pondok-pondok pesantren, saya melihat ini efektif dalam memberikan sebuah dongkrakan angkatan kerja yang terampil dan berkualitas dengan lebih cepat dan lebih baik, serta langsung di dalam pondok pesantren,” ujar Presiden.

Lebih jauh, seiring dengan berjalannya dan bertambahnya BLK di seluruh Indonesia, Kepala Negara mengingatkan agar program pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh unit BLK memiliki relevansi dengan kebutuhan dunia industri saat ini. Dengan itu, angkatan kerja yang telah melalui proses pelatihan BLK dapat langsung diserap oleh industri.

(DND/JAY/ES/JL) MHI 

KPK SerahkanBarang Rampasan Negara Senilai Rp 110,2 Miliar Ke Kejagung dan BNN

JAKARTA , MHI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan barang rampasan dari tiga pelaku tindak pidana korupsi Fuad Amin, M. Nazzarudin dan Sutan Bhatoegana dengan total nilai aset Rp110,2 miliar kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) pada Rabu (20/2) pagi di Gedung ACLC KPK, Kuningan Persada Kav C1, Jakarta Selatan. 

Ada tiga barang yang diserahkan ke Kejagung dan BNN. Pertama, satu bidang tanah seluas 9.944 m2 di Jalan Duren Tiga VIII, Pancoran, Jakarta Selatan, milik terpidana M Nazaruddin senilai Rp94.259.142.000. Tanah tersebut diserahkan pengelolaannya kepada BNN.

Kedua, tanah seluas 1.194 m2 beserta bangunan dengan luas 476 m2 di Jalan Kenanga Raya, Tanjung Sari, Medan, milik almarhum Sutan Bhatoegana senilai Rp5.196.837.000 diserahkan pengelolaannya kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Dan ketiga, tanah dengan luas 829 m2 dan bangunan 593 m2 di Perumahan Kubu Pratama Indah, Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Denpasar Barat, Bali, milik terpidana Fuad Amin, senilai Rp10.782.506.000 diserahkan pengelolaannya untuk Kejaksaan Tinggi Bali.

Ketiga barang rampasan tersebut diserahkan melalui proses Penetapan Status Penggunaan (PSP) Barang Milik Negara hasil kerja sama Kementerian Keuangan RI, sebagai Bendahara Umum Negara pemilik barang rampasan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi RI dan Kejaksaan RI, serta BNN RI selaku pemohon penggunaan atas barang-barang rampasan milik negara.

Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan penyerahan ini bukan yang pertama kali, tahun 2017 barang rampasan dari kasus Djoko Susilo diserahkan kepada Pemkot Surakarta yang akan dijadikan museum di Solo. Ia pun menekankan bahwa target dari pemberantasan korupsi bukan untuk menghukum orang saja tapi mengembalikan kerugian ke negara.

“Meskipun kita kembalikan kerugiannya sudah terjadi dan sangat banyak. Kita tahu bahwa efek dari perbuatan korupsi sangat besar. Oleh karenanya, kalau kita bisa menyelamatkan aset tersebut, maka kita baru mengembalikan sebagian kerugian saja,” ujar Ketua KPK Agus Rahardjo dalam sambutannya.

Dalam kurun waktu 2015-2019, KPK telah menyelamatkan lebih dari Rp1,6 tiliun nilai asset dan lebih dari 26 barang rampasan KPK serahkan pengelolaannya ke beberapa instansi yang membutuhkan melalui mekanisme PSP.

Jaksa Agung Prasetyo mengatakan aset yang diterima Kejagung direncanakan akan digunakan untuk kebutuhan rumah dinas kejaksaan setempat. Di Bali, misalnya, akan dipergunakan bagi kepala Kejaksaan Negeri Denpasar. Sedangkan di Medan, direncanakan bagi rumah dinas atau mes bagi para jaksa tipikor terkait perkara di wilayah tersebut.

“Saya pikir sangat layak, tapi tentunya kami harapkan dengan tambahan aset ini akan semakin meningkatkan kinerja pejabat Kejaksaan. Ini sangat membantu melengkapi sarana dan prasana yang selama ini dibutuhkan,” ujarnya.

(IR/JL/YS) MHI 

Sumber :(Humas KPK&Kejagung)

KPU Kembali Umumkan 32 Caleg Berstatus Mantan Terpidana Korupsi

JAKARTA , MHI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali mengumumkan 32 nama calon legislatif (caleg) dengan status mantan terpidana korupsi yang berpartisipasi pada Pemilu 2019. Sebelumnya pada 30 Januari 2019, KPU juga telah mengumumkan 49 caleg (9 caleg DPD, 16 caleg DPRD Provinsi, 24 caleg DPRD Kabupaten/Kota) dengan status mantan terpidana korupsi. Sehingga sampai dengan saat ini ada 81 caleg yang berstatus mantan terpidana korupsi di Pemilu 2019 (19/2).

