PGN diComplaint Perum Jasa Tirta II Terkait Dugaan Pembiaran Beresiko Hilangnya Nyawa Manusia

KABUPATEN BEKASI, MHI- Perusahaan Gas Negara (PGN) adalah perusahaan nasional Indonesia terbesar di bidang transportasi dan distribusi gas bumi yang berperan besar dalam pemenuhan gas bumi domestik,PGN  Resmi menjadi Perusahaan Gas Negara pada 13 Mei 1965, kiprah PGN telah dimulai sejak era kolonial,bervisikan “Menjadi Solusi Terdepan Berstandar Internasional dalam Pemanfaatan Gas dan Pemenuhan Energi yang Berkedaulatan”, PGN melakukan transformasi organisasi bersama Anak dan Afliasi dalam bentuk ONE PGN, mengukuhkan langkah ke tahapan selanjutnya menuju perusahaan kelas dunia di bidang gas.(28/11)

Kemudian Perum Otorita Jatiluhur dibentuk dengan PP Nomor 20 Tahun 1970, Lalu disesuaikan dengan PP Nomor 35 Tahun 1980 dan pada tahun 1990 disesuaikan lagi dengan PP Nomor 42. Dengan terbitnya PP Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum, maka POJ diubah dan disesuaikan dengan nama Perum Jasa Tirta II (PJT II) berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 1999.

Wilayah Kerja Perum Jasa Tirta II mencakup 74 sungai dan anak-anak sungainya yang menjadi satu kesatuan hidrologis di Jawa Barat bagian Utara. Daerah kerja Perum Jasa Tirta II berada di Wilayah Sungai Citarum dan sebagian Wilayah Sungai Ciliwung– Cisadane meliputi daerah seluas +/- 12.000 km2.

Pada Jumat (10/11/2017) PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) menandatangani lima perjanjian kerja sama dengan empat BUMN sekaligus, Empat BUMN itu yakni Perum Jasa Tirta II, PT Energy Management Indonesia, PT Pertamina (Persero), dan PT Hutama Karya (Persero).

Salah satu kesepakatan yang ditandatangani adalah pemanfaatan aset BUMN yang terjalin antara perusahaan gas pelat merah itu dan Perum Jasa Tirta II. Dalam rangka kegiatan operasionalnya, PGN memanfaatkan lahan PJT II untuk penanaman pipa gas dan fasilitasnya di daerah Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang.

Kesepakatan sewa lahan jalur Muara Tawar-Muara Bekasi ini ditandatangani oleh Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Dilo Seno Widagdo dengan Direktur Utama PJT II Djoko Saputro. Perjanjian ini merupakan perpanjangan jangka waktu pemanfaatan lahan atas perjanjian sebelumnya. Dengan perjanjian ini, periode sewa lahan PJT II oleh PGN berlanjut selama lima tahun mendatang, terhitung sejak Juni 2017 sampai dengan Juni 2022.

Pembiaran Beresiko Korban Jiwa

Namun seiring berjalan Sinergitas kedua BUMN ( saat ini berada dibawah kepemimpinan Menteri Rini Soemarno ) tidak selalu berjalan mulus, sehubungan dengan maraknya tumbuh bangunan liar diatas bantaran kali dimana pipa gas milik PGN ditanam sehingga menimbulkan kekhawatiran pihak PJT II terhadap keselamatan para penduduk yang menduduki bangunan liar tersebut berdasarkan pengamatan Pihak PJT II.(24/11)

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Pengamat PJT II,Wilayah I ,Seksi Bekasi,Sub Seksi Cibitung Fallah saat disambangi awak media dikantornya mengatakan, Terkait dengan maraknya berdiri bangunan liar diatas tanah PJT yang disewakan kePihak PGN sudah sangat mengkhawatirkan disebabkan karena ditempat mereka mendirikan bangunan, telah tertanan pipa Gas BBM bertekanan tinggi ,mudah meledak dan terbakar, Kami disini telah melakukan himbauan dan teguran kepada para penduduk liar yang mendiami lokasi tersebut berulang kali namun tidak diresponse dengan baik oleh mereka, Jelasnya.

