Presiden Hadiri Temu Karya Nasional Teknologi Tepat Guna XX dan Pekan Inovasi Desa-Kelurahan

Presiden saat membuka acara Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan (PINDesKel) Tahun 2018, Jumat (19/10).

JAKARTA , MHI , 20 Oct 2018 – Presiden Joko Widodo mengingatkan pentingnya memandang dari berbagai sisi dalam melihat sesuatu, termasuk dalam manajemen pemerintahan agar para aparatur pemerintahan memiliki sudut pandang yang berbeda dalam mengambil kebijakan.

Dalam sambutannya saat menghadiri Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan (PINDesKel) Tahun 2018, Jumat (19/10), Presiden menjelaskan perjalanan seorang astronot ke bulan yang menghasilkan pandangan berbeda tentang bulan yang indah jika dilihat dari kejauhan namun tak begitu indah setelah dilihat secara lebih dekat.

“Manajemen pemerintahan juga sama. Perlu kita zoom out dari jauh, tapi juga perlu zoom in, melihat dari dekat. Kadang penting kita mendengar laporan dari Menteri di sidang kabinet, tetapi juga kunjungan kerja ke lapangan sangat penting untuk melihat fakta di lapangan,” ujar Presiden.

Oleh karena itu, Presiden sering kali berkunjung ke berbagai pelosok di Tanah Air untuk melihat secara langsung fakta dan masalah yang ada di lapangan. Apalagi menurutnya, banyak kebijakan yang tidak berjalan karena permasalahan detail di lapangan yang belum terselesaikan.

“Saya tidak hanya ingin tahu apa kebijakan itu sudah dibuat. Tetapi bagi saya yang terpenting adalah apakah rakyat benar-benar sudah menerima,” ungkap Presiden.

Presiden pun mengapresiasi segala bentuk dedikasi yang telah diberikan para aparatur pemerintahan kepada bangsa dan negara. Namun Presiden tak ingin berpuas diri dan berharap para aparatur pemerintahan terus memperbaiki program-program yang telah dijalankan.

“Saya ingin agar program-program kita yang ada betul-betul dicek sampai ke bawah atau tidak? Baik yang berkaitan dengan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Program keluarga Harapan, cek betul manfaatnya, apa tepat sasaran. Karena kalau memang belum tepat sasaran harus kita perbaiki dan benahi,” kata Presiden.

Dana Kelurahan Untuk Wilayah Perkotaan Tahun Depan

Presiden saat menghadiri Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan (PINDesKel) Tahun 2018.

Setelah dana desa, pemerintah akan segera mengeluarkan program dana kelurahan yang rencananya dimulai pada awal tahun mendatang. Kebijakan tersebut dikeluarkan pemerintah karena banyaknya keluhan dari masyarakat terkait dana untuk tingkat kelurahan.

“Dan mulai tahun depan, perlu saya sampaikan, terutama untuk kota, akan ada yang namanya anggaran kelurahan. Banyak keluhan, Pak ada dana desa, kok enggak ada dana untuk kota. Ya sudah tahun depan dapat,” ujar Presiden .

Selain itu, Kepala Negara juga akan mengeluarkan kebijakan terkait operasional dana desa yang mengatur penggunaan dan fungsi dana desa sehingga tepat guna dan tepat sasaran.

“Sebentar lagi akan kita revisi PP nya, baru kita hitung-hitung enggak tahu dapat 5 atau 4 persen. Nanti akan kita putuskan,” ungkap Presiden.

Dengan adanya kebijakan tersebut, Presiden berharap agar para aparatur pemerintahan menjalankan fungsi pengawasannya secara baik sehingga dana desa dan dana kelurahan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

“Saya minta gubernur, bupati, wali kota, wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota semua melihat penggunaan dana desa ini agar tepat sasaran sehingga rakyat betul-betul mendapatkan manfaatnya,” ucap Presiden.

Terkait dengan dana desa, pemerintah saat ini telah mengalokasikan dana untuk kesejahteraan desa yang semakin meningkat tiap tahunnya. Mulai dari Rp20 triliun di tahun 2015, Rp47 triliun di tahun 2016, dan Rp60 triliun di tahun 2017 dan 2018.

“Tahun depan kurang lebih Rp70 triliun, menunggu persetujuan Dewan,” ujar Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, dan Gubernur Bali I Wayan Koster.

(JL/EN/IR) MHI 

Sumber:BPMI