Bangunan Tanpa IMB Menjamur diKecamatan Tenjo,Kab.Bogor

KABUPATEN BOGOR, MHI - Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor terutama pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan sesuatu yang murah dan lumrah di wilayah Bogor Barat,khususnya Kecamatan Tenjo. Hal itu dibuktikan dengan kebalnya oknum pelanggar Perda dan oknum pejabat yang terkesan melakukan pembiaran, (20/2/2020).

Hal tersebut terlihat dari menjamurnya bangunan liar (tanpa IMB) diKecamatan Tenjo kembali menarik untuk dibahas. Pasalnya, sudah kesekian kalinya par Media baik Cetak, Online dan Elektronik melakukan pemberitaan terkait bangunan melanggar Perda di kecamatan Tenjo. Namun sepertinya hal itu tidak berdampak secara signifikan kepada pejabat setempat terhadap pengawasan bangunan tanpa IMB yang kian subur.

 .
Persoalan yang sangat  menohok tajam dan terbukti dengan jelas adanya bangunan gudang menyerupai pabrik di desa Singabangsa kecamatan Tenjo, Bangunan yang memiliki luas kurang-lebih hampir 10 hektar tersebut diduga tidak memiliki IMB berdasarkan pantauan Awak Media dilapangan , Ironisnya, tidak ada satupun petugas Dinas Tata Ruang dan Pertanahan serta dinas terkait yang berani memasang Papan Segel ataupun melakukan pelarangan  atau untuk menghentikan kegiatan pembangunan yang terus berjalan kendati tak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan tersebut.

Dari informasi yang didapat Awak Media di lokasi, bahwa pembangunan gudang menyerupai pabrik tersebut telah mendapatkan restu dari oknum pejabat Suku Dinas  Tata Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Bogor serta sudah mendapat restu dari pihak Kecamatan Tenjo dan Desa Singabangsa serta sudah dikoordinasikan kepada tokoh masyarakat setempat. Akan tetapi sampai dengan berita ini dipublikasikan, pihak Sudin terkait belum dapat dikonfirmasi. Namun tokoh masyarakat yang dimaksud membantah saat dikonfirmasi Awak Media pada.Senin(/18/2/2020).

Sementara itu, saat Awak Media lakukan Crosceck dilokasi mendapati kebenaran yang disampaikan warga sekitar, dari kedua obyek bangunan tersebut memang tidak didapati papan proyek IMB. Dan ketika dikonfirmasi kepada para pekerja, mereka tidak mengetahui status bangunan yang mereka kerjakan." Wah.. Kita tidak tahu apa-apa pak..kita hanya orang kerja", Jawab Mereka

Sedangkan Pelaksana pembangunan H.Abas,mengatakan kalau IMB sedang diurus, " IMBnya sedang diurusin sama Ust.Nurdin..pak," Kata H.Abbas.

Bangunan Tanpa IMB Menjamur diKecamatan Tenjo

Pembangunan Pabrik diduga Tanpa IMB yang berlokasi diKecamatan Tenjo terus berlanjut, menanggapi persoalan tersebut , Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Jaga NKRI,Nugroho meminta Pemerintah Kabupaten Bogor harus terbuka dan transparan soal beberapa bangunan yang tidak memiliki IMB, Ucapnya saat dikonfirmasi Media Hukum Indonesia dan Koran Republik diKantornya.(19/2/2020).

“Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), setiap kebijakan pemerintah yang menyangkut hajat hidup orang banyak (publik) harus dilakukan secara transparan guna memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari manipulasi, akuntabel, serta untuk menumbuhkan kepercayaan (trust) dari publik kepada pemerintah sebagai pengambil kebijakan,” katanya.

Menurut Nigroho, "UU UU 28 tahun 2002 tentang pembangunan gedung serta Perda no 7 tahun 2011 tentang Izin Membangun seharusnya menjadi referensi bagi Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menindak pengusaha nakal yang tetap membangun tanpa IMB. Maka dari itu, bangunan yang berdiri tanpa IMB harus dibongkar sehingga ada efek jera di kalangan pengusaha."

“Apabila terjadi pembiaran terhadap pelanggaran Perda, patut diduga ada permainan antara pejabat terkait dengan pemilik bangunan bermasalah. Jika Media dan LSM sebagai kontrol sosial dalam membantu penyelenggara yang bersih dari KKN saja sudah tidak dianggap, seharusnya Bupati segera mengevaluasi kinerja jajarannya. Dicopot bila perlu.” Tegasnya

"Menjamurnya pelanggaran bangunan tanpa izin di Kecamatan Tenjo, khususnya di desa Singabangsa dan desa Bojong mengundang keperihatinan beberapa kalangan salah satunya lemahnya pengawasan dan adanya dugaan permainan antara pemilik bangunan dengan pihak terkait menjadi sorotan,"Ungkap Nugroho.

Nugroho memastikan bahwa," Bangunan yang digadang-gadang milik 9 PT Besar di desa Singabangsa dan Banguanan Peyernakan milik PT CISF di desa Bojong adalah contoh bangunan yang terus melenggang tanpa IMB dan Amdal," Pungkasnya.


Dari dua contoh bangunan itu saja saya menduga kuat obyek itu tanpa IMB, artinya secara kasat mata masyarakat dibiasakan dengan hal-hal yang berbau korupsi. Mungkin sudah seharusnya Bupati Bogor,Ade Yasin memberikan tindakan tegas kepada bawahannya yang bermain dengan pelanggaran Perda,” Tukis.Nugroho

Kepala Desa Bojong,Iwan saat dikonfirmasi Media Hukum Indonesia dan Koran Republik  mengatakan, "Sudah beberapa kali pihaknya mengirimkan surat laporan kepada Suku Dinas , Tata Ruang, dan Pertanahan dan instansi terkait. Namun sampai dengan hari ini surat laporan tidak pernah mendapatkan tanggapan dan seperti hilang ditelan bumi,"Ungkapnya.

“Kami sudah beberapa kali mengirimkan surat laporan, tetapi entah kenapa mereka tidak merespon sama sekali laporan kami. Mungkin kami harus langsung bersurat ke tingkatan yang lebih tinggi agar mereka bisa melihat bahwa kami tidak main-main,” Tegas Iwan dengan nada tinggi.

 (MP/JG) MHI