Harapan kami terhadap PGN yang telah menyewa lahan PJT tentunya ada langkah-langkah kongkrit atau solusi jitu guna mengatasi hal ini dan jangan dibiarkan terus seperti ini serta tidak dirawat sehingga tumbuh dan berkembang secara massive pembangunan liar yang diduduki penduduk tanpa izin yang justru dapat menimbulkan korban jiwa bila terjadi Insident dan  bila tidak segera diatasi ,apalagi dilokasi tersebut banyak berdiri POM-POM Bensin Mini diatasnya, Hal ini jadi menambah kekhawatiran kami selaku pengamat diwilayah ini, Paparnya.

Kemudian wawancarapun dilanjutkan pihak PJT dan awak media secara bersama-sama meninjau lokasi guna melihat dan memastikan titik –titik rawan beresiko tinggi hilangnya nyawa bila terjadi insiden.

Surat Permohonan

Sementara dilokasi berbeda Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi , Hudaya saat dimintai tanggapanya terkait hal ini, mengatakan, Terkait permasalahan banyaknya bangunan liar ini tentunya semua dapat dilaksanakan secara bertahap, ucapnya. (28/11) Hudayapun mengklaim telah banyak yang dilakukan terkait penertiban bangunan liar diwilayahnya salah satunya penertiban dari Tegal-Gede sampai batas karawang.

Mengenai bangunan yang berdiri diatas tanah negara dalam hal ini PJT II selaku pemilik tanahnya seharusnya mereka terlebih dahulu melarangnya,kalau tanah negara itu milik kabupaten Bekasi mungkin kita bisa langsung menertibkan tapi inikan ada pemiliknya,  Pungkasnya.

Berkaitan dengan hal tersebut Hudaya meminta PJT agar melakukan komunikasi intensif dengan Pemerintah daerah dan diawali dalam bentuk koresponden yang kemudian akan segera ditindak lanjuti dengan penertiban yang NotaBeneadalah kewenangannya dan hal tersebut berdasarkan dari pengalaman yang telah ia lakukan dalam penertiban diwilayah kali malang.

(Joggie) MHI 

Perry Warjio: Pada 2024 Indonesia Menjadi “Upper Middle Income”

JAKARTA. MHI – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjio memperkirakan pada tahun 2024 mendatang, defisit transaksi berjalan akan menurun di bawah 2% dari PDB. Pendapatan per kapita akan meningkat dari sekitar 3.500 dolar AS dewasa ini menjadi lebih dari 4.800 dolar AS.“Dengan demikian, akan meningkatkan posisi Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah atas (upper middle income),” kata  Perry dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2018, di Assembly Hall Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa (27/11) siang.

Menurut Gubernur BI Pery Warjio, ke depan, prospek ekonomi Indonesia akan semakin membaik dengan pertumbuhan yang lebih tinggi dan stabilitas yang tetap terjaga. Di tengah perkiraan ekonomi global yang tumbuh melandai, Gubernur BI itu memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 tetap meningkat hingga mencapai kisaran 5,0-5,4%.

“Membaiknya pertumbuhan  ekonomi didukung oleh tetap kuatnya permintaan domestik baik konsumsi maupun investasi, sementara kinerja net ekspor membaik dengan berlanjutnya peningkatan ekspor dan menurunnya pertumbuhan impor,” ungkap Perry.

Mengenai inflasi, Gubernur BI memperkirakan pada  2019 akan tetap terkendali pada kisaran sasaran 3,5+1% dengan terjaganya tekanan harga dari sisi permintaan, volatile food dan administered prices, ekspektasi inflasi,  dan stabilnya nilai tukar Rupiah.

Sedangkan defisit transaksi berjalan 2019 akan turun menjadi sekitar 2,5% dari PDB setelah dilakukan langkah-langkah pengendalian impor serta peningkatan ekspor dan pariwisata.

