MEDIA HUKUM INDONESIA: Silaturahmi Pengemudi Truk Dengan Presiden diIstana Negara

“Saya sangat berbahagia sekali bisa bertemu dengan Saudara-saudara semuanya karena kita tahu semuanya Saudara-saudara pagi-pagi, tengah malam mendistribusikan, menyebarkan entah yang namanya barang-barang, entah yang namanya sembako, kebutuhan pokok, pangan semuanya ke seluruh pelosok tanah air, ke pusat-pusat penjualan, ke pasar-pasar, ke kota-kota, semuanya,” tutur Presiden Jokowi.

Ungkapan terima kasih yang disampaikan Presiden juga disampaikan kepada para pengemudi truk yang hadir dari Jawa, Sumatra serta Kalimantan atas dedikasi dalam mendistribusikan barang, bahan pokok dan pangan ke seluruh tanah air.

Usai menceritakan tentang pembangunan infastruktur dan alasan fokus yang dilakukan selama 3,5 tahun di era kepemimpinannya, Presiden Jokowi menanyakan kepada para pengemudi truk apakah masih terjadi pungli (pungutan liar).

Saat mendengar jawaban dari pengemudi truk bahwa masih banyak terjadi pungli, Presiden menanyakan lebih lanjut apakah pungli terjadi di jembatan timbang, preman ataukah di jalan.

Karena masih banyak kejadian pungli di berbagai tempat, salah satu pengemudi menyampaikan bahwa saat mengemudi semua ingin merasa nyaman, bisa biayai sekolah anak-anak, dan tidak ingin menjadi korban premanisme, perusahaan maupun aparat.

Mendengar hal tersebut, Presiden Jokowi mengaku telah mencatat semua dan berkaitan dengan pungli akan segera ditindaklanjuti sehingga para pengemudi bisa lancar dan aman di jalan.

“Saya sudah dengar banyak dan saya kaget tadi, ternyata banyak sekali cap tadi. Saya juga enggak tahu cap itu apa, tadi diberitahu baru saya tahu, ooo… cap itu kayak gitu. Oke, itu didengarkan langsung oleh Pak Wakapolri akan saya perintahkan langsung untuk segera dioperasi,” tegas Presiden.

Di akhir pertemuan, Presiden menyampaikan terima kasih atas peran pengemudi truk dalam melancarkan arus barang yang ada sampai ke pasar, sampai ke kota dan di pusat-pusat logistik.

“Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Saudara-saudara yang telah memberikan masukan kepada kita kepada pemerintah dalam rangka kita memperbaiki arus barang, arus logistik, transportasi di jalan agar semuanya bisa berjalan dengan baik,” pungkas Presiden.

Presiden : Jika Ada Oknum Aparat Terlibat Pungli,Sikat Semuanya!

Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan usai menerima pengemudi truk di Istana Negara, Selasa (8/5).

“Ya saya itu kan dapat suara-suara sehingga saya ingin mengonfirmasi langsung apakah suara-suara yang saya dengar itu betul, ya, 100 persen benar seperti tadi disampaikan oleh para pengemudi, para supir truk. Benar. Sudah,” tutur Presiden .

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan bahwa untuk menangani premanisme maupun pungutan liar (pungli) oleh aparat dirinya telah memerintahkan langsung ke Kapolri dan Wakapolri agar segera ditindaklanjuti.

“Yang seperti itu itu yang pertama meresahkan, menyebabkan ketidaknyamanan. Yang kedua menyebabkan biaya yang tinggi dalam transportasi kita. Ada cost-cost tambahan yang seharusnya tidak dan itu dirasakan oleh para supir truk, bukan mengganggu, sangat mengganggu sekali,” tambah Kepala Negara.

Siber Pungli

Terkait Siber pungli, Presiden menjelaskan bahwa pekerjaan yang diselesaikan banyak dari mulai masalah KTP di Kelurahan hingga sertifikat di BPN. Sedangkan soal pungli kepada pengemudi ini, menurut Presiden, sangat khusus sehingga dapat ditangani langsung oleh Polri.

Mengenai oknum aparat yang terlibat pungli kepada pengemudi, Presiden menjawab dapat langsung dipecat. “Ya, disikat semuanya,” tegas Presiden.

