Sidang Kabinet Paripurna (SKP) Tentang Evaluasi Penanganan Bencana Alam

Presiden Jokowi menyampaikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/10) siang.

JAKARTA ,MHI-Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada seluruh kementerian dan lembaga (K/L) agar sistem peringatan dini, edukasi, mengenai kebencanaan, kesiapan manajemen bencana betul-betul diperhatikan, khususnya di seluruh daerah yang rawan bencana.Peringatan tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) tentang Evaluasi Penanganan Bencana, yang diselenggarakan di Istana Negara, Selasa (16/10) siang.

Dalam kesempatan itu, Presiden menyambut baik keputusan untuk menyederhanakan prosedur pengambilan uang bagi korban gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), dari 17 menjadi tinggal 1 prosedur saja yang diikuti, sehingga di lapangan betul-betul bisa dilaksanakan pembagian uang bantuan pembangunan rumah itu.

Dana Bantuan Korban Lombok Segera Diberikan

“Jangan sampai uangnya sudah diberikan tapi nggak bisa dicairkan ya untuk apa. Sehingga satu prosedur tapi dengan akuntabilitas yang memang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan itu yang kita ikuti,” kata Presiden Jokowi.

Presiden menegaskan, dirinya tidak mau lagi melihat masyarakat masih merasa rumit, merasa terbelit-belit. Menurut Presiden, ini yang harus segera dipangkas disederhanakan.

“Tapi sekali lagi tanpa harus mengabaikan prinsip-prinsip akuntabilitas keuangan,” pesan Presiden Jokowi seraya menambahkan, pada Kamis (18/10) nanti dirinya akan melihat langsung kecepatan pencairan dari anggaran yang sudah diberikan kepada warga itu seperti apa.

Fokus Penanganan Pengungsi, Evakuasi dan Pelayanan Medis

Sementara terkait dengan penanganan paska gempa di  Palu, Donggala, Sigi, Provinsi Sulawesi Tegah, karena masa tanggap darurat diperpanjang, Presiden Jokowi meminta agar fokus di penanganan pengungsi, evakuasi dan pelayanan medis betul-betul diperhatikan, termasuk di dalamnya juga masalah distribusi bantuan logistik agar merata dan menjangkau semua wilayah yang terdampak.

“Saya juga masih melihat MCK masih kurang, agar juga segera diselesaikan mengenai ini,” sambung Presiden.

Sementara terkait aktivitas ekonomi toko, pasar kemudian juga kantor pemerintah, menurut Presiden, setelah diperintahkan segera buka, sudah terlihat mulai ada pergerakan ekonomi. Karena itu, Presiden  berharap juga di Provinsi, Kabupaten dan Kota pelayanan pemerintahan, pelayanan publik bisa kembali berjalan normal.

Sukses Gelar 3 ‘Event’ Penting

Sukses menyelenggarakan 3 (tiga) event penting tingkat dunia secara hampir berturutan, yaitu Asian Games XVIII, Asian Para Games 2018, dan Annual Meetings IMF-World Bank Group, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan apresiasinya kepada para pejabat terkait yang bertanggung jawab atas ketiga gelaran itu.

“Yang pertama tentu saja Asian Games yang dikomandani oleh Pak Wapres, Asian Para Games yang dikomandani Ibu Menko PMK, yang semuanya melibatkan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri PANRB, dan juga Menko Maritim yang mengomandani Annual Meeting IMF World Bank,” kata Presiden .

Sebelumnya Presiden Jokowi menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi atas terciptanya stabilitas keamanan selama pelaksanaan Asian Games, Asian Para Games dan Annual Meeting IMF World Bank Group.

“Kepada Polri dan TNI sehingga semua acara berjalan dengan baik aman dan lancar. Sekali lagi terima kasih atas kerja keras Polri dan TNI,” ucap Presiden Jokowi.

Menurut Presiden, keberhasilan penyelenggaraan tiga event besar ini membuktikan Indonesia sebagai bangsa yang besar, yang mampu menyelenggarakan event-event yang besar yang berkelas dunia dengan tata kelola dan tata manajemen yang baik.

“Tentu saja prestasi itu sangat membanggakan kita semuanya dan menjadi modal kita yang sangat berharga untuk melangkah ke depan lebih baik,” tegas Presiden Jokowi.

Neraca Perdagangan September Surplus

Para menteri Kabinet Kerja menjelang mengikuti Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/10) siang.

Presiden Joko Widodo menyambut baik laporan yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa neraca perdagangan sepanjang September 2018 lalu menunjukkan adanya surplus kurang lebih 230 juta dollar AS.“Ini memperlihatkan arah perkembangan yang baik dari kinerja ekonomi kita, karena pada rapat rapat yang lalu kita selalu berkonsentrasi untuk menekan impor dan meningkatkan ekspor,” kata Presiden Jokowi .

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, BPS melaporkan bahwa nilai ekspor Indonesia pada September 2018 mencapai 14,83 miliar dollar AS. Sedangkan nilai impor pada bulan yang sama tercatat 14,60 miliar dollar AS. Dengan demikian, neraca perdagangan bulan September 2018 itu tercatat surplus sekitar 230 juta dollar AS.

Meski sudah menunjukkan angka surplus, Presiden Jokowi dalam sidang kabinet paripurna itu meminta kembali agar langkah-langkah terobosan dalam rangka meningkatkan ekspor dan mengendalikan impor harus terus dilanjutkan, dipantau terus di lapangan, sehingga bulan-bulan ke depan juga masih surplus.

“Saya juga minta Bapak Menteri bekerja lebih detil dalam rangka upaya peningkatan ekspor, baik migas maupun non migas. Tolong migasnya juga dilihat, non migasnya juga terus di lihat,” tegas Presiden.

Sementara yang berkaitan dengan program Biodiesel-20 (B-20), Presiden meminta laporan, dan harus dipastikan eksekusinya di lapangan.

“Saya mendengar ada sedikit masalah mengenai pasokan dari CPO, nanti saya minta laporan mengenai hal ini,” ucap Presiden Jokowi.

Turut hadir dalam Sidang Kabinet Paripurna kali ini Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, KSP Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menlu Retno Marsudi, Mensos Agus Gumiwang, Menhub Budi Karya Sumadi.

Selain itu hadir juga Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri PANRB Syafruddin, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri KUKM AAGN Puspayoga, Menteri Desa PDTT Eko Prasodjo, Menaker Hanif Dhakiri, Menpora Imam Nahrawi, Menkominfo Rudiantara, Menkes Nila F Moeloek, Menristekdikti M Nasir, Menag Lukman Hakim Syaifuddin, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil.Jaksa Agung Prasetyo, Kepala BKPM Thomas Lembong, Kepala BPKP Ardan Adiperdana, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala BNPB Willem Rampangilei, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian serta para pejabat eselon 1 di lingkungan lembaga kepresidenan.

(RSF/IR/MAY/RAH/JL/EN/ES) MHI