SEMARANG , 09 Mei 2018 11:34:03 – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo hadir di acara pembekalan anti korupsi di Semarang Jawa Tengah. Acara ini dihadiri Plt Gubernur Jawa Tengah, Heru Sudjatmoko, Kapolda Jawa Tengah, Irjen Condro Kirono, penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mohammad Tsani Annafa, seluruh calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, para calon bupati dan walikota dan para kepala daerah tingkat dua di Jawa Tengah. Mengawali kata sambutannya, Tjahjo mengatakan bahwa acara pembekalan anti korupsi sangat penting. Ia berharap lewat acara pembekalan niat untuk tidak korupsi bisa makin diteguhkan.
“Pembekalan penting untuk para calon. Apa yang kita niatkan hari ini bermanfaat. Forum ini penting bagi saya. Saya ikut hadir di Lampung, Jawa Barat, Jakarta Timur, Sumatera Utara sekarang di Jawa Tengah. Dan ini akan terus berlanjut,” kata Tjahjo, di Semarang, Jawa Tengah, Selasa.
Menurut Tjahjo, acara pembekalan anti korupsi mulai digagas, ketika ia bertemu dengan pimpinan KPK. Dalam pertemuan itu, disepakati tentang perlunya acara pembekalan. Pada KPK ia menyampaikan bahwa kepala daerah itu bagian tak terpisahkan dari Kementerian Dalam Negeri. Ia merasa perlu, adanya program yang menguatkan pemahaman terhadap area rawan korupsi. Karena yang terjadi akhir-akhir ini membuatnya sedih. Banyak kepala daerah yang terjerat KPK.
“Kepala daerah itu tidak terpisahkan dari saya sebagai Mendagri,” katanya.
Tjahjo pun kemudian berkisah tentang sebuah cerita saat Presiden Jokowi melakukan pertemuan dengan para kepala daerah. Dalam pertemuan itu, Presiden mengingatkan agar seluruh kepala daerah itu hati-hati mengelola keuangan negara. Kata Tjahjo, Presiden mewanti-wanti agar jangan satu rupiah pun duit rakyat dikorupsi. Tapi apa yang terjadi, baru satu jam pertemuan itu usai, satu kejadian yang membuatnya sangat sedih terjadi.
“Saya sedih, satu waktu Presiden kumpulan para kepala daerah. Kata beliau hati- hati. Pertemuan kemudian bubar jam 5 sore. Eh, jam 6 sore kurang dua puluh menit, satu kepala daerah kena OTT KPK di hotel dekat Istana. Ini membuat saya sedih,” katanya.
Kisah lain yang dituturkan Tjahjo soal seorang gubernur. Kata Tjahjo, ia pernah menyaksikan langsung penandatangan pakta integritas yang dilakukan seorang gubernur. Usai teken pakta integritas yang juga disaksikan Ketua KPK, gubernur tersebut berpidato berapi-api, tidak akan korupsi.
“Saya hadir, sahabat saya seorang gubernur teken pakta integritas. Dia pidatonya luar biasa. Besok malam, dia dan istrinya kena oleh KPK. Ini kan dia bicara asal, tak pakai hati nurani. Dan sekarang trendnya naik, ” katanya.
Tjahjo juga mengisahkan cerita ketika ia rapat dengan pimpinan KPK. Katanya, saat rapat, pimpinan komisi anti rasuah mengungkapkan data yang membuatnya kaget. Data tersebut tentang permasalahan korupsi di daerah. Begitu disodorkan data itu, ia langsung lemes. Sayang, Tjahjo tak mengungkapkan data apa yang membuatnya kaget dan lemas.
“Waktu rapat dengan KPK dibuka semua masalah saya lemes. Makanya hati-hati bagi para calon. Tapi saya tak bisa buka (data itu),” ujar Tjahjo.
