MEDIA HUKUM INDONESIA: Ratas Percepatan Pelaksanaan Mandatori Biodiesel (B20)

JAKARTA , 21 Jul 2018 – Presiden Joko Widodo mengritisi penggunaan energi fosil yang masih sangat dominan dari bauran energi nasional. Ia menekankan perlunya melakukan percepatan penggunaan biodiesel dan energi baru terbarukan.

“Kita tidak boleh hanya tergantung pada energi fosil semata, karena suatu saat energi fosil akan habis,” kata Presiden saat menyampaikan pengantar pada Rapat Terbatas mengenai Percepatan Pelaksanaan Mandatori Biodiesel, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat pagi.

Menurut Presiden, masalah percepatan penggunaan biodiesel dan energi baru terbarukan itu sudah beberapa kali dibicarakan. Namun, implementasinya di lapangan belum sesuai yang diharapkan.

Presiden menyampaikan alasan kenapa dirinya terus menekankan masalah tersebut dan akan terus memantaunya, karena menyangkut perbaikan neraca perdagangan Indonesia.

“Ini penting sekali, kita juga ingin mengurangi impor minyak. Artinya, juga akan menghemat devisa, ada penghematan devisa di sini,” tegas Presiden seraya menambahkan, kalau penggunaan biodiesel dan energi terbarukan itu betul-betul bisa diimplementasikan, maka akan hemat kurang lebih 21 juta dolar AS per hari.

Oleh sebab itu, Presiden menegaskan, dirinya akan terus mengikuti dan melihat angka-angka implementasi pelaksanaan mandatori biodisel ini.

“(Saya akan mengikuti) apakah implementasi pelaksanaan yang betul-betul menjadi komitmen kita bersama, tidak berhenti pada target di atas kertas, tetapi betul-betul menjadi komitmen kuat untuk setiap kementerian, setiap lembaga, BUMN,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden meminta agar betul-betul disiapkan secara detail dari hulu sampai hilir, sehingga implementasi ini menghasilkan sesuatu yang baik.

“Tidak kalah pentingnya adalah memastikan keamanan dan keandalan biodiesel sebagai bahan bakar alternatif, sehingga penggunaan biodisel semakin meningkat dan luas,” sambung Presiden.

Biodisel 20 Secara Konsisten Diterapkan Sepenuhnya

Seskab bersama Menperin memberikan keterangan kepada pers usai Rapat Terbatas, Jumat (20/7).

Rapat Terbatas tentang Percepatan Pelaksanaan Mandatori Biodisel yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo memutuskan, agar Biodisel 20 (B20) secara konsisten diterapkan sepenuhnya.

“Presiden ingin agar B20 secara konsisten diterapkan sepenuhnya, karena dampaknya ini akan sangat luar biasa bagi penghematan cadangan devisa kita, dan juga mengurangi impor minyak,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung kepada wartawan usai Rapat Terbatas itu.

Biodisel 20 adalah bahan bakar alternatif yang dibuat dengan mencampur bahan bakar solar dengan biodisel yang dihasilkan dari produk pertanian. Jumlah B menunjukkan persentase biodisel, sehingga Biodisel 20 merupakan perpaduan 20% biodisel dan 80% solar minyak bumi.

Ditambahkan Seskab, Presiden juga menginstruksikan kepada Menko Perekonomian dan Menteri Perindustrian dan para menteri lainnya agar dalam jangka menengah Biodisel 100 (B20) bisa diterapkan.

Sebelumnya pada pengantar Rapat Terbatas itu, Presiden menekankan perlunya melakukan percepatan penggunaan biodisel dan energi baru terbarukan. Selain karena energi fosil yang selama ini digunakan sebagai energi akan habis, Presiden mengatakan, penggunaan biodisel menyangkut perbaikan neraca perdagangan kita.

“Ini penting sekali, kita juga ingin mengurangi impor minyak. Artinya, juga akan menghemat devisa, ada penghematan devisa di sini,” tegas Presiden seraya menambahkan, kalau penggunaan biodisel dan energi terbarukan itu bisa diimplementasikan, maka Indonesia akan hemat kurang lebih 21 juta dolar AS per hari.

Optimistis Akhir Defisit Transaksi Berjalan

Menko Perekonomian, Seskab, dan Menperin berbincang usai mengikuti Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jumat (20/7).

Penerapan implementasi Biodisel 20 (B20) diyakini akan memberikan dampak dalam penghematan devisa, terutama migas yang dalam 6 bulan terakhir mencapai 5,4 miliar dolar AS, padahal untuk non migas surplus 4,4 miliar dolar AS.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengemukakan, dengan keputusan Rapat Terbatas untuk konsisten menerapkan penggunaan B20, maka pemerintah mempunyai dasar kuat untuk segera mengakhiri defisit transaksi berjalan.

“Tentu tidak dalam seminggu langsung defisitnya hilang, karena perlu juga masa persiapan, masa transisi,” kata Darmin.

Saat ini, jelas Menko Perekonomian, pelaksanaan Biodisel 20 terutama untuk angkutan umum. Sementara yang punya Mercedes pakai Pertamina Dex. Yang untuk angkutan umum itu penggunaan biodisel PSO (public service obligation) sebesar kira-kira 15 juta kiloliter setahun.

