Presiden Sampaikan Keterangan Pers Terkait Musibah KM Sinar Bangun

Presiden Jokowi menyampaikan Keterangan Pers Terkait Musibah KM Sinar Bangun, Rabu (20/6), di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

BOGOR ,20 Jun 2018 – Presiden Joko Widodo mengaku telah mendapatkan laporan dari Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas mengenai musibah Kapal Motor (KM) Sinar Bangun di perairan Danau Toba, Sumatra Utara, Senin (18/6) lalu.

“Atas nama pribadi dan seluruh masyarakat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, kita menyampaikan duka cita yang mendalam atas korban yang meninggal dunia dalam musibah tersebut,” kata Presiden Jokowi dalam pernyataannya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu .

Menurut Kepala Basarnas Marsekal Madya M. Syaugi, hingga Rabu (20/9) siang, sebanyak 192 penumpang KM Sinar Bangun dilaporkan hilang dalam musibah tersebut. Sementara sebanyak 21 penumpang sudah diketemukan, termasuk di antaranya 3 orang meninggal.

Terhadap korban yang belum diketemukan itu, Presiden Jokowi memerintahkan kepada Basarnas, TNI, Polri, dan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) untuk secepatnya segera menemukan dan menyelamatkan korban.

Jangan Sampai Terulang Lagi

Menurut Kepala Negara, musibah ini merupakan pelajaran bagi semuanya untuk selalu hati-hati dan waspada. “Bagi semua pemilik kapal, patuhi semua peraturan yang ada, utamakan keselamatan penumpang, serta ikuti petunjuk dan arahan dari BMKG mengenai prakiraan dan potensi adanya cuaca buruk,” tuturnya.

Sementara kepada Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan di daerah, Presiden Jokowi meminta untuk selalu rutin melakukan pengecekan berkala demi keamanan dan keselamatan penumpang.

Presiden menegaskan, pemerintah akan memberikan santunan kepada keluarga korban yang meninggal dunia dan menjamin biaya perawatan untuk yang memerlukan perawatan.

“Saya minta kasus seperti ini jangan sampai terulang lagi,” tegas Presiden Jokowi seraya menyampaikan, bahwa dirinya telah memerintahkan kepada Menteri Perhubungan untuk mengevaluasi seluruh standar keselamatan bagi angkutan penyeberangan.

Langkah Pemerintah Tangani Musibah KM Sinar Bangun di Danau Toba

Menhub Budi K. Sumadi didampingi Kepala BNPP Marsdya M. Syaugi memberikan keterangan pers, di Istana Bogor, Jabar, Rabu (20/6) malam.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi megemukakan, bahwa pihaknya telah membentuk sejumlah tim untuk melakukan pencarian, pertolongan, penanganan para korban, dan tim pencarian fakta atas musibah tenggelamnya kapal motor Sinar Bangun di perairan Danau Toba, Sumatera Utara, Senin (18/6) lalu.

“Untuk pencarian dan pertolongan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (sebelumnya bernama Badan SAR Nasional) bertindak selaku penanggung jawab operasi,” kata Budi di Istana Kepresidenan Bogor.

Menurut Menhub, pertama kali yang dilakukannya adalah membentuk tim pencarian dan pertolongan dengan Basarnas sebagai penanggung jawab. Di sini ada kepolisian, TNI, dan dari unsur daerah.

Selain itu, lanjut Menhub, juga ada tim pencari fakta, yaitu dari KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi), yang berusaha untuk mencari tentang penyebab kecelakaan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) Marsdya TNI M. Syaugi menjelaskan, bahwa pihaknya mengerahkan 70 personelnya untuk melakukan pencarian dan pertolongan bagi para korban secara maksimal.

Pencarian 10 Hari

Kepala BNPP Marsdya M. Syaugi didampingi Menhub Budi K. Sumadi memberikan keterangan pers, di Istana Bogor, Jabar, Rabu (20/6) malam.

Menurut Syaugi, begitu mendapatkan informasi seputar musibah itu, pihaknya langsung bergegas menuju lokasi dan melakukan pencarian.  “Jam 17.40 WIB kita mendapat informasi, jam 18.00 WIB Basarnas sudah meluncur ke arah lokasi. Perjalanan dari tempat pos Parapat, terdekat dengan lokasi, adalah 10 nautical mile, ditempuh kurang lebih 45 menit,” ungkapnya.

Dalam pencarian pertama, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dibantu dengan unsur kepolisian, TNI, dan masyarakat sekitar menemukan 19 korban dimana 18 di antaranya berhasil diselamatkan.

Syaugi menjelaskan bahwa operasi pencarian ini akan dilangsungkan selama 7 hingga 10 hari. Ia berharap pihaknya mampu menemukan seluruh korban dari musibah itu.

“Setelah 10 hari apabila masih ada korban yang belum ditemukan akan kita tambah. Kita akan berusaha all out,” kata Syaugi.

Selain melakukan pencarian dan penanganan para korban, pemerintah melalui KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) juga akan melakukan audit bagi pelaksanaan angkutan transportasi penyeberangan.

Sebagaimana arahan Presiden Jokowi, audit tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi Kementerian Perhubungan untuk mengatur operasi pelayaran penyeberangan agar musibah serupa tak kembali terulang.

“Selanjutnya kita akan melakukan audit melalui KNKT dan audit itu akan menjadi dasar kami melakukan evaluasi tentang organisasi, tata laksana, dan bagaimana bisa mengatur satu pelayaran ini dengan lebih baik,” ujar Menteri Perhubungan.

(IR/UN/ES/JL)