JAKARTA, MHI – Dalam pengembangan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pelaksanaan pekerjaan sub kontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan status kasus tersebut ke penyidikan dan menetapkan Fathor Rachman selaku Kepala Divisi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk periode 2011 – 2013 dan Yuly Ariandi Siregar selaku Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk periode 2010 – 2014, (17/12).
Diduga telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, atau dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terkait pelaksanaan pekerjaan subkontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
Diduga terjadi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya Rp 186 miliar dari sejumlah pengeluaran atau pembayaran oleh PT Waskita Karya kepada perusahaan-perusahaan subkontraktor yang melakukan pekerjaan fiktif.
Atas perbuatannya, keduanya disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:
KABUPATEN BEKASI,MHI – Maraknya pengerjaan infrastruktur diKabupaten Bekasi yang hampir mayoritas tidak menggunakan papan proyek sehingga nyaris tidak meninggalkan keterangan dan kejelasan tentang proyek tersebut bersumber dan berasal dari instansi mana, berapa nilai proyek,berapa panjang dan lebarnya serta berapa lama proyek tersebut akan dikerjakan sehingga menimbulkan syak wasangka serta berbagai dugaan dari berbagai kalangan terkait proyek infrastruktur yang tengah dikerjakan (18/12).
Salah satunya proyek pengerjaan pembangunan turap untuk tanggul kali yang berlokasi diKampung Bendungan, Kali Busa yang mana didalam pengerjaanya itu melampaui beberapa Rt dan Rw di Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun-Utara serta disinyalir merugikan uang negara ratusan juta rupiah.
Proyek Tidak Jelas, Proyek Siluman
Manakala pengerjaan proyek turap tanggul dilaksanakan (15/12), sang pemborong pekerjaan proyek tersebut tidak melengkapi papan proyek guna memberikan kemudahan informasi kepada masyarakat ,ditambah lagi dari informasi yang didapat awak media melalui para pekerjanya bahwa proyek tersebut dikerjakan oleh tiga perusahaan yang berbeda tentunya dengan para pekerja yang berbeda namun memiliki kesamaan yaitu sama-sama tidak ada keterangan dan kejelasan tentang proyek yang memiliki panjang -/+ 500 m, baik seberang kanan dan kiri serta ketinggian -/+ 2m.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Rt setempat Edi dan Naseh dengan mengatakan Proyek tersebut tidak jelas dan tidak diketahui dari mana asal proyek tersebut apakah Pemda setempat, Provinsi atau PJT ,disebabkan tidak adanya keterangan yang menjelaskan akan hal itu sehingga dapat dikategorikan proyek Siluman , Pungkas mereka..
Ditempat terpisah dan waktu berbeda warga setempat Buang, Bannan beserta warga lainnya mengatakan, tidak ada dan terlihat papan proyek terpasang pada pembangunan turap ini dari ujung sana sampai sini, Terang mereka.
Tidak Ada Dinas Terkait Datang Kelokasi
Selanjutnya didalam proses pengerjaan turap tanggul kali itupun tidak pernah ada dari dinas terkait akan pekerjaan proyek itu beserta konsultannya yang sudah dibayar mahal oleh negara datang kelokasi termasuk para pemborongnya dari masing-masing perusahaan itupun tak pernah terlihat batang hidungnya dari awal pekerjaan dimulai sampai saat ini , Ungkap masyarakat setempat yang turut menyaksikan pengerjaan turap tersebut.
Hal tersebutpun ditambahkan dari keterangan para pekerja proyek yang mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui siapa pemborongnya,perusahaan apa, mereka hanya mengetahui proyek tersebut dikerjakan dengan tiga perusahaan dan mengerjakan pembangunan turap ini sesuai aturan yang disampaikan mandor dari pemborong yang menurut para pekerja itupun jarang datang kelokasi.
Pondasi yang dibuat kedalaman 80 cm dan lebar 80 cm tanpa cerucuk bambu itupun tidak sampai dasar sebab kalau sampai dasar mengikuti yang sebelumnyakan harus dinormalisasi terlebih dahulu, Katapara pekerja yang tidak mau menyebutkan namanya.
Berdasarkan keterangan nara sumber ,pengamatan dan pantauan awak media dilapangan ternyata memang benar bahwa tinggi turap sebelah sawah lebih tinggi dari turap dekat jalan dikarenakan turap sebelah sawah pondasinya menumpang digundukan tanah didalam kali sehingga terlihat timpang sebelah, kemudian turap dijalan tidak menempel pada badan jalan dan bahkan ada yang dibiarkan kosong tak tertutup turap.