(Lulu/Irma) MHI 

Sumber:Humas KPU RI

Presiden Joko Widodo Membantah Tudingan Gunakan Earpiece Saat Debat Kedua Pilpres 2019

Presiden Jokowi menjawab wartawan usai menghadiri acara Peningkatan Kesiapsiagaan Masyarakat Melalui Tagana Masuk Sekolah, di Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten, Senin (18/2) pagi.

BANTEN , MHI – Calon Presiden Petahana Joko Widodo dituduh menggunakan alat bantu komunikasi saat debat kedua Pilpres 2019, Minggu malam 17 Februari kemarin. Presiden Joko Widodo membantah keras tudingan tak berdasar ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan,” Itu fitnah-fitnah seperti itu jangan diterus terusinlah dan jangan membuat issue dan Fitnah-fitnah yang gak bermutu ,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan di Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten, Senin (18/2) pagi.

Data-data yang disampaikannya dalam berbagai kesempatan, termasuk impor jagung dan beras, diperoleh dari Kementerian dan Lembaga (K/L), Jika data tersebut tidak sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS), Presiden memperkirakan kemungkinan kuota impor yang diberikan tidak terealisasi.

“Ya coba dicek saja, bisa saja itu kuota tapi tidak terealisasi. Tolong dicek, dicek lapangan. Wong kita ini menyampaikan data dari kementerian, bukan karangan saya sendiri,” kata Presiden Jokowi

Ia mengambil contoh misalnya yang berkaitan dengan impor jagung, Presiden menegaskan sudah konfirmasi lagi ke Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan (Mendag), jika pada 2018 jumlah impornya 180.000 ton, dan juga ada ekspor 380.000 ton.

Kemudian soal impor beras meskipun produksinya berlebih, Presiden Jokowi menekankan, bahwa impor itu yang pertama dilakukan untuk cadangan strategis. Yang kedua, untuk hal-hal yang bersifat darurat karena bencana; yang ketiga juga jaga-jaga kalau gagal panen, kalau juga ada hama.

“Dari data BPS yang saya terima di 2018 itu sudah surplus 2,8 juta ton, tolong konfirmasi ke BPS. Jadi kita itu datanya data dari kementerian, dari lembaga, bukan ngarang sendiri, bukan ngarang-ngarang itu,” tegas Presiden.

Kebakaran Hutan dan Infrastruktur

Adapun terkait kebakaran hutan, Presiden menegaskan, yang disampaikannya adalah bahwa pemerintah bisa mengatasi kebakaran hutan dalam tiga tahun ini. Artinya, sambung Presiden, bukan tidak ada, tetapi turun drastis, 85 persen lebih.

“Artinya, ya sekarang kan enggak ada yang namanya pesawat enggak bisa turun, enggak bisa naik kayak dulu. Keluhan-keluhan di provinsi mengenai asap juga tidak ada, keluhan dari negara tetangga dalam tiga tahun ini, Singapura Malaysia dapat dikatakan enggak ada komplain sama sekali. Itu yang kita maksud,” jelas Presiden seraya menekankan, ada tapi turunnya lebih dari 85 persen begitu.

Sementara terkait konflik dalam pembangunan infrastruktur, Presiden Jokowi menjelaskan, bahwa konteksnya adalah pembebasan lahan.

Ia mengingatkan, banyak infrastruktur yang berhenti delapan tahun, ada yang berhenti 26 tahun karena pembebasan tanah yang terhambat.

Sekarang ini, ungkap Presiden, alhamdulillah untuk pembebasan infrastruktur itu dapat dikatakan bahwa tidak banyak terjadi konflik-konflik yang ada.

“Kalau konflik agraria, sebelum sertifikat lahan itu selesai 80 juta itu ya konflik-konflik itu pasti ada, di semua provinsi ada,” kata Presiden seraya meminta wartawan agar konteksnya jangan dibolak-balik sehingga kelihatannya pemerintah ini tidak menguasai masalah.

(DND/OJI/ES/IR/JL) MHI 

Dinilai Tak Berimbang, Warga dan Desa Satria Jaya Complaint Pemberitaan Salah Satu TV-Swasta

KABUPATEN BEKASI,MHI – Pekerjaan Normalisasi Kali Jambe yang berlokasi diRt 003-Rw 05, Desa Satria Jaya ,Kecamatan Tambun Utara, yang dilakukan oleh Kecamatan Tambun-Utara dengan melibatkan Desa Setempat serta mengundang Kecamatan Tambun-Selatan dan Desa Mangun-Jaya selaku tetangga yang berdekatan dengan lokasi pengerjaan terkait permasalahan sampah yang menjadi dilema bagi masyarakat setempat dan tak kunjung terselesaikan , (17/2).