Fungsi intermediasi perbankan dan pembiayaan ekonomi dari pasar modal, menurut Gubernur BI, akan terus meningkat. Sementara pertumbuhan kredit pada 2019 diprakirakan mencapai 10-12%, dan DPK (dana pihak ketiga) perbankan diperkirakan akan tumbuh 8-10% dengan kecukupan likuiditas yang terjaga.

“Dalam jangka menengah, kami memproyeksikan pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi lagi yaitu mencapai kisaran 5,5-6,1% pada tahun 2024,” ungkap Pery Warjio.

Gubernur BI menilai, percepatan pembangunan infrastruktur dan serangkaian kebijakan deregulasi yang ditempuh selama ini akan meningkatkan produktivitas perekonomian ke depan.

Selain itu, menurut Gubernur BI, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi juga didorong oleh serangkaian kebijakan reformasi struktural yang difokuskan pada peningkatan: (1) daya saing perekonomian, terutama aspek modal manusia dan produktivitas, (2) kapasitas dan kapabilitas industri untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi defisit transaksi berjalan, (3) pemanfaatan ekonomi digital untuk mendorong pemberdayaan ekonomi secara luas dan merata.

“Dengan akselerasi reformasi struktural di berbagai bidang tersebut, pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 6,1% pada tahun 2024 dengan defisit transaksi berjalan akan menurun di bawah 2% dari PDB,” terang Perry.

Adapun pendapatan per kapita, menurut Gubernur BI, akan meningkat dari sekitar 3.500 dolar AS dewasa ini menjadi lebih dari 4.800 dolar AS pada tahun 2024 sehingga meningkatkan Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah atas (upper middle income).

Pertemuan Tahunan Bank Indonesia diselenggarakan rutin setiap akhir tahun untuk menyampaikan pandangan Bank Indonesia mengenai kondisi perekonomian terkini, tantangan dan prospek ke depan, serta arah kebijakan Bank Indonesia.

Pertemuan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Pimpinan Lembaga Negara, Menteri Kabinet Kerja, Gubernur Kepala Daerah, pimpinan perbankan dan korporasi nonbank, akademisi, pengamat ekonomi, serta perwakilan sejumlah lembaga internasional.

(JL/ES) MHI 

Sumber:(Departemen Komunikasi BI)

Sidang BAPEK Berhentikan 33 PNS

JAKARTA, MHI- Sidang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) yang dipimpin oleh ketuanya yang juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (26/11), memutuskan menjatuhkan sanksi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS) terhadap 33 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

“Dari jumlah itu, sebanyak 24 PNS diantaranya disebabkan karena tidak masuk kerja atau mangkir lebih dari 46 hari,” kata Syafruddin usai sidang.

Dalam sidang terhadap PNS yang tidak disiplin itu juga diputuskan seorang PNS diberikan sanksi turun pangkat satu tahun, empat orang mendapat sanksi penurunan pangkat tiga tahun, satu PNS diberi sanksi penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, dan satu orang PNS dibatalkan hukumannya karena memasuki batas usia pensiun.

Kasus lainnya seperti perzinahan, penyalahgunaan wewenang, penipuan, calo PNS, perceraian tanpa izin, dan lainnya.

“Sebagian besar kasus PNS yang diberhentikan karena tidak masuk kerja, ada juga kasus perzinahan,” ujar Menteri PANRB Syafruddin.

Sidang tersebut dihadiri oleh Sekretaris BAPEK yang juga Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, pejabat dari Kejaksaan Agung RI, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Hukum dan HAM, Pengurus KORPRI, serta BKN.

(IR/ES) MHI 

Sumber:(Humas Kementerian PANRB)

Baru 13 Kementerian Punya Pejabat Fungsional Penerjemah

Hingga saat ini, baru ada 172 pejabat fungsional penerjemah yang berasal dari 55 instansi pemerintah pusat dan daerah, yang tersebar di 25 provinsi. Namun, di tingkat pusat, baru 13 kementerian yang mempunyai pejabat fungsional penerjemah.