JAKARTA ,MHI – Sebuah bibit siklon terdeteksi berkembang sejak tanggal 12 Desember 2018 di wilayah Samudra Hindia dan akhirnya telah menjadi siklon tropis, Sabtu (15/12) pada jarak sekitar 1.400 km dari Bengkulu sebelah barat daya pulau Sumatra,“Siklon tropis, yang kemudian diberi nama siklon tropis “KENANGA”, ini terbentuk di wilayah yang masih menjadi tanggung jawab Tropical Cyclone Warning Center (TCWC) Jakarta,” ujar Deputi Bidang Metereologi, Mulyono Prabowo.
Hasil analisis menunjukkan, tambah Mulyono, siklon tropis ini memiliki kecepatan angin maksimum di dekat pusat siklonnya mencapai 40 knot atau sekitar 75 km/jam.
Berdasarkan pantauan terkini, sambung Deputi Bidang Meteorologi, siklon tropis ini akan cenderung bergerak ke arah barat daya menjauhi wilayah Indonesia dan diprakirakan berada sekitar 2.754 km dari wilayah Indonesia dalam 72 jam kedepan.
“Siklon ini akan memberikan dampak tidak langsung berupa peningkatan kecepatan angin di sebagian wilayah pesisir barat pulau Sumatera dan peningkatan ketinggian gelombang 2,5 – 4,0 meter di perairan Kep. Mentawai hingga Selat Sunda,” ujarnya.
Peningkatan kecepatan angin, yang cenderung disebabkan oleh aliran massa udara dari selatan Indonesia bagian Tengah, juga diprakirakan dapat terjadi di pulau Jawa bagian selatan meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT.
Dominasi massa udara dari selatan cenderung mengurangi curah hujan di sebagian wilayah pulau Sumatera dan Jawa. Namun, sebaliknya meningkatkan intensitas hujan di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur.
Wilayah yang berpotensi hujan lebat pada periode 17 – 19 Desember 2018 antara lain:
Kalimantan Tengah – Kalimantan Selatan – Kalimantan Timur – Sulawesi Barat – Sulawesi Selatan – Sulawesi Tenggara – Sulawesi Tengah – Sulawesi Utara – Maluku Utara – Maluku – Papua Barat – Papua.
Pada periode 20 – 23 Desember 2018, kembali harus waspada untuk wilayah Sumatra, Jawa dan Kalimantan.
Diprakirakan aliran udara dingin dari Asia akan kembali masuk wilayah Indonesia dan membentuk area konvergensi serta kembali memicu peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia bagian barat.
Wilayah yang berpotensi hujan lebat pada periode ini antara lain:
Sumatra Barat – Bengkulu – Riau – Jambi – Sumatra Selatan – Lampung – Bangka Belitung – Kep. Riau – Banten – DKI Jakarta – Jawa Barat – DI Yogyakarta – Jawa Timur – Kalimantan Barat – Kalimantan Tengah.
BMKG mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologis seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan angin kencang terutama untuk wilayah-wilayah yang telah mendapat hujan berintensitas tinggi dalam beberapa hari.
“Selain itu masyarakat yang beraktivitas di perairan khususnya selatan Pulau Sumatra juga agar mewaspadai potensi gelombang tinggi dan angin kencang,” Deputi Bidang Metereologi di akhir rilis.
JAKARTA,MHI – Mendagri Tjahjo Kumolo meminta agar penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dipastikan untuk program-program yang berkesinambungan, baik di pusat maupun daerah. Hal ini disampaikan pada acara Konferensi Tahunan Sustainable Development Goals (SDG`s) Integrasi SDG`s dalam RPJMD, di Hotel Fairmont Jakarta, selasa (18/12).
“ Dalam pembangunan daerah, kontribusi APBD berada pada kisaran 8%, sisanya sebesar 92% berasal dari non pemerintah dan swasta. “Pada tahun 2015 saya masih menemukan beberapa kabupaten dan kota yang belanja pegawainya saja masih 82%, mau bikin apa dengan 18%,” ujar Mendagri.
Untuk itu, Mendagri menekankan tentang peran sentral Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam proses pembangunan nasional. Karena, kata Mendagri, Bappenas diberikan porsi yang paling dominan dalam merencanakan program-program jangka pendek, menengah, dan panjang.
“Bappenas mempersiapkan strategi pembangunan nasional, memastikan program-program strategis nasional ini harus bisa terlaksana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sehingga seiring dengan program skala prioritas gubernur terpilih dan bupati/walikota terpilih,” terang Tjahjo.