Pekerjaan yang dilakukan pada hari jum’at (15/2) dilakukan secara bersama-sama disertai dengan mengundang berbagai media termasuk Media Televisi Swasta yang langsung ditayangkan pada malam harinya.

Namun didalam penayangannya yang disaksikan oleh sekdes Jamaluddin beserta warga dan perangkat Desa yang juga ikut menonton dikediamannya masing-masing merasa kecewa dan sungguh diluar dari apa yang diharapkan dengan tayangan Televisi Swasta, hal tersebut diungkapkan Sekdes Jamaluddin saat memberikan keterangan kronogis awal dan keseluruhan kejadiannya kepada awak media.

Sekdes Jamaluddin beserta Ketua RT 03 ,Naseh , Rw 05 ,Muslim dan Ronald tokoh masyarakat setempat beserta wargapun berkumpul dilokasi pemberitaan dan meminta awak media agar menayangkan peryataan yang mereka sampaikan guna meluruskan pemberitaan dari salah satu stasiun Televisi Swasta yang mereka nilai tidak berimbang dan tidak profesional dalam melakukan peliputan, Jelas Mereka.

Menurut mereka seharusnya pihak televisi sebelum menayangkan menanyakan terlebih dahulu kepada pihak-pihak yang mengerti tentang permasalahan sampah ini, jadi jangan  asal tayang saja sehingga kami pihak desa maupun masyarakat Desa Satria Jaya merasa keberatan dan dipojokan serta dirugikan dengan tayangan yang tidak dijelaskan dengan gamblang duduk permasalahannya, termasuk juga pernyataan Kades Mangun-Jaya Idi rohidi yang terkesan tidak mengetahui dengan jelas terkait permasalahan, sampah kiriman ini dari Desa MekarSari dan Mangun Jaya keDesa Kami , Ungkap mereka.

Sekdes Jamaluddin meminta agar pihak terkait mau memberikan penjelasan kembali agar semuanya menjadi jelas termasuk televisi Swasta untuk mau meralat kembali pemberitaan tak berimbang yang telah ditayangkannya dan datang kedesa untuk mendapatkan keterangan lebih jelas tentang sampah kiriman dari Desa-desa lain keDesa Satria-Jaya, Tutupnya.

(Joggie) MHI 

Insiden Ledakan Terjadi Menjelang Debat Capres 2019

JAKARTA, MHI -Pelaksanaan debat kedua Pilpres 2019 diwarnai insiden ledakan di sekitar Parkir Timur Senayan, Jakarta. Namun, ledakan yang diketahui berasal dari petasan itu tak mempengaruhi pelaksanaan debat di Hotel Sultan yang berjarak cukup dekat dengan lokasi kejadian ,Minggu (17/2).

Suara ledakan terjadi sekitar pukul 20.10 WIB. Suara ledakan itu secara sontak menyebabkan warga yang menonton debat di sekitar Parkiran Timur Senayan panik dan berhamburan.Meski demikian, polisi memastikan tak ada korban jiwa dalam ledakan ini.
“Tidak ada korban jiwa,” kata Karopenmas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di sekitar lokasi kejadian.
Dedi mengatakan saat ini polisi masih melakukan olah TKP. Maka, ia mengaku belum dapat mendetailkan peristiwa ledakan tersebut.
“Sedang dicek dulu oleh tim, nanti akan disampaikan bila sudah ada analisa dari tim,” ujar Dedi.
Ledakan ini terjadi akibat petasan yang dibuang oleh seseorang dari mobil berwarna putih.Sebelum melempar bahan peledak, terduga pelaku sempat bertanya lokasi pendukung capres.
“Iya dia dari mobil tanya, ini lokasi pendukung apa bu?” kata saksi Tina, di lokasi kejadian.
Tina yang juga mengenakan kemeja mendukung pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf, dengan santai menjawab, lokasi itu merupakan tempat pendukung Jokowi berada.
“Ini (lokasi pendukung) 01,” tambah Tina.Setelah bertanya, mobil itu melaju. Tak lama kemudian, ada benda yang dilemparkan dari dalam mobil dan ledakan pun terjadi.
“Dia kayak melempar gitu. Asapnya putih. Saya tidak merhatiin baunya, Kayak bau petasan. Sekali ledakan,” ungkap dia.
Karena jaraknya cukup dekat dengan lokasi ledakan, telinga Tina langsung berdenging. Kepalanya juga langsung pusing. Meski sempat berbincang singkat dengan terduga pelaku, Tina tak ingat betul ciri-ciri pelaku.
“Setelah itu saya lari. Saya tidak lihat ada korban,” lanjut dia.

