Helmi : Berbagai Program Dinas Tidak Ada Out-Put, Anggaran Kami Stop !

KABUPATEN BEKASI, MHI - Reses yang dilaksanakan Dewan Komisi III dari Partai Gerindra, Helmi pada (31/1/2020) di Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan yang dihadiri oleh seluruh Team Sahabat Helmi, Masyarakat Kecamatan Tambun Selatan, Camat Tambun Selatan dengan perwakilan,Kapolsek dengan perwakilan,Koramil dengan Perwakilan serta Kepala Desa Tambun Sarja Winata beserta jajarannya selaku fasilitator terselenggaranya acara tersebut berjalan cukup lancar kendati ada sedikit insiden namun semuanya dapat teratasi dengan baik, (1/2/2020).

Dalam Sambutan Kades Tambun Sarja Winata yang akrab dipanggil Ja'ut memastikan bahwa ," Tidak ada Dewan yang dikenalnya..dari sepuluh bahkan lebih dewan diKabupaten Bekasi yang seperti bang Helmi yang mau perduli dengan masyarakatnya..terlebih disaat banjir melanda Desa Tambun..kalau Dewan yang lainnya lewat Desa Tambun tidak mau mampir..tapi bang Helmi berbeda ..dia datang keDesa bahkan menawarkan bantuan..jadi saya sudah tidak ada lagi Dewan yang seirama dengan saya kecuali bang Helmi,"Tegasnya dengan memuji.

Helmi yang dikenal cukup vokal dan berani dalam menyuarakan aspirasi masyarakat serta piawai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya selaku wakil rakyat menjadi salah satu pilihan dan harapan masyarakat diDapil Khususnya Tambun Selatan dan Kabupaten Bekasi umumnya, Hal tersebut diungkapkan pula oleh Sarja Winata selaku Kepala Desa Tambun dalam akhir sambutannya berikut beberapa keterangan yang didapat  Media Hukum Indonesia dan Koran republik dari para peserta yang hadir pada acara tersebut.

Helmi dalam resesnya kali ini banyak menampung aspirasi masyarakat terutama dalam bentuk infrastruktur dimana hal tersebut masuk dalam kewenangannya diKomisi III, sedangkan permasalahan yang berkaitan dengan mengatasi pengangguran, Perbaikan dan penyediaan Makam untuk masyarakat serta kesehatan berupa BPJS yang terintegrasi menjadi KIS dan lainnya, Helmi berupaya untuk bekerja sama dengan Dinas-dinas terkait, hal tersebut dikemukakannya saat sesi interaktif dengan masyarakat diKecamatan Tambun Selatan.

Ada Pemotongan Dalam Mutu dan Kualitas Yang Kurang

Terkait berbagai permasalahan yang menyangkut Program Kementerian yang masuk keKabupaten Bekasi dan banyak dikeluhkan masyarakat beserta Rt-Rw, Desa, BPD dan BKM baik itu berupa Program Kampung KB, Kotaku, PKH,Pamsimas dan lainnya Helmi menyampaikan pada Media Hukum Indonesia dan Koran Republik Usai Acara Reses digelar , bahwa," Ya..mungkin seperti yang saya bilang tadi masalah reses.ya..kurangnya informasi secara menyeluruh baik dari bantuan.. Kartu KIS..BPJS..terus masih banyaklah kekurangan informasi-informasi..tapi engga apa-apa itu nanti sifatnya akan kita perbaiki dikemudian hari..nanti kita akan berkoordinasi dengan Pemdes..bagaimana sih..semua bantuan-bantuan ini tersalurkan dan ada informasinya ketiap-tiap Desa..jadi bagi saya suatu hal wajar ada masalah..tapi bagaimana masalah ini ada solusinya sehingga kedepan bisa ada perbaikan-perbaikan dikemudian hari," Jelasnya.

Menurut Helmi," Untuk Kotaku..terus Jaling..ada lagi PUPR..kita sudah sepakat dikomisi tiga..akan ada pembagian tiap-tiap musdes..musrenbang dan Pukopik..jadi sebelum masuk musrenbang SKPD jangan sampai Dobel-dobel..nih..yang sudah ada dimusdes..yang sudah ada dimusrenbang..yang sudah ada diPUPR jangan sampai tebang pilih..nah kita pengen..sebelum masuk kebuku KOPPS dilampiri dulu evaluasi keKomisi Tiga..usulan-usulan musrenbang sebelum masuk keBAPEDA diKOPPAS," Ujar Helmi.