Sebagai Mendagri, Tjahjo juga turut berperan dalam proses pembangunan nasional di daerah, terutama dalam kaitannya dengan proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan sinkronisasi kebijakan-kebijakan teknis dari berbagai Kementerian dan Lembaga dengan Daerah melalui mekanisme yang berlaku.
“Dari sisi ini saya ingin menyoroti kontribusi APBD dalam pembangunan daerah. Karena kewenangan saya konsentrasi pada masalah ini. Dalam konteks ini saya mohon titip untuk pahami area rawan korupsi. Karena perencanaan yang dipersiapkan Bappenas memastikan program pusat dan daerah berjalan dengan baik,” tegas Mendagri.
Lebih lanjut, Tjahjo juga mengingatkan agar hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah harus semakin efektif dan efesien, sebagai upaya mempercepat reformasi birokrasi yang ujungnya memperkuat penyelenggaraan otonomi daerah.
Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagaimana rumitnya mengelola keselarasan janji politik Presiden dengan janji politik Kepala Daerah terpilih. “Tetapi dalam konteks konsolidasi demokrasi lewat Pilkada ternyata hal tersebut dapat diwujudkan dengan baik,” tandas Mendagri.
Tak lupa, Mendagri meminta daerah agar berani melakukan inovasi, yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, memberdayakan peran serta masyarakat, dan meningkatkan daya saing. “Karena arahan bapak Presiden Bapak Presiden Jokowi, kucinya pusat dan daerah serta antar daerah untuk lebih bersinergi, menggerakkan masyarakat, mengorganisir kelompok-kelompok swasta, sehingga mampu bergerak dengan inovasi-inovasi. Sekecil apapun inovasi itu harus bisa ditumbuhkan,” pungkas Mendagri.
Kemendagri Dorong Daerah Dukung SDGs
Dalam rangka mendukung agenda global demi mendorong pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam Suistanable Development Goals (SDGs), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong daerah untuk mendukung agenda tersebut.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyampaikan, SDGs memiliki arti penting untuk mendorong pembangunan dunia yang mengarah pada pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.
Menurut Tjahjo, Kemendagri nantinya secara intens akan melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. “Penyusunan Program dan kegiatan daerah harus memasukan rencana pembangunan berkelanjutan yang sudah tertuang dalam SDGs”, kata Tjahjo
Konsep SDGs sendiri merupakan kesepakatan global di luar janji politik kepala daerah yang nantinya akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Menurut Tjahjo, Kemendagri akan berfokus pada proses perencanaan RPJMD mulai dari penyusunan rancangan awal sampai dengan penetapan.
“Kemendagri akan berfokus mulai dari penyusunan rancangan awal RPJMD sampai dengan penetapan, agar 17 tujuan SDGs tersebut dapat masuk bersama dengan janji politik kepala daerah terpilih”, jelas Tjahjo.
Tjahjo berharap nantinya akan dihasilkan output RPJMD yang berkualitas dan berkelanjutan yang memiliki 5 manfaat untuk daerah tersebut. 5 manfaat ini menurut Tjahjo yaitu, meningkatkan pendapatan masyarakat, munculnya kesempatan kerja, terbukanya lapangan berusaha, kemudahan akses dan kualitas pelayanan publik, serta peningkatan daya saing daerah.
Tak lupa, Mendagri mengingatkan kepada kepala daerah untuk ikut serta mendukung program global tersebut. “SDGs bukan hanya program nasional, tapi merupakan kesepatakan global untuk kemajuan dan kelestarian hayati dunia. Mari kita bersama Kepala Daerah untuk mendukung program tersebut”, tutup Tjahjo.
JAKARTA,MHI – Setelah sebelumnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 470.13/11176/SJ tentang Penatausahaan KTP-el Rusak atau Invalid dan dilanjutkan Instruksi Mendagri melalui media kepada daerah untuk segera memusnahkan KTP-el rusak atau invalid dalam waktu 1 (satu) minggu ke depan hingga Selasa (18/12) tercatat sudah 34 Provinsi dan 340 Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemusnahan KTP-el rusak atau invalid Dan selebihnya tercatat ada 174 kabupaten/kota yang belum melaksanakan pemusnahan KTP-el rusak atau invalid.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar mengatakan, Kemendagri mengucapkan terimakasih kepada jajaran Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan dengan cepat instruksi Kemendagri tersebut. Bahtiar juga menghimbau agar daerah yang lain untuk segera melaksanakan pemusnahan KTP-el rusak atau invalid.