Meski mayoritas adalah penerjemah Bahasa Inggris, Deputi Sekretaris Kabinet (Seskab) Bidang Dukungan Kerja Kabinet (DKK) Yuli Harsono mengatakan, para pejabat fungsional pemerintah itu menguasai 7 bahasa, yaitu Arab, Belanda, Inggris, Jerman, Jepang, Mandarin, dan Perancis.

“Selain itu juga ada 2 bahasa daerah yaitu bahasa Bugis dan Jawa Pegon. Namun mayoritas mereka adalah penerjemah Bahasa Inggris,” kata Yuli Harsono saat membuka Sosialisasi Jabatan Fungsional Penerjemah, di Aula Gedung III Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Senin (26/11) pagi.

Mengenai ke-13 kementerian di tingkat pusat yang sudah memiliki pejabat fungsional penerjemah, Deputi Seskab Bidang DKK Yuli Harsono menyebutkan, yaitu Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ESDM, Kemenkominfo, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Pariwisata.

“Jadi kalau masih ada 21 kementerian yang belum mempunyai pejabat fungsional penerjemah,” ungkap Yuli.

Oleh karena itu mengingat jumlah yang masih kecil ini, menurut Yuli, salah satu yang dilakukan Sekretariat Kabinet selaku instansi pembina jabatan fungsional penerjemah adalah dengan sering melakukan sosialisasi. Dengan sosialisasi ini diharapkan ada peningkatan kesadaran tentang pentingnya instansi pemerintah mempunyai pejabat fungsional penerjemah.

Dari segi kualitas, Yuli menyampaikan, bahwa Sekretariat Kabinet sebagai instansi pembina terus melakukan peningkatan kompetensi bagi para penerjemah melalui berbagai pelatihan baik dilakukan di dalam negeri maupun luar negeri.

Ia menunjuk contoh, di dalam negeri misalnya, Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan 2 diklat fungsional tingkat pertama, 2 diklat teknis, 7 bimbingan teknis. Secara keseluruhan bisa dikatakan bahwa berbagai program pelatihan ini telah diikuti oleh hampir 400 peserta.

Sedangkan di luar negeri, Sekretariat Kabinet telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Australia untuk menyelenggarakan pelatihan bagi 12 pejabat fungsional penerjemah di Monash University Melbourne, pada tahun 2017 lalu.

“Jadi yang dikirim ini sebagai gambaran karena ini kewajiban kami sebagai segi pembina yang dikirim ke Australia itu adalah para pejabat fungsional penerjemah yang diseleksi. Kemudian memang karena kuotanya 12 kami kirim agar mereka itu dilatih agar kemampuannya meningkat kembali,” ungkap Yuli.

Strategis

Deputi Seskab Bidang DKK Yuli Harsono meyakini bahwa pejabat fungsional penerjemah ini memiliki peran strategis sebagai jembatan komunikasi antara bangsa Indonesia dengan negara-negara sahabat. Selain itu, lanjut Yuli, juga dapat berperan penting dalam pengembangan bahasa Indonesia dan melestarikan bahasa daerah.

Yuli juga meyakini, para pejabat fungsional penerjemah itu dapat mendukung program pemerintah untuk mendorong 10 destinasi prioritas pariwisata di beberapa daerah di Indonesia.

Untuk itu, Deputi Seskab bidang DKK itu berharap bisa terjadi sinergi antara instansi pembina dengan dari instansi pengguna dan juga dari pejabat fungsional penerjemah itu sendiri. Sehingga ke depan penerjemah semakin meningkat dan semakin baik kualitasnya.

Dalam sosialisasi yang diikuti oleh peserta berbagai kementerian/lembaga itu, tampil sebagai narasumber yaitu: Aba Subagja dari Kementerian PANRB dan Herman dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sedangkan Asisten Deputi (Asdep) bidang Naskah dan Terjemahan (Naster) Setkab Eko Harnowo bertindak sebagai moderator.

(MAY/IR/SDS/RAH/JL/ES) MHI 

Pelayanan Desa Tutup diHari Krida Pertanian dan Pangan Se-Dunia,Kab.Bekasi

KABUPATEN BEKASI, MHI – Dinas pertanian Kabupaten Bekasi Gelar peringatan hari krida ke 46 dan Pangan Se-Dunia , Acara yang melibatkan seluruh kecamatan dan Desa-desa diKabupaten Bekasi itu di laksanakan di Lapangan Desa Sriamur ,Kecamatan Tambun Utara (22/11).