“Masih ada sisanya non-PSO dan itu banyak macamnya, bisa kereta api, bisa pembangkit tenaga listrik, bisa kapal laut, bisa alat-alat berat untuk pertambangan. Totalnya menurut data Kementerian ESDM, kira-kira 16,2 juta kiloliter. Ini yang akan dilaksanakan sekarang,” ucap Darmin seraya menambahkan bahwa penerapan Biodisel 20 juga akan membuat harga CPO (minyak kelapa sawit) akan membaik.

Darmin mengemukakan, dampak tersebut pernah dirasakan pada waktu B20 pertama-tama dilaksanakan di 2016, dalam hitungan 1-2 jam saja begitu diputuskan hari ini dilaksanakan harga bergerak naik. Ini juga diharapkan akan memperbaiki penghasilan para petani kelapa sawit.

5,5 Miliar Dolar

Menko Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan, dalam jangka panjang, teknologi untuk penggunaan biodisel akan muncul. Bahkan di negara-negara tertentu sudah ada investasi dengan teknologi yang ada untuk B100.

“Kita juga mau menuju ke sana. Tentu tidak buru-buru sekali, karena pasti dunia usaha kita dengan BUMN, pasti punya kemampuan untuk secara bertahap. Nanti bisa saja dicampurnya B30, B40, sampai ujungnya bisa B100,” terang Darmin,

Dengan begitu, lanjut Darmin, akan menciptakan permintaan sendiri untuk CPO yang akan sangat besar, sehingga mengurangi ketergantungan Indonesia kepada pasar Eropa.

Mengenai besaran dampak jika implementasi ini sepenuhnya dilaksanakan, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengaku sudah menghitung.

“Setelah kita crosscheck beberapa data, sekitar 5,5 miliar dolar setahun. Kalau Pak Menteri Perindustrian bilang per hari kerja kita menghemat 21 juta dolar AS, per hari kerja,” sambung Darmin seraya menambahkan, pemerintah akan mempersiapkannya dengan baik.

Ia berharap berapa pada bulan pertama, nantilah sudah bisa dijelaskan. “Kita berharap tidak lama, dalam 2-3 bulan, kita sudah akan bisa melaksanakannya secara penuh,” pungkasnya

Menperin: Gunakan Bahan Baku CPO

Menperin menyampaikan keterangan kepada pers usai Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (20/7).

Mengenai bahan baku yang akan digunakan sebagai pendukung pelaksanaan penerapan Biodisel 20 (B20), Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mengemukakan, bahwa produksi CPO (minyak sawit mentah) nasional di tahun 2017 itu kapasitasnya bisa mencapai 38 juta, sedangkan ekspor 7,21 juta dan kebutuhan pangan nasional 8,86 juta.

“Artinya bahwa CPO ini bisa digunakan untuk energi tanpa memberikan tekanan kepada sektor pangan,” kata Airlangga dalam keterangan pers bersama Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung usai Rapat Terbatas .

Ditambahkan Menperin, bahwa pemerintah akan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) agar mencakup juga yang non-PSO (public service obligation) yang jumlahnya 16 juta. Sehingga ada penambahan permintaan terhadap biofuel ini sebesar 3,2 juta ton per tahun. Hanya saja, tahapannya nanti akan dibahas teknisnya berapa lama ini bisa dicapai.

“Tentunya kita memang mengharapkan bahwa ini bisa segera dilaksanakan dengan pola distribusi yang sama yang dilakukan sekarang antara PSO dan non-PSO, artinya pihak swasta pun akan dilibatkan,” ujar Menperin.

Adapun roadmap selanjutnya sesudah Biodiesel 20 persen ini mandatori dilaksanakan non dan PSO, maka menurut Menperin Airlangga Hartarto, maka tahapan rencana pemerintah berikutnya jarak menengah adalah mendorong industri untuk biofuel 100%.

Ia menjelaskan, sudah ada teknologi untuk biofuel 100%, dan teknologi yang sama dengan fuel oil. Sehingga tidak mengganggu kondisi teknis dari kendaraan bermotor ataupun pembangkit dan yang lain. Sehingga dengan demikian, lanjut Menperin, pemerintah mendorong bahwa akan terjadi substitusi impor dengan biofuel atau biodiesel yang 100% itu sering disebut sebagai green diesel.

“Jadi kita beralih dari bio 20% ke depannya jangka menengah, waktunya nanti pemerintah tentukan, menuju ke green diesel, 100% diesel. Dengan demikian kita menjadi mempunyai daya tahan atau kemandirian,” terang Menperin seraya menambahkan, ini sepenuhnya dikerjakan di dalam negeri, bahan baku dalam negeri. Dengan demikian, hal ini diyakini akan mempunyai multiplier effect terhadap 17 juta petani, 17 juta pekebun.

“Jadi inilah keberpihakan pemerintah agar kita terus mengembangkan ekonomi berbasis kemampuan sendiri,” pungkas Airlangga.

Rapat Terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Hukum dan HAM Yasonna M Laoly Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi, Kepala BKPM Thomas Lembong, dan Kepala BPKP Ardan Adiperdana.

(IR/DND/ES/JL) MHI