MEDIA HUKUM INDONESIA: Ratas Persiapan Hadapi Idul Fitri 1439 H

“Sehingga masyarakat bisa menjalankan ibadah dengan tenang, aman, dan nyaman,” kata Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Persiapan Menghadapi Idulfitri 1439 H/2018 M, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu siang.

Untuk itu, Presiden meminta laporan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian mengenai langkah-langkah yang ditempuh dalam menjaga stabilitas keamanan menjelang Idulfitri dan saat Idulfitri.

Sebelumnya pada Rapat Terbatas itu, Presiden meminta kesiapan infrastruktur di jalur-jalur mudik, kesiapan moda transportasinya, kemudian ketercukupan stok BBM selama Ramadan, dan menjelang nanti Hari Raya Idulfitri.

“Yang tidak kalah pentingnya juga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat,” tegas Presiden Jokowi.

Polri Gelar Operasi Cipta Kondisi dan Cegah ‘Sweeping’

Kapolri Jenderal Tito Karnavian berbincang dengan Kepala BIN sebelum Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/5) siang

Guna mengamankan perayaan hari raya Idulfitri 1439H pada pertengahan Juni ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) selain tetap mewaspadai kemungkinan adanya aksi terorisme, akan melakukan Operasi Cipta Kondisi dengan melakukan tindakan kepada semua preman-preman jalanan.

“Di semua pelabuhan, bandara, terminal, stasiun, sudah disiapkan posko,” kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian kepada wartawan usai Rapat Terbatas.

Basarnas, Polri, dan TNI, lanjut Kapolri, juga siap untuk membantu masyarakat jika terjadi bencana alam, misalnya Sinabung, Merapi, atau tanah longsor dan banjir. “Ada 1.191 titik yang kita waspadai dan kita siapkan antisipasinya,” ujarnya.

Jaga Stabilitas Ketersediaan Pangan

Terkait jaminan ketersediaan komoditas yang dibutuhkan masyarakat dalam merayakan Idulfitri 1439H, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengemukakan, pemerintah berusaha untuk menjaga stabilitas ketersediaan pangan.

Ia menyampaikan dalam Rapat Terbatas, Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan sudah menyampaikan keyakinannya bahwa suplai cukup untuk semua komoditas, tinggal menjaga distribusinya.

“Oleh karena itu, dari Kepolisian bersama-sama dengan kementerian terkait tadi, termasuk KPPU dan Bulog, membuat Satgas Pangan,” ungkap Kapolri.

Menurut Kapolri, Satgas Pangan ini sudah bekerja, dan sampai hari ini, sudah melakukan operasi penegakan hukum sebanyak 421 kasus dengan 397 tersangka.

Kasus yang ditangani Satgas Pangan, jelas Kapolri, mulai dari masalah penimbunan, mafia pangan, dan lain-lain, sebagian besar kasus sudah diajukan. “Ini untuk memberikan efek deterrent kepada para pemain-pemain yang nakal, mafia-mafia pangan yang nakal,” ujarnya.

Kapolri menegaskan penegakan hukum akan terus berlanjut, karena penimbunan pangan bisa membuat terjadinya kenaikan harga dan kelangkaan barang, sehingga membebani masyarakat.

“Oleh karena itu, kami ingatkan kepada para pelaku pasar, silakan laksanakan sesuai aturan. Yang main-main, kita akan lakukan tindakan tegas untuk itu,” ucap Kapolri

Jalur Mudik di Jawa Dalam Kondisi 90% Mantap

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono didampingi Kapolri menyampaikan hasil Rapat Terbatas d Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/5) sore.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, 90 persen jalur mudik nasional di Pulau Jawa, baik jalur Pantura (Pantai Utara), jalur Tengah, maupun jalur Pansela (Selatan) saat ini dalam kondisi mantap, dan siap menampung pemudik.Jalan nasional di Jawa, menurut Basuki, di pantura itu ada 1341 kilo meter (km), lintas Tengah ada 1197 km, dan lintas selatan 1405 km. Lintas selatan ini baru dari Bayah di Banten sampai dengan Pacitan, sementara Pacitan-Banyuwangi memang sedang akan dikerjakan tahun ini.

“Total semua 3943 km, kondisinya sekarang 90% mantap. Artinya, semua kondisi baik 90%. Jadi ini lebihi baik dari tahun 2017 kemarin,” kata Basuki kepada wartawan usai Rapat Terbatas di Kantor Presiden.

Selain jalan nasional, lanjut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, di Jawa ini jalan tolnya ada 760 km, dari Jakarta ke Surabaya, yang operasional penuh 525 km, sedangkan 235 km fungsional.

“Minggu lalu kami ke lapangan masih ada yang mulai aspal, ada yang di beton. Namun dijanjikan pada tanggal 30 Mei ini insyaallah semua sudah dikerjakan,” jelas Menteri PUPR.

Jalan tol sepanjang 225 km itu fungsional, menurut Menteri PUPR, karena memang belum ada marka, belum ada pembatas, belum ada kelengkapannya sehingga fungsional. Tetapi ia menegaskan, jalan tersebut sudah bukan darurat, kecuali di 1 titik antara Jakarta–Semarang, tepatnya di daerah Kali Kuto.

Jalan tol fungsional itu, lanjut Basuki, adalah Pemalang–Batang 39 km, Batang–Semarang 74 km, Salatiga–Solo 32 km, Sragen–Ngawi 55 km, dan Wilangan–Kertosono.

“Kita ingat Ngawi–Wilangan baru diresmikan Pak Presiden berapa bulan yang lalu. Sekarang Wilangan–Kertosono itu sudah siap sebetulnya tapi masih belum kita resmikan,” sambung Basuki.