Acara bertemakan “Hari Krida Pertanian ke 46 Dengan Bekasi Baru Mensejahterakan Masyarakat diKabupaten Bekasi” Menampilkan Stand-Stand Kecamatan dengan menyajikan makanan  dari hasil olahan masyarakat dikecamatannya,Hal tersebut disampaikan  Abdul Karim Kepala Dinas pertanian kepada awak media usai acara berlangsung.

Mengenai kesediaan pupuk untuk petani sudah tidak ada masalah lagi namun mengenai Dana bantuan baik berupa pinjaman atau dukungan lainnya untuk para petani sangat diharapkan sekali dari pemerintah pusat guna mengantisipasi maraknya para tengkulak diKabupaten Bekasi yang semakin merajalela , Sebab kebanyakan Para petani yang ada diKabupaten ini tidak memiliki lahan sendiri namun mereka menggarap milik orang lain, Imbuhnya.

Tampak Hadir dalam Acara tersebut PLT.Bupati H.Eka Supria Atmaja, Sekda Kabupaten Bekasi H.Uju , Kepala dinas Ketahanan Pangan H.Agus Trihono ,Para Camat dan Para Kepala Desa se Kabupaten Bekasi serta para tokoh masyarakat.

Desa-Desa Menutup Pelayanan

Hal yang Sangat menarik perhatian adalah Tutupnya Pelayanan Desa terhadap masyarakat, manakala kebutuhan masyarakat akan berbagai kepengurusan administrasi serta keperluan lainnya pada tingkat Desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No.25 Tahun 2009  tentang Pelayanan Publik  , UU No. 6 Tahun 2014 tentang peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat desa dan Permendagri Nomor 2 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa , Salah satu Desa yang didapati oleh awak media dalam perjalanan menuju lokasi acara Hari Krida Pertanian dan Pangan Se-Dunia Kab.Bekasi dan telah melakukan penutupan pelayanan adalah Desa Karang Satria dibawah kepemimpinan Kades Zaenuddin.

Menurut keterangan Rami penjaga Kantor Desa mengatakan , Bukan Hanya Desa ini saja yang tutup ..tapi semua Desa sekabupaten Tutup, Katanya.

Heri, Ucup,Apip serta warga Desa Karang Satria yang dijumpai awak media dipintu depan kantor Desa merasa sangat Kecewa dengan pelayanan Desa yang mereka nilai tidak berpihak pada masyarakat sehingga kebutuhan akan pelayanan terabaikan ditambah lagi dengan kedatangan mereka yang sudah jauh-jauh dan bahkan ada yang libur kerja dan menyempatkan waktu untuk datang keDesa mengurus Surat-surat namun hilangnya hak mereka untuk mendapatkan pelayanan secara baik dari pemerintah setempat.

Pelayanan Masyarakat Harus Lebih diUtamakan

Awak Mediapun melakukan penelusuran kesetiap Desa terdekat guna mendapatkan informasi tambahan tentang kebenaran adanya penutupan pelayanan masyarakat  secara Masive ditiap-tiap Desa seKabupaten Bekasi. Namun didapati Desa Lainnya tetap buka dan melakukan aktifitas pelayanan terhadap masyarakat seperti biasanya , ” yang berangkat kekecamatan hanya Kadesnya saja,” Kata SekDes Satria Mekar saat dijumpai awak media dikantornya.

Hal tersebutpun ditegaskan Kades Kumpul Desa Jejalen Jaya saat dijumpai awak media sedang berkumpul dengan kepala Desa Lainnya diKantor Kecamatan Tambun-Utara mengatakan, ya kalau menurut saya kurang bagus juga …menurut saya tapi…kalau sampe ada kegiatan seperti ini terus pelayanan tutup…gak layak ..lah kita aja sesibuk apapun kita pelayanan tetep jalan…malah itu justru aneh…mudah-mudahan sih desa saya terus jalan selagi saya ada disini, Pungkasnya.

