HTML

HTML

Sabtu, 01 Desember 2018

Kurangnya Koordinasi dan Komunikasi Antar Pejabat Berimbas Pada Masyarakat

IMG_20181122_110251
KABUPATEN BEKASI-MHI- Hal tersebut terjadi pada Kecamatan Tambun-Utara, Kabupaten-Bekasi dimana Kecamatan tersebut ditunjuk sebagai tuan rumah dalam penyelenggarakan Hari Pangan Se-dunia namun pada (22/11) manakala didalam pelaksanaannya beberapa desa diwilayah kecamatan tersebut melakukan penutupan kantor sehingga pelayanan terhadap masyarakatpun menjadi tak terpenuhi ,(30/11).
IMG_20181122_110313
Banyak masyarakat yang datang kedesa pada waktu itu (22/11) untuk mengurus berbagai keperluan dan kepentingan merasa kecewa dengan pelayanan Desa Karang Satria, Hal tersebut diungkapkan masyarakat kepada awak media yang menyambangi Desa tersebut.
Dipihak Desa Karang Satria yang telah melakukan penutupan pelayanan tentunya merasa telah memenuhi aturan yang telah disepakati sehingga melakukan penutupan pelayanan Desa dengan informasi yang mereka terima dan mereka laksanakan, hal tersebut diungkapkan Sekertaris Desa Karang Satria Hary Suparja kepada awak media pada (26/11) dengan mengatakan bahwa seluruh Desa sekecamatan Tambun-Utara Tutup Pelayanan Termasuk juga kecamatan.
Sebagai Perwakilan Kecamatan
IMG_5407
Berbeda dengan keterangan Camat Tambun-Utara Dodo yang meyakinkan awak media saat dikonfirmasi usai acara berlangsung (22/11) mengatakan , Pelayanan Desa Karang Satria tidak tutup..itu loket pelayanannya mau diganti, dibongkar…tempatnya mau dipindahkan..masa sih ditutup..kan kita aparat pemerintah…publik service, Jelas Dodo.
Karang Satria itu sedang Kita persiapkan menjadi perwakilan Kecamatan Tambun-Utara..dan tidak tutup disana ada sekdes,ada itu apa…jadi disini hanya ada Kepala Desa dan BPD…Harus tetap berjalan dan enggak tutup kan saya baru dari sana , Imbuhnya.
Perbedaan informasi yang didapat awak media menumbuhkan kesimpang-siuran Informasi sehingga terkesan adanya kekurangan koordinasi dan komunikasi antara Kecamatan selaku kordinator dan Desa-desa yang berada dibawah pengawasan dan binaan kecamatan sesuai dengan PP nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.
DiTambah lagi dengan Issue Tahun politik menjadi menjadi tanggapan pandangan berbeda ditengah masyarakat sehingga Pola pikir menjadi bias dan tak terfokus pada realita yang ada.
(Joggie) MHI LOGO MEDIA HUKUM INDONESIA 01

Tidak ada komentar:

Posting Komentar



Postingan Terupdate

Sidang Perkara No..527/Bth/2023, Pembantah Ajukan Dua Bukti, Turut Terbantah Klaim Autentik, Terbantah Lari Dari Konfirmasi

JAKARTA, MHI - Sidang pembuktian lanjutan kasus sengketa tanah Perkara Perdata Nomor. 527/Bth/2023 kembali di gelar Pengadilan Negeri 1A Jak...

Postingan Terkini


Pilihan Redaksi