Menurut Tjahjo apa yang dikisahkannya hanyalah contoh-contoh kecil. Ia harap, itu jadi pelajaran. Kembali Tjahjo berkisah. Kali ini cerita yang dikisahkannya saat dirinya baru saja jadi Mendagri. Kata dia, ketika baru saja ia menjabat sebagai Mendagri, tiba-tiba kantornya digerebek KPK. Rupanya, KPK menggerebek Kemendagri karena ada rombongan dari daerah yang datang ke kementerian mengurus sesuatu. Rombongan itu rupanya bawa oleh-oleh. Oleh-oleh yang jadi biang masalah.
“Baru dua minggu saya jadi Mendagri kantor saya digrebek KPK. Ternyata ada rombongan dari provinsi bawa oleh-oleh, misalnya bawa lumpia. Tapi hebatnya KPK tahu, di bawah oleh-oleh itu ada amplop. Bodohnya lagi di amplop itu ada namanya. Ya, ini kan seperti misalnya Sekda mau urus surat ke Mendagri. Dia kumpulkan para SKPD untuk urunan duit buat oleh-oleh. Nah,m yang SKPD basah, kena 25 juta. Tak ikhlas, lalu lapor KPK. Lengkap dilaporkan, terbang jam berapa, berapa orang, nginep di hotel mana dan lain-lain,” tutur Tjahjo.
Tjahjo juga menyinggung soal laporan harta kekayaan pejabat negara. Kata Tjahjo, ketaatan para pejabat eselon I dan II untuk melaporkan harta kekayaannya masih sangat rendah. Ia berharap ini bisa berubah. Yang pasti, dan sangat penting semua pemangku kebijakan memahami area rawan korupsi.
Mulailah Jujur dari Harta Kekayaan
Mendagri juga menyinggung soal laporan harta kekayaan pejabat negara. Kata Tjahjo, ketaatan para pejabat eselon I dan II untuk melaporkan harta kekayaannya masih sangat rendah. Ia berharap ini bisa berubah. Namun yang sangat penting semua pemangku kebijakan memahami area rawan korupsi.
“Pahamilah area rawan korupsi. Hati- hati,” Tandas Tjahjo.
Ia mencontohkan misalnya dalam hal perencanaan anggaran. Ia minta jangan sampai ada kongkalikong. Jika kemudian DPRD menekan-nekan, ia minta itu harus dilawan. “Di teken DPRD ya harus di lawan. Bisa pakai Pergub. Jangan mau kongkalikong. Jangan kompromi dengan kongkalikong. Perencanaan anggaran ini hati- hati. Gunakan e-planning, e- budgeting,” ujarnya.
Tjahjo akui gaji kepala daerah memang masih kecil. Dan, ia minta maaf karena pemerintah pusat belum bisa menaikkan gaji kepala daerah. Tapi itu bukan alasan kenaikan untuk korupsi.
“Bupati dan walikota gajinya 6 juta. Tapi kalau lihat ke atas ya enggak cukup- cukup. Hati-hati pula soal dana hibah. Retribusi dan pajak. Jual beli barang dan jasa. Tapi memang yang paling banyak kena itu perencanaan anggaran. Makanya, kalau ada pengusaha bayar besar, tak mungkin dia tak ngomong. Pasti ngomong,” Jelasnya.
Tjahjo juga mengingatkan bahwa yang dijanjikan dalam kampanye politik saat Pilkada adalah utang yang harus dibayar. Utang politik itu yang kemudian dikonversikan pada program-program prioritas kepala daerah. Terkait ini pemerintah pusat sendiri kepentingannya hanya satu, memastikan program strategis nasional dilaksanakan di daerah. Tentunya seiring dengan program kepala daerah. Khusus untuk pelaporan harta kekayaan kepala daerah, menurut Tjahjo sangat penting untuk jujur. Dan itu dimulai dengan jujur soal harta kekayaannya.
“Ada wakil kepala daerah hartanya 300 milyar. Bahkan ada banyak kepala daerah yang tak punya rumah dan minus. ” Mudah-mudahan jujur dan tak bohong. Umumkan bila perlu cross cek KPU dan KPK,Pungkas Tjahjo.
(Irfan/Ikhsan) MHI 
Sumber :Puspen Kemendagri
_20241106102012.gif)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar