Sidang Kabinet Paripurna Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2019

Presiden Jokowi menyampaikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/8) pagi.

JAKARTA , 07 Aug 2018 – Presiden Joko Widodo kembali menegaskan agar prioritas pengembangan sumber daya manusia (SDM) harus menjadi tekanan dan perhatian dari setiap kementerian atau lembaga (K/L) yang ada.

“Saya harapkan terutama untuk vocational school, vocational training, politeknik, kemudian kemitraan dengan industri, kemudian upgrading di ketenagakerjaan kita dan kementerian-kementerian yang lain,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna dengan topik Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2019, di Istana Negara, Jakarta, Selasa pagi.

Kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan pengembangan sumber daya manusia, Presiden meminta, agar segera dimasukkan.

Soal Titik Berat RAPBN 2019 Untuk SDM

Seskab Pramono Anung mendampingi Presiden Jokowi sebelum memulai Sidang Kabinet Paripurna, di Istana .

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengemukakan, penetapan pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2019 dilakukan pada tahapan pertama selama 4 tahun infrastruktur relatif sudah berjalan dengan baik.

“Maka harapannya mulai tahun 2019 terutama, kita ingin meningkatkan SDM yang lebih berkualitas yang bisa siap tarung untuk perubahan dunia, dan juga bisa menopang Indonesia sebagai negara dengan penduduk keempat terbesar,” kata Seskab kepada wartawan usai Sidang Kabinet Paripurna , Selasa siang.

Selain itu, Seskab menambahkan bahwa GDP (Gross Domestic Product) kita sekarang sudah masuk sebagai negara G20. Dalam persaingan global itu, jelas Seskab, apapun SDM menjadi sangat penting. “Itulah yang menjadi konsentrasi dari Presiden,” ujarnya.

Sebelumnya saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna itu, Presiden Joko Widodo meminta agar prioritas pengembangan sumber daya manusia (SDM) harus menjadi tekanan dan perhatian dari setiap kementerian atau lembaga (K/L) yang ada pada RAPBN 2019.

“Saya harapkan terutama untuk vocational school, vocational training, politeknik, kemudian kemitraan dengan industri, kemudian upgrading di ketenagakerjaan kita dan kementerian-kementerian yang lain,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna , Selasa pagi.

Mengenai titip berat pengembangan SDM pada RAPBN 2019, menurut Seskab, ke vokasi, kemudian juga untuk pendidikan-pendidikan yang lebih berorientasi pada perubahan zaman, yang kekinian. Karena apapun sekarang, tambah Seskab, sudah revolusi industri 4.0 dan untuk perguruan tinggi yang kurikulum lebih bisa berubah dan lebih fleksibel itu diperlukan.

“Ini yang menjadi harapan presiden berkali-kali mengumpulkan para Rektor  kemudian juga Menristekdikti, untuk mengubah itu karena memang itu yang perlu disiapkan,” terang Seskab.

Adapun mengenai prosentase anggaran untuk pengembangan SDM itu, Seskab menjelaskan, sekarang sedang disusun oleh Menteri Keuangan untuk tidak disampaikan sebelum Nota Keuangan, yang akan dibacakan oleh Presiden pada tanggal 16 Agustus.

Infrastruktur

Meski memberikan prioritas kepada pengembangan SDM, Seskab Pramono Anung menegaskan, bahwa RAPBN 2019 tidak mengabaikan sektor infrastruktur. Anggaran untuk ini, lanjut Seskab, malah ada kenaikan infrastruktur di tahun 2019.

“Angkanya di atas Rp110 triliun,” ucap Seskab seraya menegaskan, itu anggaran untuk infrastruktur secara menyeluruh.

Ia menyebutkan, masih hal yang utama untuk perbaikan infrastruktur darat, laut, udara kemudian juga untuk berkaitan dengan penyediaan SD-SD, SMP yang sekarang ini banyak yang terbengkalai.

Tangani Kerusakan Akibat Gempa Lombok

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjawab wartawan usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/8) siang.

 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memobilisasi sejumlah alat berat, baik yang ada di Nusa Tenggara Barat (NTB) maupun yang ada di daerah lain untuk secepatnya menangani kerusakan infrastruktur akibat gempa yang mengguncang wilayah Lombok dan sekitarnya, Minggu (5/8) malam lalu.

“Yang kemarin ini memang agak lebih parah. Jadi dari Ampenan, Senggigi, Pemenang, sampai Tanjung itu semua kena. Malam, gelap, orang pergi semua dari situ karena (dekat) pantai, karena mungkin beliau takut tsunami,” ungkap Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang tadi malam baru meninjau NTB kepada wartawan usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna.

Menurut Basuki, ada beberapa jembatan yang harus diperbaiki, kemudian air juga sangat sulit di situ. Tapi Kementerian PUPR, lanjut Basuki, sudah mulai mengebor hari ini.

“Ada beberapa sumur bor yang ada kita manfaatkan, kemudian sanitasi sudah mulai dikirim, tadi sore sudah sampai di Bali karena kita kirim dari Bali dan dari Surabaya,” terang Basuki.

Mengenai pergerakan alat berat, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengemukakan, pihaknya menyiapkan semua peralatan beratnya, eskavator sudah mulai datang ke sana.

Selain itu, Kementerian PUPR juga sudah memanggil beberapa kontraktor di NTB yang ada untuk meminjam eskavator. “Kita manfaatkan dam truk dan eskavator yang ada di sana, BUMN juga ada disana, ada Hutama Karya, ada Nindya Karya yang sedang mengerjakan bendungan, bandara, jalan, kita fokuskan minta ke sana,” kata Basuki.