KPU memang menyediakan tempat bagi para pendukung Jokowi dan Prabowo yang ingin melihat debat. Lokasi itu berada di kawasan Parkir Timur Senayan. Sementara, lokasi debat berada di Hotel Sultan.
KPU menyiapkan dua lokasi berbeda untuk pendukung Jokowi dan Prabowo. Jaraknya satu lokasi dengan lainnya sekitar 200 meter. Sedangkan, lokasi ledakan berada di median jalan.
Pintu VVIP menuju tempat Jokowi dan Prabowo ke arena debat tetap dijaga beberapa personel TNI-Polri. Tapi tak tampak pengamanan yang diperketat di sekitar lokasi utama debat.
Sementara, pelaksanaan debat tetap berjalan secara lancar hingga selesai.

(Sofiana/Kum) MHI 

Debat Kedua Calon Presiden Pemilu 2019

JAKARTA , MHI – Debat Putaran kedua calon presiden (Capres) 2019 digelar dan diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2) pukul 20.00 WIB, Debat capres kedua mengangkat tema energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup, infrastruktur kemudian Format debat capres kedua kali ini berbeda dengan debat pertama dikarenakan pada debat kedua ini, hanya menampilkan calon presiden tanpa wakil presiden. Joko Widodo melawan Prabowo Subianto.

Debat Kedua ini dimoderatori oleh Tommy Tjokro dan Anisha Dasuki,dengan jumlah undangan yang dibatasi hanya 600 orang didalam ruangan.

Berdasarkan keterangan Karoop Polda Metro Jaya Kombes Slamet Hadi bahwa Pengamanan dalam debat kali ini melibatkan kurang lebih 2.981 personil gabungan Polri dan TNI yang diterjunkan dengan Pengamanan debat dibuat empat lapis dan difokuskan di sekitar Hotel Sultan, hingga kawasan Senayan, Jakarta.

Prabowo Subianto hadir di arena debat capres kedua di Hotel Sultan lebih dulu ,Sementara Jokowi tiba di lokasi debat sekitar pukul 19.23 WIB yang didampingi istrinya, Iriana Jokowi.

Penampilan Calon Presiden Jokowi kali ini tak berbeda jauh dengan gaya busananya saat debat capres pertama, 17 Januari lalu di Hotel Bidakara sedangkan penampilan calon presiden Prabowo Subianto terlihat formal mengenakan jas hitam lengkap dengan dasi merah dan peci hitam, Penampilan Prabowo ini relatif sama dengan penampilannya pada debat capres perdana.

Debat diMulai

Debat diawali dengan pernyataan Ketua KPU Arief Budiman yang mengundang dua calon presiden Jokowi dan Prabowo ke panggung debat.

Arief Budiman sempat memberikan sambutan sebelum memulai debat capres kedua. Dia menjelaskan bahwa tema debat capres kali ini adalah infrastruktur, energi dan pangan, Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup.

Arief Budiman berharap debat kali ini bisa menjadi panduan bagi pemilih sebelum mencoblos, 17 April 2019.

Usai dua capres berada di panggung, debat dibuka dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Penyampaian Tata Tertib Debat

KPU mengumumkan tata tertib debat. Diantaranya dilarang menyerang personal dan membawa contekan. Para pendukung lawan juga dilarang memprovokasi lawan.

Rencananya, debat akan dibagi ke dalam enam segmen. Di segmen pertama, para capres akan menjelaskan visi misi di bidang infrastruktur, energi dan pangan serta Sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Di segmen pertama ini, kedua capres juga akan mengambil undian pertanyaan untuk pendalaman visi dan misi. Kemudian juga akan ada debat eksploratif yang merujuk pada video.

Segmen kedua, para capres akan memberikan pendalaman visi misi di bidang infrastruktur, energi dan pangan. Di segmen ketiga, para capres melakukan pendalaman soal visi misi di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Segmen empat, KPU akan memutarkan video sesuai tema debat. Nantinya selama 16 menit kedua capres akan beradu gagasan dan diberikan kesempatan untuk menanggapi video dan juga menanggapi pernyataan lawan soal video tersebut.

Pada segmen kelima, capres diberikan kesempatan untuk saling bertanya dan saling menanggapi. Pertanyaan seputar tema debat, infrastruktur, energi dan pangan, serta Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Di segmen terakhir, masing-masing capres memberikan pernyataan Pamungkas dan Visi-Misinya.

MHI