HTML

HTML

Sabtu, 08 September 2018

RaKor Camat Regional I di Minahasa Utara

Hasil gambar untuk RaKor Camat Regional I di Minahasa Utara
MANADO -30 Aug 2018 14:43- Peran camat, sangat strategis. Tidak hanya sekedar perangkat SKPD. Salah satunya menjaga stabilitas sosial dan keamanan di wilayahnya. Karenanya, seorang camat harus bisa membaca setiap gelagat. Mencermati dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. 
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan itu saat memberi sambutan di acara Rapat Koordinasi Camat Regional I dengan tema, “Peran Strategis Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan,” di Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Kamis .
Hasil gambar untuk RaKor Camat Regional I di Minahasa Utara
Rapat koordinasi camat menurut Tjahjo sangat penting. Dan, ia merasa bersyukur, rakor camat bisa dihadiri Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto. Ia berterima kasih Menkopolhukam bersedia meluangkan waktu untuk hadir. Tjahjo berharap Menkopolhukam bisa memberikan masukan yang tentunya sangat berharga untuk meningkatkan peran dan  kinerja  para camat.
” Kami mohon masukkan sehingga peran camat sebagai koordinator dalam rangka untuk mencermati gelagat perkembangan dan dinamika yang ada di daerah dalam rangka mewujudkan stabilitas daerah itu akan bisa terlaksana dengan baik,” kata Tjahjo.
Tjahjo juga melaporkan pada Menkopolhukam, bahwa rakor camat yang digelar di Minahasa, dihadiri para camat terbaik  dari berbagai daerah antara lain dari  Papua,  Papua Barat Maluku, Maluku Utara dan  dari pulau Sulawesi. Rencananya, pada minggu kedua bulan September, akan digelar rakor camat  regional II yang akan  diadakan di kota Semarang.
”  Dan regional tiga mewakili Kalimantan dan Sumatera yang akan  diadakan di kota Palembang,” katanya.
Rakor camat kata Tjahjo sangat penting. Karena itu ia minta para peserta rakor menyimak dengan serius arahan dari semua narasumber. Sebab itu akan jadi bahan masukan berharga untuk mengoptimalkan peran dan posisi camat.
” Saya mohon nanti arahan dari Pak Menkopolhukam bisa menjadi bagian daripada usulan kami untuk ada rakor Menkopolhukam dan rapat kabinet untuk bisa membahas secara komperhensif peran yang ada,” kata Tjahjo.
Selain dari Menkopolhukam lanjut Tjahjo, nanti akan ada arahan dari sisi keamanan dan ketertiban dari Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri. Dan juga paparan dari Panglima Kodam Merdeka. Tjahjo pun kemudian mengingat, agar para camat dalam menjalankan fungsi dan perannya, melibatkan semua elemen. Karena di kecamatan itu tidak sekedar ada camat. Tapi ada Kapolsek, Danramil sampai Babinsa.
” Ada juga struktur BIN yang punya mata dan telinga sampai di tingkat RT dan RW. Ada juga tokoh masyarakat,  tokoh adat dan tokoh agama di lingkup kecamatan yang ada,” kata Tjahjo.
Ia pun berharap, lewat rakor yang digelar para camat makin paham akan peran dan posisinya yang memang strategis. Sehingga para camat mampu menyelenggarakan pemerintahan di kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018. Kata Tjahjo,  walaupun camat adalah perangkat SKPD tapi ada peran khusus yang melekat dalam fungsi dan perannya, yakni sebagai koordinator dalam membangun stabilitas. ” Ini yangharus ditingkatkan. Perlu kami laporkan juga rakor ini diikuti oleh 500 orang camat mewakili regional I,” katanya.
Mencermati gelagat, perkembangan dan  dinamika sangat penting. Apalagi, tahun depan ada agenda besar yakni mengawal  tahap konsolidasi demokrasi lewat pemilu serentak 2019.
” Ingat camat itu tegak lurus mulai presiden sampai kepala desa, kepala  kelurahan tegak lurus. Sama seperti  Panglima TNI tegak lurus  sampai Panglima Kodam sampai komandan Kodim, Babinsa dan tiga matranya Kepolisian juga sama.  BIN juga sama kejaksana juga sama. Jadi jangan khawatir dan hukumnya wajib setiap camat harus menyampaikan kepada masyarakat keberhasilan pemerintahan ini,” tuturnya.
Kata Tjahjo, menyampaikannya keberhasilan kerja  pemerintahan bukan kampanye. Camat punya tugas  menjelaskan kepada masyarakat. Konteksnya menyadarkan dan menggerakkan masyarakat. Sehingga peran serta partisipasi masyarakat bisa diwujudkan.  ” Camat ini harus mampu menggerakkan dan mengorganisir perangkat di wilayahnya. Semoga rakor ini bermanfaat bagi kita semua,” katanya.

