MEDIA HUKUM INDONESIA: Pimpinan BPK Laporkan Temuan Kerugian Negara Rp2,66 Triliun Pada Presiden

Senin, 09 April 2018

Pimpinan BPK Laporkan Temuan Kerugian Negara Rp2,66 Triliun Pada Presiden

JAKARTA , 06 Apr 2018 – Pimpinan dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dipimpin ketuanya Moermahadi Soerja Djanegara menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis siang, guna melaporkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (HPS) II Tahun 2017.

Hasil gambar untuk Presiden soroti perbedaan data di Kementerian

Dalam siaran pers yang dibagikan usai pertemuan tersebut, BPK menyampaikan secara keseluruhan pada periode 2005-2017 telah disampaikan 476.614 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa senilai Rp303.63 triliun.

“Dari nilai itu, yang telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 348.819 (73,2%) dengan jumlah Rp151,46 triliun,” tulis BPK dalam siaran persnya itu.

Hasil pemantauan menunjukkan, kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan senilai Rp2,66 triliun, yang terjadi pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Khusus pemantauan pada pemerintah pusat menunjukkan, terdapat kerugian negara senilai Rp719,6 miliar dengan tingkat penyelesaian terdiri dari angsuran senilai Rp24,64 miliar (3%), pelunasan senilai Rp91,67 miliar (13%), dan penghapusan senilai Rp48,5 miliar (7%). Sisa kerugian pada pemerintah pusat adalah Rp554,79 miliar (77%),” bunyi siaran pers BPK itu.

Bicara Progres

Terkait pertemuannya dengan Presiden Jokowi, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara menyampaikan bahwa pertemuannya menyenangkan, berbincang-bincang, kemudian BPK menyampaikan IHPS semester 2, dan ada beberapa poin yang disampaikan yang isinya sama dengan yang disampaikan BPK ke DPR dan DPD.

“Presiden hanya mendengarkan poin-poin yang kita sampakan tadi, seperti masalah BPJS, obat, masalah guru, potensi guru, terus impor pangan, kita sampaikan dan kita diskusi dengan Presiden. Rekomendasi kita kan diperbaiki sistemnya kapan harus impor itu harus sama datanya semua dengan Kementerian Pertanian dan kementerian terkait,” kata Moermahadi kepada wartawan usai pertemuan.

Terkait impor pangan, menurut Ketua BPK, Presiden menyampaikan data itu harus dirapikan. “Kan kita usulnya itu bahwa surat perdagangan impor itu keluar dari Kementerian Perdagangan, kalau surat dari Kementerian Pertanian atau Kementerian Kelautan dan Perikanan harus masuk dulu, data harus sama, otomatis baru keluar,” terang Moermahadi.

Mengenai angka kerugian negara, Ketua BPK itu mengaku tidak membicarakan secara spesifik, hanya disampaikan progresnya saja, karena kalau terkait dengan kerugian negara maka itu terkait dengan penegakan hukum.

“Kita hanya menyampaikan progresnya saja. Kalau terkait tindaklanjut tentang pemeriksaan BPK kan sekarang jauh lebih bagus, kita bikin tren kan dilaporan BPK dari tahun 2005 sampai 2017 yang ditindaklanjuti kan sampai 73 persen, yang 19 persen ditindaklanjuti tapi belum sesuai dengan rekomendasikan,” ucap Moermahadi seraya menambahkan, Presiden Jokowi mengapresiasi hal itu, dan sudah dibuat Satuan Tugas (Satgas) agar semua bisa ditindak lanjuti.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

(RAH/ES/JL) MHI