Helmipun menegaskan bahwa," Kalau saya kemaren sudah bilang ..Apabila ada mutu dengan kualitas yang kurang..saya minta ada pemotongan didalam penagihan dan kedepan kita sangat mendukung kebijakan Kabupaten Bekasi masalah E-Katalog..Kalau kita pengen ada perbaikan pembangunan prioritas diKabupaten Bekasi dan masalah limbah perbaikannya..limbah bagaimana itu dari lingkungan hidup bisa mengawasi limbah yang ada dikali-kali setelah 2020 kita nomalisasi..apabila ada limbah lagi tandanya dari lingkungan hidup tidak bekerja..insya allah diKabupaten Bekasi akan mengadakan Program E-Katalog yang saya denger..E-Ketalog ini adalah menyamakan Kualitas dan kuantitas dilapangan..kalau itu sudah terjadi dilapangan sudah tidak ada lagi masalah jelek atau apa..sehingga yang ada masalah estetika secara kualitas dan kuantitas sudah rapi,"Tegasnya.

Tak Ada Out-Put Anggaran diStop

Mengenai KOTAKU Helmi mengatakan bahwa," Jadi KOTAKU itukan ada yang bantuan dari kementerian dilarikan keperkim..yang kurang jelas nih.. masyarakat ini gak mau tahu ini sumber dananya dari mana sih..," Menurut Helmi.

Terkait Komplain Warga,Desa,BPD dan BKM pada Program KOTAKU, Helmi menekankan," Kotaku ada utusan dari Desa sebetulnya..inikan ada tumpang tindih anggaran..masyarakat Kabupaten Bekasi apabila ada pembangunan yang sudah dilaksanakan tidak pernah tahu sumber dananya..yang saya tekankan adalah..boleh bekerja sesuai dengan kualitas dan kuantitas tapi tidak tumpang tindih anggaran..nah itulah komisi tiga saya H Embi, H Mustakim..saya pengen semua sebelum masuk keKOPPAS dievaluasi dulu diKomisi Tiga supaya tidak tumpang tindih semuanya.., nanti kedepan kita panggil semuanya itukan Pak Nurwahyi pimpinannya sekarang Kabidnya..bahwa ada keluhan dari BKM masalah KOTAKU tidak pernah dilibatkan..saya akan tegor dia..saya akan melakukan bahwa setiap program KOTAKU mesti diikut sertakan BKM..nanti Message abang saya sampaikan kepak Nur Wahyi," Tegas Helmi.

Tekanan Helmi selanjutnya terkait masalah PKH yang tak tepat sasaran,"Kalau saya begini..kemarenkan diBanggar sudah jadi buku..saya minta dibahas dibanggar di2021..Apabila Dinas-dinas yang tidak ada Out-putnya saya tidak mau lagi anggaran yang Copy paste..misalnya PKH atau apapun yang tidak ada Out-putnya itu saya coret..misalnya Kampung KB, PKH atau apa kita lihat engga ada Out-putnya dan data statistiknya tidak naik dalam hal apapun juga kita akan Coret..kita pengen semua ada ide-ide misalkan Kampung sehat..Kampung KB..Out-putnya apa yang sudah kita anggarkan kemaren..sekarang mana..mana datanya..kita pengen semuanya itu ditampilkan data Kampung KB mana..data Kampung ini mana..nah apabila ada peningkatan sighnifikan kita lanjutkan penganggarannya tapi kalau tidak ada peningkatan kita Stop," Pungkasnya.

Banyak Program Kementerian diKab,Bekasi Yang Tak Komunikatif

Sementara sebelumnya berbagai Program kementerian yang masuk keKabupaten Bekasi tidak Pernah ada komunikasi dan koordinasi secara intensif dengan pihak BPD termasuk Infrastruktur dari Provinsi maupun Pemda Kabupaten Bekasi sehingga banyak diKeluhkan pihak BPD, Hal tersebut diungkapkan Ketua Forum BPD kabupaten Bekasi, Karno  yang mengungkapkan pada Media Hukum Indonesia dan Koran Republik saat Minggon diDesa Mangun Jaya (22/1/2020) bahwa," Kalau mengenai pelaksanaannya tidak terlalu detil komunikasi dengan BPD..tidak ada yang secara resmi selama saya menjabat Ketua BPD diSumber Jaya..pihak ketiga yang mengerjakan tidak ada komunikasi..mungkin keDesa ada mungkin juga tidak tapi saya bicara kapasitas saya sebagai BPD..secara resmi keBPD tidak ada," Tegasnya.

"Harapan kita karena titik.bangun, objek kita sama masyarakat..baik dari APBDes, APBD Kabupaten,Pusat semuanya.secara ini kita harus faham dan tau semua dan harapan saya pada pihak ketiga juga selain dateng keDesa dan mungkin keKecamatan ..keBPD juga perlu..harapan kita begitu..agar bisa diketahui,,nah fungsi-fungsi kita bisa kita jalankan," Ungkap Karno.

Diakhir wawancara ,Karno selaku Ketua Forum BPD Kabupaten Bekasi meminta agar pihak ketiga, Dinas baik Pusat maupun daerah dengan berbagai program KOTAKU,APBD atau apapun sebaiknya komunikasi dengan kami BPD agar peran BPD dapat berjalan sesuai fungsinya sebagai pengawasan.

(Joggie) MHI