Ratas Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN)

Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas tentang Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/4).

JAKARTA , 16 Apr 2018 – Presiden Joko Widodo mengingatkan agar program dan proyek strategis nasional (PSN) yang direncanakan untuk mulai dikerjakan di tahun 2018, harus betul-betul dipastikan eksekusinya di lapangan.

“Saya minta agar diperhatikan dampak dari setiap proyek strategis nasional pada peningkatan nilai tambah perekonomian daerah serta dampak pada upaya (penurunan) kemiskinan dan menekan ketimpangan,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas tentang Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin siang.

Untuk itu, Presiden Jokowi berpesan, PSN  harus betul-betul terintegrasi dalam rangka pengembangan sektor unggulan yang sedang dikembangkan oleh daerah. Misalnya tol laut, dicontohkan Presiden, harus dipastikan bahwa program ini benar-benar bisa menurunkan biaya logistik serta berdampak pada turunnya harga-harga bahan pokok yang diperlukan rakyat terutama di daerah daerah kepulauan.

Presiden juga menekankan agar komunikasi ke publik terus ditingkatkan agar rakyat tahu apa yang tengah dikerjakan dan apa manfaat bagi masyarakat. Sehingga muncul dan tumbuh rasa ikut memiliki, kemudian ikut mengawasi atau memantau langsung pelaksanaan proyek-proyek yang ada, serta tidak kalah pentingnya, ikut menjaga dan memelihara setelah proyek tersebut selesai.

Terkait pembiayaan untuk PSN itu, Presiden Jokowi mengingatkan, tidak mungkin hanya mengandalkan APBN saja. Untuk itu perlu dilakukan model-model pembiayaan alternatif dan kreatif yang menarik minat investor untuk ikut membiayai proyek-proyek tersebut.

“Dalam pelaksanaannya saya juga minta jangan semuanya dilakukan oleh BUMN (Badan Usaha Milik Negara), jangan juga dikerjakan oleh anak-anak BUMN. Libatkan sektor swasta, terutama swasta- swasta yang berada di daerah dimana proyek itu dikerjakan,” tegas Presiden.

222 Proyek Masuk Program Strategis Nasional

Menko Perekonomian memberikan keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/4). 

Setelah dilakukan evaluasi yang melibatkan kementerian/lembaga (K/L) terkait, pemerintah memutuskan akan melanjutkan pembangunan 222 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diharapkan paling lambat pada kuartal III/2019 sudah mulai dilakukan pembangunan konstruksinya.

Di sisi lain, pemerintah mengedrop 14 proyek pembangunan dari Proyek Strategis Nasional.

Menko bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, ke-222 Proyek Strategis Nasional itu terdiri atas 69 proyek jalan, 51 bendungan, 29 kawasan ekonomi khusus/kawasan industri/kawasan pariwisata, 11 proyek energi, 10 pelabuhan, 8 proyek air bersih dan sanitasi, 6 bandara, 6 irigasi, 6 proyek smelter, 4 proyek teknologi, 3 proyek perumahan, 1 proyek pertanian dan kelautan, 1 proyek tanggul laut, 1 proyek pendidikan, 1 program pesawat terbang, serta 1 program agraria dan kehutanan.

“Estimasi nilai investasinya lebih dari Rp4.100 triliun,” kata Darmin kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas di Kantor Presiden.

Adapun yang didrop dari kelompok Proyek Strategis Nasional itu, menurut Menko Perekonomian, diantaranya proyek pembangunan kereta api Jambi-Palembang, pembangunan rel kereta api Provinsi Kalimantan Timur, sistem penyediaan air minum regional Mebidang (Medan-Binjai-Deli Serdang) Sumatra Utara, bendungan Pelosika di Sulawesi Tenggara, dan Kawasan Ekonomi Khusus Merauke.

“Total nilai proyek yang didrop dari Program Strategis Nasional adalah Rp264 triliun,” ujar Darmin.

Kriteria Proyek

Mengenai kriteria proyek yang dimasukkan dalam Program Strategis Nasional, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengemukakan, jika proyek tersebut tidak akan bisa ada pembangunan fisik atau konstruksinya pada kuartal III tahun 2019  maka akan dianggap tidak diteruskan atau didrop.

“Kalau didrop itu tidak berarti seumur-umur akan didrop, kalau nanti dia dipersiapkan lagi, dimajukan itu boleh saja,” ujar Darmin seraya menekankan, hasil evaluasinya adalah dengan kriteria bahwa suatu Proyek Strategis Nasional akan dipertahankan jika ada pembangunan fisik atau konstruksi paling lambat kuartal III/2019.

Berdasarkan hasil evaluasi, menurut Darmin, dari semua Proyek Strategis Nasional yang ada maka yang akan selesai 100% sampai dengan kuartal III/2019 adalah sebanyak 48 proyek.

Adapun yang sudah membangun, baru mulai beroperasi, belum 100% operasinya efektif tapi sudah mulai beroperasi adalah 94 proyek dan 1 program kelistrikan. Kemudian 86 proyek ditambah satu program mengenai industri pesawat, sudah akan mulai konstruksi tetapi baru akan mulai 2019 beroperasinya.

Ditambahkan Darmin, dari 222 proyek yang masuk Program Strategis Nasional tahun 2018 ini, terdapat satu proyek baru mengenai Universitas Islam internasional Indonesia, yang diusulkan Menteri Agama dan satu program baru terkait pemerataan ekonomi yang di dalamnya ada mengenai sertifikasi lahan, perhutanan sosial, reforma agraria, dan peremajaan perkebunan rakyat.“Jadi ada satu proyek,  satu program tambahannya,” tegas Darmin.

Rapat Terbatas itu diikuti oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg M Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil,  Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menkominfo Rudiantara, Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menristek Dikti M. Nasir, Menteri ESDM Ignatius Jonan, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Kepala BKPM Thomas Lembong, dan Kepala BPKP Ardan Adiperdana.

(IRFID/MRA/ES/JL) MHI