“Kemendagri mengucapkan terimakasih kepada Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan dengan cepat pemusnahan KTP-el rusak atau invalid kemendagri, hingga malam ini sudah ada 34 provinsi dan 340 Kabupaten/Kota yang memusnahkan KTP-el. Semoga 174 Kabupateb/Kota yang belum agar segera menindaklanjuti”, kata Bahtiar di Jakarta (18/12)
Menurut Bahtiar, pemusnahan KTP-el rusak atau invalid di seluruh Indonesia tersebut sebagai komitmen kuat Kemendagri untuk menjaga, mencegah dan menjamin tidak terjadinya penyalahgunaan KTP-el rusak atau invalid. “Mendagri berulang kali menegaskan pada berbagai forum, agar jangan sampai ada penyalahgunaan KTP-el rusak/invalid ini, sehingga semakin cepat dimusnahkan akan semakin bagus”, tukas Bahtiar.
Bahtiar menambahkan, Kemendagri direncanakan akan melaksanakan pemusnahan KTP-el yang sudah rusak/invalid di Gudang Kemendagri, Semplak, Bogor pada hari Rabu (19/12/2018).
“Kemendagri direncanakan akan memusnahkan KTP-el rusak/invalid yang ada di Gudang Kemendagri, Semplak BPSDM Kemendagri, Jalan Raya Parung Nomor 512, Kemang, Bogor, besok pada hari Rabu 19 Desember 2018 jam 13.00wib sd selesai. Kami mengundang seluruh rekan pers/ media untuk hadir ikut serta menyaksikan langsung dan membantu menginformasikan kegiatan tersebut kepada masyarakat”, jelas Bahtiar.
Gudang Kemendagri di Semplak Bogor merupakan Gudang Kemendagri yang selain berisi Arsip Kemendagri juga berisi KTP-el yang sudah rusak atau invalid. Walaupun gudang tersebut dijamin keamanannya, Kemendagri tidak mau ambil resiko dan akan tetap memusnahkan ribuan KTP-el di gudang tersebut.
“Pemusnahan KTP-el yang ada di Gudang tersebut bertujuan memberi pesan kepada masyarakat bahwa Pemerintah dalam hal ini Kemendagri berkomitmen kuat untuk menjamin keamanan data kependudukan dan mencegah penyalahgunaan KTP rusak oleh pihak2 yg tidak bertanggungjawab. Kami pastikan tidak ada lagi KTP-el rusak/invalid yang masih disimpan walau di Kemendagri sekalipun”, tutup Bahtiar.
KABUPATEN BEKASI, MHI – Pengerjaan Pengaspalan yang dilakukan para pemborong jalan berlokasi diwilayah Jalan Raya Rawa Kalong ,Desa Setia Mekar ,Kecamatan Tambun-Selatan disinyalir banyak merugikan negara(3/12)Pasalnya Pengerjaan pengaspalan tersebut memiliki ketebalan aspal kurang lebih hanya satu centimeter ditambah lagi dalam pengerjaan tersebut tanpa dilengkapi dengan Papan keterangan pengerjaan pengaspalan seperti pada umumnya proyek pemerintah yang bersumber dari APBD bila proyek tersebut berasal dari Pemerintah Daerah dan APBN bila proyek tersebut berasal dari Pemerintah Pusat serta tidak adanya Pengawas dari dinas terkait yang mengawasi jalannya pengerjaan proyek (15/12).
Hal tersebut diungkapkan warga setempat yang turut menyaksikan dan merasa kecewa dengan cara dan hasil pengerjaan pengaspalan diwilayah mereka (3/12), Anton warga setempat beserta warga lainnya mengatakan, Mengenai plang pengerjaan sih kita gak tau dan kalau kita liat dari ujung kerjaan sampe dimari juga kaga ada keliatan plang pengerjaannya dari mulai kerjaan ngaspal sampe sekarang kaga keliatan tuh.., Ungkap Anton.
Hadi,mamat dan yang lainnya menambahkan, ketebalannya juga cuman satu centimeter…ini kerjaan ngaspal apaan…kayak maina-mainan..paling-paling sebulan dua bulan juga bakalan kalis sama aer ujan lagi nih, Kita sebagai warga juga bingung..kok kalo ngerjain kayak gini kaga ada yang ngawasin..sih dari orang pemerintahnye…jadikan kerjaanye kayak begini..asal-asalan..kayak diplester aje.., Pungkas mereka dengan kesal.