Asta Razan Kades Satria Jaya Menambahkan,wah kecewa… menurut saya ..ya..kurang baik..kalau semuanya meninggalkan kantor hanya untuk menghadiri acara ini dan saya pun sebelum kesini sudah pesan dengan staff-staff saya untuk bekerja seperti biasa melayani masyarakat selama saya menghadiri acara Hari Krida Pertanian ke 46 ini dan diundangan juga diminta 25 orang kemari..kan staff saya banyak…. dan intinya kurang bagus kalau seperti itu , Tambahnya.

Camat Tambun Utara Dodo selaku tuan rumah acara mengatakan , Saya tidak pernah perintahkan Para Kepala Desa untuk tutup kantor saat ada acara ini dan itu tidak boleh dilakukan sebab pelayanan terhadap masyarakat menjadi terganggu….nanti saya Crossceck.., Tegasnya, seraya terperangah dan tidak percaya.

Pelayanan Desa dan Kecamatan Tutup

Senin (26/11) Awak Media menyambangi kantor Desa Karang Satria guna mendapatkan keterangan langsung dari Kepala Desa sehubungan dengan tutupnya pelayanan kantor Desa Karang Satria pada saat digelarnya acara Hari Krida Pertanian dan Pangan Se-Dunia diKabupaten Bekasi, namun sangat disayangkan awak media tidak berhasil menjumpai Kepala Desa , kemudian justru disambut baik dan mendapat penjelasan dari Sekertaris Desa Hari Suparja mengatakan , Acara Pangan sedunia yang di laksanakan di Lapangan Desa Sriamur….semua Desa-desa sekecamatan Tambun-Utara tutup pelayanan khususnya kita dah..sama kecamatannya juga tutup pelayanannya….ya alloh bener gak ada orang…gak ada pelayanan maksudnya, jadi inisiatip dari semua…khususnya desa kita dah nih, Pungkasnya.

(Joggie) MHI 

The Week MHI dailybriefing ;