Namun Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengingatkan pemudik agar memperhatikan kondisi 60 km pertama dari arah Jakarta karena ada elevatedCikampek–Jakarta. Ia menyampaikan, bahwa pembangunan itu nanti H-10 dihentikan dan dibersihkan.

“Jadi saya kira itu bisa memperlancar arus. Nanti Pak Menteri Perhubungan juga ada pembatasan operasi kendaraan-kendaraan besar,” ungkap Basuki seraya menambahkan, di jalan tol setiap 20 km akan ada rest area tipe A.

“Jadi di situ pasti ada toilet, musholla, warung UKM, pos BBM, pos kesehatan, pos kepolisian dan lain-lainnya yang dibutuhkan, diantaranya ada parking baynya, jadi hanya untuk parkir dan istirahat, yang ada hanya toilet, musala dan air,” jelas Basuki.

Adapun untuk jalan tol di Sumatra khususnya jalan lintas timur Sumatra, Menteri PUPR memastikan hampir keseluruhannya 90% dalam kondisi baik jadi siap untuk dilewati.

Disamping itu, ada tambahan ruas tol di Sumatra ini 245 km, yang operasional 120 km, sedangkan yang fungsional 125 km.

“Ruas-ruas itu adalah Bakauheni–Terbanggi Besar, Terbanggi Besar–Kayu Agung, Palembang–Indralaya, Medan–Binjai, Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi dan Belawan–Medan–Tanjung Morawa,” ungkap Basuki.

Sedangkan fasilitas lain disediakan 26 mobile toilet unit, 30 mobil tinja, 4 toilet cabin, 47 mobile reader yang untuk di daerah operasional karena memakai non-cash dan 50 top-up tunai.

Dijelaskan Basuki, seperti halnya dengan Polri, Kementerian PUPR juga membuat posko-posko bencana, sudah ada petanya dan nanti bisa dilihat semua.

“Kita terus berkoordinasi dengan Kemenhub, hari Senin nanti kami juga diundang oleh Pak Kapolri, semua termasuk juga Menhub, Menpora, Menkes, Menteri ESDM, Pertamina, Jasa Marga, Bulog, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan untuk membicarakan dua hal tadi, dan dikonferensikan dengan seluruh Indonesia,” pungkas Basuki.

Truk Dilarang Beroperasi H-3

Menhub Budi K. Sumadi berbincang dengan Menteri PANRB sebelum Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/5) siang.

Guna menghindari kepadatan arus lalu lintas, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengimbau masyarakat yang akan melaksanakan mudik lebaran Idulfitri 1439H, agar melakukannya pada tanggal 9 sampai 12 Juni. Menhub juga mengimbau masyarakat tidak menggunakan motor untuk mudik ke kampung halaman.

“Jadi kita menganjurkan masyarakat untuk mudik sejak hari Sabtu tanggal 9-12 Juni. Itu praktis lebih lengang semestinya, mungkin Sabtu-Minggu tinggi kemudian Senin-Selasa berkurang,” kata Menhub kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas di Kantor Presiden.

Arus baliknya juga demikian, Menhub memperkirakan akan terjadi lonjakan pada saat akhir mudik bersama, yaitu tanggal 20 Juni atau hari-hari itu.

Oleh karenanya, Menhub mengaku telah berkoordinasi dengan Organda (Organisasi Angkutan Darat) dan asosiasi truk untuk melakukan pembatasan tanggal 12-14 Juni dan tanggal 22-24 Juni dari jam 00.00-24.00.

“Jadi sebelum dan sesudah Idulfitri (truk tidak boleh lewat),” sambung Menhub.

Yang juga penting, dengan banyaknya jalan tol yang sudah selesai pembangunannya dan sudah dioperasikan, termasuk yang fungsional, Menhub mengatakan, jalan Pantura (Pantai Utara) Jawa dan Pansela (Pantai Selatan) ini bagus sekali. Karena itu, ia minta masyarakat sebaiknya jangan semata-mata tol.

“Banyak jalan yang sudah bagus agar itu dijadikan preferensi, jadi supaya jangan di jalan tol. Dan H-2 dan H-3 itu adalah peak, oleh karenanya kita minta untuk lebih awal dan menggunakan jalan pantura,” ujar Menhub.

Menhub memperkirakan pemudik yang akan menggunakan kendaraan pribadi itu tumbuh 16% dan menggunakan motor naik 33%. Karena itu, Menhub mengimbau masyarakat tidak menggunakan motor untuk mudik karena tahun lalu itu banyak kecelakaan yang melibatkan motor.

Penambahan Jam Operasi

Sebelumnya Menhub menyampaikan, bahwa memang yang menjadi favorit dalam menggunakan moda transportasi untuk mudik adalah moda transportasi darat dan udara.

Secara khusus Menhub menyampaikan, arus pemudik udara dengan pertumbuhan 8,47% tahun memang harus mendapatkan perhatian. Karena itu, Menhub mengaku sudah berkoordinasi dengan para stakeholder untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas.

“Peningkatan kapasitas itu dilakukan dengan penambahan slot, penambahan width body dan penambahan jam operasi,” terang Menhub.

Sedangkan mempertahankan kualitas, lanjut Menhub, di antaranya melakukan cek rem dan juga bersama Kapolri melakukan penuntutan terhadap candaan bom, yaitu bisa dilakukan satu kegiatan yang kurang kondusif.

Rapat Terbatas itu dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi K Sumadi, Menteri ESDM Ignatius Jonan, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Sosial Idrus Marham, Menkominfo Rudiantara, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menteri PANRB Asman Abnur, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Tito Karnavian, dan Kepala BIN Budi Gunawan.

(IR/DND/SM/MAY/DNS/ES/JL) MHI