Sidang Kabinet Paripurna Ketersediaan Anggaran dan Pagu Indikatif serta Prioritas Nasional 2019

Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada Sidang Kabinet Paripurna tentang Ketersediaan Anggaran dan Pagu Indikatif serta Prioritas Nasional Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/4). 

JAKARTA , 09 Apr 2018 – Presiden Joko Widodo mengingatkan, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya memiliki kontribusi kurang lebih sekitar 15% dari angka PDB (Product Domestic Bruto). Oleh karena itu, Presiden meminta agar alokasi anggaran APBN betul-betul fokus dan diprioritaskan untuk hal-hal yang strategis.

“Kalau enggak strategis, enggak usah,” tegas Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna tentang Ketersediaan Anggaran dan Pagu Indikatif serta Prioritas Nasional Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/4) sore.

Presiden menjelaskan, setelah 3,5 tahun ini fokus di urusan yang berkaitan dengan infrastruktur, yang telah menghabiskan anggaran Rp300 triliun lebih, kelihatan sekali betapa masifnya pembangunan di bidang infrastruktur, baik berupa jalan, pelabuhan, jalan tol, jalur kereta api, airport, dan yang lain-lainnya.

Setelah tahapan besar yang pertama yaitu infrastruktur tersebut, Presiden Jokowi mengemukakan, pemerintah akan masuk tahapan besar yang kedua, yaitu investasi di bidang sumber daya manusia, yang tahun ini disiapkan programnya dan tahun depan betul-betul masuk ke dalam sebuah kegiatan besar.

“Sehingga titik alokasi anggaran APBN 2019 juga betul-betul mengarah ke sana, betul-betul nampak untuk mendukung, menopang peningkatan sumber daya manusia,” ujar Presiden.

Presiden menekankan, dirinya tidak ingin nanti hanya ada tambahan anggaran tetapi tidak kelihatan masif dan tidak kelihatan ada perubahan/pergeserannya. Untuk itu, ia menekankan, setiap kementerian harus betul-betul menyusun programnya.

Tidak diEcer-ecer dan Harus Menetas

Presiden Jokowi juga mengingatkan kembali, agar anggaran yang ada ini tidak diecer-ecer dan dibagi-bagi. Ia ingin fokus mengarah, kemudian hasilnya betul-betul bisa menetas.

“Saya berikan contoh misalnya, pameran, promosi. Pameran promosi itu anggarannya ada 17 kementerian, kalau itu dikumpulkan dalam suatu wadah, entah badan, entah di satu kementerian itu kita bisa menyelenggarakan pameran yang besar dan yang bagus-bagus sehingga membangun sebuah brand yang baik bagi negara ini,” ucap Presiden mencontohkan.

Kemudian yang berkaitan dengan Balitbang (Badan Penelitian dan Pengembangan), penelitian, riset, menurut Presiden Jokowi, hampir di semua kementerian ada. Kalau dikumpulkan, menurut Presiden, anggarannya juga besar sekali mencapai Rp24,9 triliun. Kalau tidak dikumpulkan, tambah Presiden, tidak kelihatan namun begitu dikumpulkan akan kelihatan.

“Ini bisa didesain, ada strategi besarnya, yang mau diteliti apa, goal-nya nanti apa. Jadi jelas bukan hanya sekedar penelitian untuk peneliti. Ini saya kira anggaran-anggaran yang harus diprioritaskan dan fokus untuk hal-hal yang strategis,” tutur Presiden Jokowi.

Harus Koordinasi

Seskab berbincang dengan menteri yang lain sebelum dimulainya Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/4).

Pada bagian lain pengantarnya saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Presiden Joko Widodo mengatakan, untuk menggerakkan ekonomi di luar APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) agar bisa tumbuh secara lebih berkualitas, kuncinya ada di investasi dan ekspor.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi kembali menegaskan, agar setiap kementerian dan lembaga yang terkait dengan investasi dan ekspor untuk lebih fokus memperbaiki iklim berusaha dan meningkatkan daya saing.