Tidak Ada Laporan dan Bukan Urusan Desa
Saat awak media menyambangi kantor Desa Setia Mekar dan bertemu dengan Kepala Desa Setia Mekar Suryadi (10/12) lalu menanyakan perihal pengaspalan itu Suryadipun mengatakan, Tentang pengerjaan pengaspalan yang dimaksud kami tidak mengetahui dan belum ada laporan kekami tentang pekerjaan itu, dan itu bukan merupakan keharusan mereka melaporkan pekerjaanya keDesa sebab itu dari pemerintah Daerah..yang terpenting Desa Untuk Masyarakat dan Pemerintah daerah untuk masyarakat sepanjang dilaksanakan..ya ..terima kasih banyak..dan peranserta partisipasi..gitu aja.. ,Jawab Suryadi
Menurut Suryadi yang mengenyam pendidikan Sarjana Hukum itu menambahkan dengan tegas dan normatif serta Ewuh pakewuh bahwa bukan hak dan kewenangan saya untuk menerima laporan dan bukan kapasitasnya pemborong memberikan laporan keDesa dan itu salah dong..diakan lapornya kepemda, Imbuhnya.
Hasil dari keterangan tersebut telah ditunggu masyarakat setempat yang menjumpai awak media pasca bertemu dengan Kepala Desa Setia Mekar Suryadi diKantornya, masyarakat yang sudah kecewa dengan hasil pekerjaan pemborong jalan dengan melakukan pengaspalan yang dinilai masyarakat dikerjakan dengan asal jadi kemudian ditambah lagi dengan hasil keterangan Kepala Desa yang menurut mereka kurang responsif, agresif dan cepat tanggap.
Hal tersebut dikatakan Hadi , Anton beserta warga lainnya yang berharap kepala Desa Suryadi dapat langsung meninjau lokasi pengerjaan pengaspalan untuk memastikan bahwa pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan RAB atau tidak yang kemudian dapat ditanyakan kepihak pemborong disaat mereka melakukan pelaporan pekerjaan pengaspalan itu…sebab pengaspalan ini juga berasal dari uang rakyat dan wajar saja kalau kami selaku masyarakat menanyakannya , Pungkas mereka.
Presiden dalam acara Sosialisasi Dana Desa di Gedung Serbaguna Academic Activity Center (AAC) Prof. Dr. Dayan Dawood, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Jumat (14/12).
BANDA ACEH, MHI – Presiden Joko Widodo mengingatkan masyarakat agar menggunakan dana desa dengan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.Hal tersebut diungkapkan Presiden saat menghadiri acara Sosialisasi Prioritas Penggunaan Anggaran Dana Desa Tahun 2019 di Provinsi Aceh.“Sampai saat ini sudah Rp187 triliun (dana desa yang dikucurkan). Untuk itu dana desa harus tepat sasaran sesuai kebutuhan di desa dan kampung-kampung,” kata Presiden di Gedung Serbaguna Academic Activity Center (AAC) Prof. Dr. Dayan Dawood, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Jumat (14/12).
Kepala Negara yang pada kesempatan ini didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, juga mempersilakan para perangkat desa memanfaatkan dana desa tersebut untuk pembangunan infrastruktur seperti embung, jalan, jembatan, hingga fasilitas sosial seperti posyandu.
“Pastikan bahwa yang kita bangun itu memiliki manfaat besar bagi rakyat kita yang ada di kampung. Jangan sampai bangun sesuatu tapi tak bermanfaat,” tegasnya.
Selain itu, Presiden menjelaskan bahwa tujuan dari program dana desa ini ialah agar perputaran uang berada di desa sehingga perekonomian desa bisa tumbuh dan berkembang. Menurut Presiden, sebelumnya perputaran uang lebih banyak beredar di kota, dimana 60 persennya beredar di Jakarta.
“Dana desa kita berikan agar uang itu mengalir ke desa dan kampung. Oleh sebab itu, kalau bangun irigasi, jalan, yang namanya beli pasir, beli di desa itu. Kalau enggak ada, beli di desa sebelah. Kalau enggak ada, beli di kecamatan. Jangan beri kesempatan uang itu beredar di Jakarta,” tuturnya.
Sejak dana desa digulirkan tahun 2015 hingga bulan Agustus 2018, Presiden menyebutkan beberapa capaian dalam segi infrastruktur, antara lain jalan desa yang dibangun sepanjang 158 ribu kilometer dan jembatan sepanjang 1,02 juta meter. Selain itu telah dibangun juga sebanyak 48.600 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
“Artinya dana desa betul-betul merubah wajah desa jadi lebih baik. Jadi saya berharap agar kerja sama antara pendamping dengan penerima dana desa harus sambung. Jangan sampai ndak sambung. Libatkan masyarakat, bermusyawarah dalam penggunaan dana desa,” ucapnya.
Dalam acara ini, turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Iriana antara lain, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah.
Presiden dalam acara Sosialisasi Dana Desa di Gedung Serbaguna Academic Activity Center (AAC) Prof. Dr. Dayan Dawood, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Jumat (14/12).
