Ratas Penyediaan Rumah Bagi ASN, TNI dan Polri

Suasana Rapat Terbatas mengenai Penyediaan Rumah bagi ASN, TNI, dan Polri, di Kantor Presiden Jakarta, Senin (16/4) sore. 

JAKARTA , 16 Apr 2018 – Presiden Joko Widodo meminta untuk diperhatikan penyediaan perumahan yang layak bagi ASN (Aparatur Sipil Negara), prajurit TNI (Tentara Nasional Indonesia), dan anggota Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) yang saat ini berdasarkan laporan yang diterimanya terdapat 945.000 ASN, 275.000 prajurit TNI, dan 360.000 anggota Polri yang belum memiliki rumah yang bersifat permanen.

Untuk itu, Presiden mengaku sengaja mengundang Ketua Dewan Komisioner OJK (Otoritas Jasa Keuangan), Direktur Utama (Dirut) bank-bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara), Dirut Bank DKI dan Bank Jabar Banten (BJB), Asabri (Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), serta Taspen (Tabungan Asuransi Pegawai Negeri) untuk membicarakan langkah-langkah terobosan dari sisi pembiayaan.

“Terutama dengan memanfaatkan dana non-anggaran pemerintah, sehingga ada tambahan alternatif model pembiayaan di luar skema pembiayaan perumahan yang sudah ada,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas mengenai Penyediaan Rumah bagi ASN, TNI, dan Polri, di Kantor Presiden Jakarta, Senin sore.

Dengan langkah terobosan terutama dari sisi pembiayaan ini, Presiden Jokowi berharap penyediaan perumahan bagi ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri bisa dipercepat sehingga mereka bisa terpenuhi kebutuhan pokoknya dan kemudian semakin berkonsentrasi dalam bekerja serta mendorong efek ganda bagi pertumbuhan ekonomi negara.

‘Backlog’11,4 Juta

Sebelumnya pada awal pengantarnya, Presiden Jokowi mengatakan, dalam 3 tahun terakhir pemerintah bukan hanya melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, seperti pelabuhan, bandara, bendungan, listrik, dan jalan di seluruh pelosok tanah air tetapi pemerintah juga melakukan percepatan pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat.

Untuk tahun 2018 ini, Presiden Jokowi meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk terus mengejar target penyediaan perumahan bagi rakyat, sehingga secara bertahap bisa menurunkan backlog atau selisih pasokan dan permintaan rumah yang mencapai 11,4 juta.

Rapat Terbatas itu diikuti oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menteri PANRB Asman Abnur, Menteri Koperasi  dan UKM IGN. Puspayoga, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Eko Sandjojo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Ketua OJK Wimboh Santoso, Dirut Perumnas Bambang Triwibowo, Dirut PT Taspen Iqbal Latanro, Dirut PT Asabri Sonny Wijaya, Dirut Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo, Dirut Bank BTN Maryono,  Dirut Bank BNI Ahmad Baiquni, Dirut BRI Suprajarto, Dirut BJB Ahmad Irfan, Dirut Bank DKI Kresno Sediarsi.

(JL/MAY/FID/ES/IR) MHI