Ratas Strategi Kebijakan Memperkuat Cadangan Devisa

Presiden Jokowi sebelum memimpin Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/7). 

BOGOR . 01 Agustus 2018 – Presiden Joko Widodo menekankan dua hal penting yang harus dilakukan sebagai strategi kebijakan untuk memperkuat cadangan devisa agar ekonomi Indonesia semakin kuat dan meningkat dalam menghadapi ketidakpastian global, yaitu pengendalian impor dan peningkatan ekspor.

“Saya minta dievaluasi lagi secara detail impor, barang-barang yang tidak bersifat strategis yang perlu kita setop dulu atau dikurangi atau diturunkan,” tegas Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada Rapat Terbatas (ratas) Strategi Kebijakan Memperkuat Cadangan Devisa di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa siang.

Sebelumnya Presiden mengingatkan tentang mandatori pemakaian biodiesel yang pernah disampaikannya pada ratas sebelumnya untuk segera dijalankan. Ia meminta setiap waktu update perkembangan mandatori tersebut, karena berdasarkan data yang diterimanya, berpotensi menghemat devisa dari impor BBM yang sangat besar sekali, yaitu 21 juta dolar AS setiap harinya.

Presiden juga menyoroti mengenai peningkatan penggunaan kandungan dalam negeri atau TKDN, yang sudah dibicarakan sejak 1,5 tahun atau 2 tahun lalu, tapi dalam implementasi dan pelaksanaan ini masih setengah-setengah.

“Terus dorong pertumbuhan industri substitusi impor,” ujar Presiden seraya mengingatkan, dirinya sudah menyampaikan mengenai industri hulu yang menghasilkan bahan baku.

Strategi Detail

Terkait dengan peningkatan ekspor, Presiden Jokowi mengingatkan, perlunya memiliki strategi yang detail mengenai produk-produk ekspor apa saja yang perlu diperkuat dan ditingkatkan, dan juga fokus melihat kendala yang dihadapi eksportir di negara-negara yang menjadi tujuan utama ekspor Indonesia.

Pemerintah, lanjut Presiden, telah bertemu dengan eksportir-eksportir kecil, sedang, dan besar. Ia minta agar hambatan-hambatan perdagangan segera diselesaikan.

Presiden menekankan, bahwa situasi negara sekarang ini butuh dolar. Oleh sebab itu, Presiden meminta seluruh kementerian/lembaga betul-betul tidak ada main-main dan tidak serius menghadapi ini.

“Semuanya harus serius menghadapi ini. Dan juga saya enggak mau lagi bolak-balik rapat, bolak-balik rapat tapi pelaksanaan implementasi tidak berjalan dengan baik,” pungkas Presiden Jokowi.

Tiga Andalan Utama Pemerintah Hemat Devisa

Menperin Airlangga Hartarto menjawab wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas, di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Selasa (31/7) siang.

Pemerintah mengandalkan 3 (tiga) sektor dalam upaya melakukan penghematan devisa. Ketiga hal itu adalah implementasi Biodiesel 20 (B20), penghematan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dan sektor jasa pariwisata.

“Itu utamanya di sektor itu. Jadi kelapa sawit kemudian, kalau sektor lain ya tentu dari DMO (domestic market obligation), dari selain kelapa sawit, tentu TKDN kemudian jasa dan produk lain untuk ekspor,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto kepada wartawan usai Rapat Terbatas, di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Selasa siang.

Mengenai implementasi B20 itu, Menperin mengatakan, yang dimaksudkan adalah untuk non-PSO (Public Service Obligation), karena yang PSO sebenarnya sudah berlaku.

“Jadi ini tentu yang menjadi catatan dan mendapatkan konfirmasi bahwa seluruh sektor yang PSO maupun non-PSO tidak ada hambatan teknis untuk pelaksanaan. Tinggal perusahaan-perusahaan yang melakukan distribusi BBM yang perlu dipersiapkan untuk itu,” terang Menperin.

Aturan mengenai penerapan B20 untuk non-PSO, lanjut Airlangga, saat ini sedang diselesaikan. Namun ia membantah jika hal itu dilaksanakan Kamis ini, karena Kamis ini baru akan ada pernyataan kesiapan dari industri otomotif maupun alat berat. Selain itu, Menperin menyampaikan juga diharapkan para distributor BBM ataupun yang menjual ini sudah bisa menyediakan biodiesel 20 persen.

TKDN

Mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKN), Menperin Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah melihat di beberapa sektor industri, yaitu sektor terutama terkait dengan hulu migas dan juga terkait dengan PLN.

“Jadi 2 (dua) sektor itu yang nanti akan didorong. Nah salah satu yang perlu dipersiapkan adalah keppres, karena tinggal nunggu keputusan presiden (keppres)-nya,” jelas Airlangga.

Namun Menperin enggan menyebutkan berapa ketentuan TKDN yang akan diberlakukan. Ia mengingatkan, ini tidak sama dengan otomotif karena ini lebih kepada pembelian pemerintah dalam proyek-proyek pemerintah.

Dari TKDN ini saja, Menperin berharap ada penghematan 2 juta dolar AS. Sementara dari biodiesel diharapkan ada penghematan 5,6 juta dolar AS tiap tahunnya.

Rapat Terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menhub Budi K. Sumadi, Menperin Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua OJK Wimboh Santoso, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, Plt. Dirut Pertamina Nicke Widyawati, dan Dirut PLN Sofyan Basir.

(IR/FID/ES/JL) MHI