Pentingnya Menjaga Persatuan

Hasil gambar untuk RaKor Camat Regional I di Minahasa Utara
Di hadapan para camat yang menghadiri acara rapat koordinasi regional I, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bahkan para camat harus ikut menyemai nilai- nilai kebangsaan.
” Indonesia itu satu sebenarnya  jadi kalau ada orang yang mengatakan macem-macem suku bangsa terpecah belah oh tidak. Memang betul kita, bapak presiden sering mengatakan 14 suku bangsa ada lebih dari 1100 bahasa daerah tapi tetep satu dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika,” kata Wiranto .
Wiranto menegaskan,  NKRI harga mati. Dan para camat wajib menjaga itu. Mantan Panglima TNI itu kemudian bercerita saat dirinya mendampingi Wakil Presiden menerima delegasi  Afghanistan yang coba datang ke Indonesia untuk mengetahui rahasianya apa. Mereka heran Indonesia tetap satu tapi terdiri dari banyak suku bangsa.
” Karena mereka hanya 7 suku bangsa. Untuk merukunkan. Dan alhasil ada suatu musyawarah Islam di Bogor yang kemudian mencetuskan deklarasi damai di Afghanistan bantuan masyarakat Islam dunia untuk merukunkan dan membangun perdamaian di Afghanistan,” kata Wiranto.
Maka lanjut Wiranto, kalau sekarang di Indonesia masih meributkan persatuan, meributkan sesuatu yang tidak perlu,  misalnya hoax, ujaran kebencian dan  organisasi terlarang, ini mengherankan. Sementara bangsa lain mengagumi Indonesia. Mengagumi persatuan di Indonesia.
”  Kita heran mengapa kita yang sudah dikagumi bangsa lain persatuan kita masih ada diantara kita yang mencoba untuk mengubah persatuan kita,” katanya.
Dalam konteks inilah, kata Wiranto, peran camat sangat penting. Camat yang berhubungan langsung dengan kepala desa, dengan masyarakat di bawah, adalah aparatur di garda depan dalam menjaga persatuan dan kesatuan.
” Jadi Pak Mendagri tadi sudah mengutarakan dimana sekarang posisi peran kecamatan dalam konteks NKRI, dalam konteks desentralisasi. Apakah camat terus tunggu perintah dari atas, itu namanya sentralisasi. Apakah camat petunjuk dari atas, namanya sentralisasi. Camat mempunyai suatu keleluasaan secara berjenjang dari atas ke bawah untuk mengatur wilayahnya sendiri,” katanya.
Camat kata dia, tidak sekedar aparatur pemerintahan. Tapi camat adalah penjaga NKRI. Camat adalah tangan negara. Lewat camat, negara dihadirkan di tengah masyarakat.
” Saya hanya ingin mengingatkan bagaimana peran camat dalam konteks NKRI menghadapi satu tantangan global. Menghadapi satu persaingan global. Kita harus bersatu. Jagalah persatuan ini. Karena ini modal kita menghadapi tantangan,” kata Wiranto.
(Irfan/Ikhsan) MHI LOGO MEDIA HUKUM INDONESIA

Tidak ada komentar:

Posting Komentar



Postingan Terupdate

Sidang Perkara No. 14/PUU-XXII/2024, Ahli : Sebagian Besar Notaris Berusia 70 Tahun Masih Kompeten Menjalankan Tugas

JAKARTA, MHI – Sidang permohonan uji materiil Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabata...

Postingan Terkini

Pilihan Redaksi