Menteri PUPR itu menargetkan alat berat yang dikirimkan akan bisa sampai di lokasi-lokasi yang dibutuhkan di NTB pada hari ini, karena walaupun ada jembatan yang bukan putus tapi bergeser yang harus kita perbaiki, tapi ada jalan alternatifnya. “Jadi semua alat berat bisa sampai ke lapangan,” ujarnya.

Prioritas Air dan Sanitasi

Namun Basuki menegaskan, pertama kali yang harus disiapkan adalah soal air dan sanitasi. “Ini orang 1,2 hari masih diam. 3 hari enggak ada sanitasi, enggak ada air, pasti rebut,” ucapnya.

Dijelaskan Basuki, jika di Lombok ada sumur, air tanah banyak di sana, di Lombok Utara. “Saya survei di sana ya, bukan kemarin tapi kami dari pengairan kan, saya dari pengairan dulu. Jadi di Lombok Utara itu banyak air jadi masih bisa dengan sumur bor. Kalau sumber air, saya kira masih ada, tinggal kita mendekatkan ke para pengungsi,” ungkap Basuki.

Adapun mengenai rumah-rumah warga yang rusak, Menteri PUPR Basuki Hadimujono mengemukakan, di Lombok Utara yang bekerja hanya Sekda (Sekretaris Daerah), untuk daerah di pesisir itu ada 29.000 jiwa.

“29.000 Jiwa kalau 1 KK itu 5 orang itu berarti berapa? 5.000-4.000 KK.  Kalau 70 persen saja itu rusak berat, berarti sudah ada 3.000-4.000 rumah. Itu baru diperkirakan kasar. Nah ini nanti policy-nya apakah semua Rp50 juta itu masih akan diputuskan, dan itu dihitung dulu.

Fokus Pengembangan SDM Menyeluruh

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (paling kanan) berbincang dengan sejumlah menteri sebelum Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/8) pagi. 

Menteri Perecanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengemukakan, fokus pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2019 itu bersifat menyeluruh.

“Jadi, pertama dari standar hidupnya. Jadi dipastikan soal kemiskinan itu harus bisa dikeluarkan, kemudian layanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar air minum, sanitasi,” kata Bambang kepada wartawan usai Sidang Kabinet Paripurna , Selasa siang.

Kemudian, pada tahapan pendidikan, menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas, fokusnya salah satunya adalah sekarang mau diberikan perhatian lebih kepada vokasi. Namun ia mengingatkan, bahwa vokasi ini tidak hanya di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) atau di Pendidikan Tinggi tapi juga terkait dengan sektor-sektor.

Menteri PPN/Kepala Bappenas itu menunjuk misalnya sekarang prioritas di pariwisata, yakni perlu mendatangkan turis  lebih banyak, maka vokasi pariwisata diperkuat. Lebih lanjut, Kepala Bappenas mencontohkan bahwa jika ingin menghidupkan kembali industri, maka otomatis vokasi di industri diperkuat.

“Jadi cara kita mau memfokuskan SDM itu seperti itu ya. Jadi peningkatan kualitas dari sejak standar hidupnya sampai kepada kemampuan dia untuk masuk pasar kerja,” kata Bambang.

Kalau targetnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Bambang menjelaskan, kemiskinan tahun depan masih menggunakan range 8,5 sampai 9,5.

“Kita tetap pada range, gitu. Karena target kita mudah-mudahan tahun depan bisa di bawah 9,5,” ujar Bambang.

Karena itu, lanjut Menteri PPN/Kepala Bappenas itu, pemerintah menargetkan Program Keluarga Harapan (PKH) akan bisa menjangkau 10 juta jiwa, namun dengan penambahan anggaran yang lebih baik dibanding tahun lalu.

“Tetap, 10 juta tetap  tapi jumlah yang diterima oleh keluarga itu meningkat. Tadinya hanya 9% dari total pengeluaran mereka, mulai 2019 menjadi 16%. Jadi secara rupiah ya  16%. Jadi pendekatan non flat itu. Jadi kalau dia punya anak sekolah, punya orang tua usia lanjut itu berarti akan meningkat,” jelas Bambang.

Selain itu, bantuan pangan non tunai (PNT) yang merupakan pengalihan total dari beras sejahtera (Rastra) tahun depan. Ditargetkan menjangkau 15,6 juta penerima. Adapun kalau kartu sehat ditargetkan menjangkau 107 juta, sesuai target RPJM. Itu mencangkup 40% keluarga dengan income terendah.

Anggaran Rp100 Triliun Untuk SDM

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengemukakan, untuk tahun 2019 nanti pihaknya mengalokasikan anggaran sebesar Rp100 triliun lebih untuk pengembangan sumber daya manusa (SDM). Anggaran tersebut selain tersedia di Kemendikbud juga ada di Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sedangkan Kemendikbud sendiri, menurut Muhadjir, hanya Rp36 triliun untuk tahun depan. “Bedanya Kemendikbud tahun ini kurang. Tahun lalu Rp40,1 triliun sekarang tinggal Rp36 triliun,” kata Muhadjir seraya menambahkan, anggaran tersebut, jelas Mendikbud, akan lebih difokuskan untuk proyek-proyek fisik.

Sidang Kabinet Paripurna itu dihadiri Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.Selain itu juga tampak hadir Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Kominfo Rudiantara, Menteri Kesehatan Nila F Moelok, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri PANRB Asman Abnur, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin, Menteri Perhubungan Budi K Sumadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Desa dan PDTT Eko Putro Sandjojo, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Tito Karnavian.

(IR/FID/SM/DNA/JAY/ES/JL) MHI