“Saya nanti mau minta laporan setiap kementerian sudah berapa regulasi, peraturan, izin-izin yang sudah dipotong,” kata Presiden seraya menambahkan dirinya baru mendapatkan laporan dari dua menteri, yaitu Menteri ESDM dan Menteri Pertanian.

Suasana Hangat menteri yang lain sebelum dimulainya Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/4)

Presiden juga mengingatkan, bahwa koordinasi dan konsolidasi merupakan kunci dari semua hal yang ingin dikerjakan pemerintah. “Hilangkan ego sektoral, apalagi ego kementerian, ego kepala lembaga,” tegasnya.

Kebijakan ataupun program yang bersifat lintas kementerian dan lembaga maupun yang terkait dengan daerah, lanjut Presiden, harus dibicarakan dan dikoordinasikan bersama, sehingga keluar sebuah kebijakan yang sudah solid dan berguna bagi kemajuan bangsa dan negara.

Pemerintah Targetkan Belanja K/L Pada RAPBN 2019 Sekitar Rp823 Triliun

Menkeu menjawab pertanyaan wartawan usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/4) sore.

Pemerintah menargetkan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2019 mendatang angka defisit bisa ditekan kurang dari 2 persen dari Gross Domestic Product (GDP), dengan asumsi GDP tahun depan naik cukup besar yaitu di atas Rp16.000 triliun.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati usai Sidang Kabinet Paripurna , Senin sore.

“Maka kita harus secara hati-hati menetapkan target untuk pajak, yaitu tax ratio-nya maupun defisitnya,” kata Menkeu.

Pemerintah, lanjut Menkeu, akan berusaha untuk mendesain RAPBN 2019 yang dari sisi satu adalah tetap memberikan stimulus dan support terhadap perekonomian dan perbaikan sosial, namun tidak menciptakan beban yang terlalu besar sehingga menimbulkan pengaruh terhadap persepsi maupun kredibilitas dari APBN.

Oleh karena itu, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menargetkan untuk tahun 2019, total penerimaan negara akan meningkat, antara 7,6 persen hingga 13 persen. Sementara dari sisi belanja negara, lanjut Menkeu, untuk belanja pemerintah pusat akan naik sekitar 7,3 persen dan untuk belanja ke daerah termasuk untuk transfer Dana Desa akan didesain ada kenaikan sekitar 8,3 persen.

“Itu semuanya masih di dalam hitungan pagu indikatif. Kita akan membelanjakan lebih dari Rp823 triliun kalau tidak salah untuk kementerian/lembaga (K/L). Di mana untuk program-program yang disebut prioritas oleh Bapak Presiden pendidikan, kesehatan, vokasi kemudian untuk sosial kita akan fokuskan,” terang Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, alokasi infrastruktur, terutama untuk kementerian seperti Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan akan tetap dilakukan pada level yang relatif konstan.

Namun kementerian tersebut sekarang, tambah Menkeu, akan melakukan berbagai macam inisiatif melalui KPPU, sehingga anggaran untuk belanja modalnya akan tetap meningkat. Sedangkan ruang fiskalnya, menurut Menkeu, akan dipakai lebih banyak kepada kepada belanja sosial dan pendidikan.

Asumsi Harga Minyak

Suasana Hangat menteri yang lain sebelum dimulainya Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/4)

Mengenai subsidi energi, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, asumsi harga minyak Indonesia (ICP) akan ditingkatkan dan disesuaikan dengan realisasi yang terjadi tahun ini.

Ia menyebutkan, dari sekarang sampai dengan bulan Agustus atau Juli waktu Presiden menyampaikan Nota Keuangan dan nanti disampaikan dalam pidato, masih ada sekitar 4 bulan lagi.

“Jadi kita akan melihat perkembangan dari ICP. Tapi kemungkinan akan di atas 50, yaitu antara 58 dollar sampai 65 dolar AS,” pungkas Menkeu

Sidang Kabinet Paripurna itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan para menteri Kabinet Kerja.

(IR/MRA/FID/ES/JL) MHI