Untuk masalah premanisme, Presiden menyampaikan bahwa secara teknis diselesaikan oleh Kepolisian. Sedangkan mengenai logistik dan tonase, Presiden menyampaikan bahwa hal itu dapat ditanyakan kepada Menteri Perhubungan.

“Saya kira ada sudah aturan semuanya. Ya mungkin perlu sosialisasi agar para supir mengerti mana yang boleh, mana yang enggak boleh,” kata Presiden.

Saat ditanya apakah akan ada siber pungli khusus untuk para pengemudi, Presiden menjawab bahwa jika masih banyak terjadi dan telah dikonfirmasi kebenarannya maka hal itu harus dibersihkan.

Di akhir wawancara, Presiden menyampaikan bahwa mengenai pelanggaran tonase pekerjaan besarnya ada pada Kementerian Perhubungan dan Kepolisian.

Menhub Janji Akan Tertibkan Jembatan Timbang Terkait Pungli

Menhub Budi K. Sumadi menjawab wartawan usai mendampingi Presiden Jokowi menerima pengemudi truk, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (8/5) pagi.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi berjanji akan menjadikan keluhan yang disampaikan para pengemudi truk dalam pertemuan dengan Presiden di Istana Negara, sebagai masukan dalam pengelolaan jembatan timbang di seluruh Indonesia.Ia mengingatkan, fungsi jembatan timbang adalah untuk mengatur berat dan volume kendaraan pengangkut barang yang melalui suatu daerah. Namun Menhub tidak menampik, jika di beberapa daerah ada yang menggunakan jembatan timbang sebagai sumber pendapatan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kita memang akan menertibkan. Jadi sekarang ini dalam tahun kemarin ini, mulai tahun ini akan kita tertibkan, itu akan dikendalikan oleh pemerintah pusat, dan kita akan mengembalikan fungsinya untuk mengatur berat dan volume karena ini penting,” kata Menhub usai mendampingi Presiden Jokowi menerima para pengemudi truk itu.

Dari evaluasi yang dilakukan, menurut Menhub, 80 persen truk itu melampaui kalau tidak batas berat, ya batas volume. Ia mengakui, jika dalam kasus demikian biasanya yang menjadi korban adalah para sopir karena biasanya pemilik barang inginnya mengangkut barang sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan daya dukung dari angkutan.

Untuk itu, Menhub berjanji dalam 1-2 bulan ini, katakanlah setelah lebaran pihaknya akan memanggil semua pemilik barang untuk taat dengan apa yang ditentukan. Hal ini dilakukan karena dalam satu kalkulasi, lanjut Menhub, pemilik barang itu untung, tetapi dana yang dikeluarkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memperbaiki jalan itu mahal sekali, triliunan rupiah.

“Jadi oleh karenanya kita akan kumpulkan mereka. Bahkan saya melakukan suatu kolaborasi dengan Kementerian PU untuk mengelola jembatan timbang ini bersama-sama dengan kementerian PU agar mereka bisa juga turut melakukan pengawasan truk-truk yang akan lewat di jalan-jalan nasional itu dalam suatu kualifikasi yang sesuai dengan berat yang ditentukan,” terang Menhub.

Menurut Menhub, batasan volume barang yang bisa diangkut oleh truk sudah disampaikan secara tegas di sebelah kanan itu ada tulisan yang di situ tertera. Kalau engkel, menurut Menhub, biasanya 10-15 ton, sedangkan untuk tronton bisa 20 sampai mungkin sekitar 30 ton.

“Nah, batas itulah yang ditentukan,” kata Menhub seraya menambahkan kalau truk diesel itu bannya satu sehingga kalau mengangkut 25 ton itu kaya pisau, dia akan mencacah jalan-jalan sehingga menjadikan jalan-jalan cepat rusak.

“Jadi kalau dibilang enggak tahu, enggak bener. Mereka tahu tapi terpaksa, nah sopir ini memang terdesak,” sambung Menhub.

Menhub berjanji, satu, akan memfungsikan kembali jembatan timbang sesuai dengan fungsinya. Yang kedua, tambah Menhub, akan mengumpulkan semuaforwarder dan pemilik barang. Yang ketiga, Menhub akan kumpulkan Dishub-Dishub seluruh Indonesia tentang itu.