Ratas Peningkatan Kesiagaan Dalam Menghadapi Bencana

Presiden Jokowi didampingi Wapres dan Seskab memasuki ruang Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (14/1) siang.

JAKARTA , MHI – Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan  Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo agar betul-betul mengawal rehabilitasi yang berkaitan dengan rekonstruksi, baik yang berada di Lombok (NTB), kemudian yang ada di Palu, Donggala (Sulawesi Tengah), dan juga Banten maupun Lampung.

“Dikawal implementasinya agar segera bisa diselesaikan terutama yang di NTB kemudian berlanjut ke Sulawesi Tengah dan baru ke Lampung dan Banten,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar pada Rapat Terbatas mengenai Peningkatan Kesiagaan Menghadapi Bencana, di Kantor Presiden, Senin (14/1) siang.

Adapun yang berkaitan dengan sistem peringatan dini, Presiden Jokowi meminta agar dievaluasi, dicek di lapangan kemudian pengujian dan juga pengorganisasian sistem peringatan dini ini betul-betul semuanya berada pada posisi yang baik, dan rakyat bisa tahu.

“Sehingga korban yang ada bisa kita hilangkan dan kita minimalkan,” ujar Presiden.

Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan  Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo agar betul-betul mengawal rehabilitasi yang berkaitan dengan rekonstruksi, baik yang berada di Lombok (NTB), kemudian yang ada di Palu, Donggala (Sulawesi Tengah), dan juga Banten maupun Lampung.

“Dikawal implementasinya agar segera bisa diselesaikan terutama yang di NTB kemudian berlanjut ke Sulawesi Tengah dan baru ke Lampung dan Banten,” kata Presiden .

Adapun yang berkaitan dengan sistem peringatan dini, Presiden Jokowi meminta agar dievaluasi, dicek di lapangan kemudian pengujian dan juga pengorganisasian sistem peringatan dini ini betul-betul semuanya berada pada posisi yang baik, dan rakyat bisa tahu.

“Sehingga korban yang ada bisa kita hilangkan dan kita minimalkan,” ujar Presiden.

Dimulai Akhir Bulan Ini

Seskab Pramono Anung berbincang dengan Menkeu dan Mensos sebelum Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (14/1) siang.

Mengenai  edukasi kebencanaan, Presiden Jokowi menginginkan agar pada akhir bulan ini bisa dimulai, baik di Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan juga di masyarakat.

“Saya ingin ini terus digerakkan di semua daerah, terutama di daerah-daerah yang rawan bencana,” tegas Presiden.

Sedangkan mengenai kesiapan manajemen, Presiden Jokowi mengingatkan agar betul-betul koordinasi, sinergi antar lembaga yang terlibat dalam bencana ini betul-betul merespons secara cepat, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, relawan, PMI, Ormas dan lembaga-lembaga donor.

Selain itu, Presiden Jokowi meminta agar dilakukan simulasi latihan penanganan bencana secara berkala dan berkesinambungan secara rutin.

Kepala BNPB Usul Alat Deteksi Dini Tsunami Diamankan Unsur TNI

Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo menjawab wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (14/1) sore. 

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo mengemukakan, sekarang ini banyak alat deteksi dini (early warning system) tsunami yang tidak berfungsi. Sebagian hilang, kemudian ada yang hilangnya itu akinya, ada yang solar cell-nya hilang, sehingga walaupun alat itu secara fisik masih ada tetapi tidak berfungsi.

“Tadi saya laporkan kepada bapak Presiden bahwa kalau boleh, alat-alat deteksi ini dianggap tanda petik sebagai “objek vital nasional”, dan harus diamankan oleh unsur TNI,” kata Doni kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas.

Kepala BNPB itu beralasan karena kalau alatnya nggak berfungsi, berarti mata dan telinga masyarakat yang ada di kawasan pesisir pantai itu tidak mendapatkan informasi. Artinya. kalau terjadi sesuatu tsunami maka korbannya sangat banyak, yang bisa melampaui korban tsunami yang sebelumnya.

Mengenai “objek vital nasional” itu, Kepala BNPB mengemukakan, kalau alatnya tidak berfungsi dan tidak ada yang mengamankan, ya sebanyak apapun alat yang digelar itu akan hilang akan rusak baik karena faktor alam maupun karena manusia.

“Nah tadi, Bapak Presiden sudah menugaskan Panglima TNI agar mengeluarkan surat perintah agar alat-alat ini dijaga oleh unsur TNI,” jelas Doni.

Seluruh Daerah Bencana

Menurut Kepala BNPB, Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar memasang tanda-tanda peringatan di seluruh kawasan yang rawan bencana.

“Nah bencana disini yang sudah disampaikan oleh para pakar, yang berhubungan dengan tsunami ada 2 tempat. Yang pertama adalah megathrust dari Selat Sunda itu sendiri sampai dengan kawasan bagian timur selatan dari Pulau Jawa. Kemudian yang kedua adalah kawasan megathrust yang ada di bagian barat Pulau Sumatra, termasuk juga sejumlah patahan yang ada di Pulau Jawa yang relatif penduduknya sangat padat,” terang Doni.

BNPB, lanjut Doni, mencoba bekerja sama bersama para pakar untuk kiranya bisa menemukan lokasi yang eksak, lokasi yang pasti. Tentu, BNPB juga harus berkerja sama dengan pemerintah provinsi kabupaten/kota untuk bersama-sama memberikan tanda peringatan tersebut.

Doni menegaskan, tidak ada niat sedikitpun untuk menimbulkan kekhawatiran, tetapi semata-mata untuk menyampaikan kepada semua masyarakat saat ini berada dan hidup di atas cincin api dan di atas patahan lempeng yang setiap saat bisa saja terjadi gempa bumi dan juga tsunami.

Mengenai alat deteksi dini itu, Kepala BNPB Doni Monardo menegaskan, alat yang sudah ada yang bisa diperbaiki akan diperbaiki. Sementara beberapa tempat yang belum terpasang diusulkan akan dipasang berdasarkan data yang dimiliki oleh para pakar.

“Kami sangat berharap ini akan segera berproses, tadi hasil rapat maksimal tiga bulan sudah tergelar alat-alat itu,” ujar Doni.

Mengenai tempat pemasangan alat deteksi dini tsunami itu, Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan, tergantung dari hasil masukan dari pakar. Ia menyebutkan, dewan pakar yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu diharapkan bisa berada dalam satu pintu yaitu di bawah koordinasi BNPB sehingga informasi yang disampaikan kepada BNPB dan juga kepada publik bisa sama.

Rapat terbatas itu dihadiri oleh  Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, KSP Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Selain itu, turut hadir Menkumham Yasonna Laoly, Menkominfo Rudiantara, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menristekdikti M. Nasir, Menkes Nila Moeloek, Menteri LHK Siti Nurbaya, Mensos Agus Gumiwang, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala BIG Hasanudin Abidin, Kepala BNPB Letjen Doni Monardo, Kepala Badan Geologi ESDM Ego Syahrial, serta para eselon 1 di Lembaga Kepresidenan dan pakar keilmuan terkait kebencanaan.

(MAY/RSF/JL/EN/JAY/OJI/IR/ES) MHI