10 things you need to know today 1. Democrat Andrew Gillum concedes Florida’s gubernatorial race Democrat Andrew Gillum officially ended his Florida gubernatorial bid Saturday, conceding to former Rep. Ron DeSantis (R-Fla.) in a Facebook video. The progressive Tallahassee mayor was expected to be the state’s first black governor, but vote results were far closer than polls predicted. Gillum initially conceded on Election Day but retracted that first concession as a recount was ordered. He reflected the protracted ballot-counting process in his second concession statement, calling for updates to Florida’s voting system. Florida’s Senate race is still undergoing a manual recount. [Andrew Gillum, The Washington Post] 2. Trump surveys California fire damage President Trump on Saturday surveyed damage from northern California’s Camp Fire and met with state officials, including Gov. Jerry Brown (D) and Governor-elect Gavin Newsom (D). At least 76 people are dead and more than 1,000 are missing in connection to the wildfire, which has ravaged 148,000 acres so far and is now 55 percent contained. Trump told reporters he did not discuss climate change, thought to have contributed to the Camp Fire’s severity, when speaking with Newsom. He attributed the fire to “a lot of factors” and indicated the visit did not influence his thinking on climate change. [CNN, The Associated Press] 3. Pence vows continued trade war ‘until China changes its ways’ Vice President Mike Pence took a harsh line on China at the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit in Papua New Guinea on Saturday, pledging Washington “will not change course” on trade policy “until China changes its ways.” “China has taken advantage of the United States for many, many years, and those days are over,” Pence said, accusing Beijing of unfair trade and lending practices and suggesting additional tariffs may be on the way. Chinese President Xi Jinping also spoke, arguing, “Unilateralism and protectionism will not solve problems but add uncertainty to the world economy.” [Bloomberg, Politico] 4. Trump calls report on CIA assessment of Khashoggi killing ‘very premature’ President Trump on Saturday downplayed Friday’s report that the CIA has concluded Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman ordered the murder of U.S.-based Saudi journalist Jamal Khashoggi at the Saudi consulate in Istanbul. “They haven’t assessed anything yet. It’s too early. That was a very premature report,” Trump told reporters. “We’ll be having a very full report over the next two days, probably Monday or Tuesday,” he said, adding that it will include “who did it.” The president also praised Saudi Arabia as “a truly spectacular ally in terms of jobs and economic development.” [The Associated Press, Reuters] 5. Trump endorses Pelosi, who promptly rejects his support President Trump on Saturday tweeted a promise to have Republicans give House Minority Leader Nancy Pelosi (D-Calif.) “as many votes as she wants” if Democrats don’t support her bid to return as House speaker. Pelosi quickly rejected the offer, saying she’d “never, never, never” accept GOP support. Her office pledged she’d “win the speakership with Democratic votes.” Trump’s endorsement comes after another Democrat, Virginia’s Abigail Spanberger, joined intra-party opposition to Pelosi’s speakership bid. Pelosi on Friday met with some of that opposition, which is largely made up of young Democrats yet to be sworn in. [CNN, The Washington Post] 6. Massive protests in France block roads, leave 1 dead One person was accidentally killed and more than 200 injured in large-scale protests against higher fuel taxes in France on Saturday. An estimated 250,000 people, many wearing yellow safety vests, turned out in about 2,000 locations around the country to block roads and highways. The new tax was supported by French President Emmanuel Macron, and demonstrators called for his resignation. “The taxes are rising on everything. They put taxes on top of taxes,” said one protester, Didier Lacombe. “It is not the tax on gas; it’s everything. The injustice is greater and greater.” [The New York Times, Al Jazeera] 7. Caravan migrants stall in Tijuana Some of the Central American migrants traveling by caravan across Mexico toward the United States have reached the border city of Tijuana and there stalled, uncertain of their next steps. Many have already been denied entry to the U.S. and are considering their alternatives, like accepting Mexico’s offer of jobs and basic resettlement assistance. Complicating the decision is a newly hostile attitude toward migrants in Tijuana, which now has a conservative mayor who has argued “human rights should be reserved for righteous humans,” a category from which he excludes the caravan migrants. [Reuters, NBC News] 8. Kansas official faces calls for resignation over ‘master race’ remark Kansas Gov. Jeff Colyer (R) is among many who have called for the resignation of a local official, Leavenworth County Commissioner Louis Klemp, for a remark in which he said “master race,” a concept from Nazism. Klemp, who is white, told consultant Triveece Penelton, who is black, they were together “part of the master race” because they both have a gap in their teeth. Klemp has defended the comment as a joke, and another Leavenworth County official said Klemp has repeatedly used the phrase about gapped teeth. However, Leavenworth’s mayor said Klemp has been more inappropriate at other public occasions. [The New York Times, ABC News] 9. Elon Musk founds brick store Elon Musk has founded The Brick Store, which will sell bricks made from dirt excavated by his Boring Company, public documents obtained by TechCrunch show. The Boring Company’s first tunnel, which runs under Los Angeles and aims to alleviate traffic congestion, was completed on Friday. Musk then tweeted he was building a “watchtower” outside the tunnel’s entrance made from dirt bricks, and documents suggest it also will be the site of his first Brick Store. Musk says he is hiring a “knight” to guard the watchtower and insult people in a French accent, an allusion to Monty Python and the Holy Grail. [Tech Crunch, Elon Musk] 10. Steve Carrell as SNL‘s Jeff Bezos taunts Trump over Amazon’s new headquarters Steve Carrell hosted Saturday Night Live for the third time, performing a solo skit mocking President Trump in character as Amazon’s Jeff Bezos. He quickly gets down to business, addressing the rumors that Amazon’s new headquarters locations, one where Trump grew up and one close to the White House, were picked to overshadow the president. “That’s simply not true,” SNL‘s Bezos says. “I chose our locations because they were ideal for growing business, not just to make Donald Trump think about how I’m literally 100 times richer than he is.” [NBC, The Week] The Week MHI