BANDUNG , 17 April 2018|15:08:49 – “Banyaknya OTT (operasi tangkap tangan) KPK ini, Mudah-mudahan di Jawa Barat (Jabar) terakhir. Kemarin Bandung Barat. Kalau sampai terjadi lagi ya mau bilang apa. Mudah-mudahan dengan forum ini menyadarkan semua calon untuk memahami area rawan korupsi,” kata Tjahjo usai menghadiri dan memberi arahan dalam acara pembekalan anti korupsi yang digelar di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Selasa .
Menurut Tjahjo, efek jera memang belum terasa. Sebab faktanya, kemarin ada kepala daerah yang sudah membuat dan meneken pakta integritas, tapi akhirnya terjerat OTT KPK. Ia mengingatkan, menjadi pemimpin itu berat. Selain harus memanggul amanah rakyat, seorang pemimpin pun tindak tanduknya akan selalu disorot publik dan media massa. Bahkan selalu di awasi oleh aparat penegak hukum. Itu adalah isyarat agar kepala daerah dalam menjalankan tugas hati-hati dan taat aturan.
“Mari ini jangan sampai tercoreng. Jangam sampai ada yang OTT dan sebagainya. Karena apapun di UU walaupun dia tertangkap tangan OTT sebelum kekuatan hukum tetap, atau meninggal dunia dia belum bisa diganti,” katanya. Karena itu, kata Tjahjo, jangan sampai masih berstatus calon tapi sudah ditetapkan jadi tersangka. Di tahan pula. Meski memang ada kasus, yang sudah ditahan, ternyata menang mutlak. Walau kemudian diberhentikan ketika sudah ada putusan hukum tetap. Ia sebagai Mendagri, hanya taat pada aturan dan hukum.
“Apapun ini negara hukum yang harus kita hormati. Makanya ini saya sudah ke Lampung, Jatim, sekarang ke Jabar, dan besok ke semua daerah ada 17 provinsi yang akan kita datangi semua (untuk acara pembekalan anti korupsi),” ujarnya.
Tjahjo mengaku kadang dirinya masygul dan heran, kenapa masih saja ada kepala daerah yang kena jerat kasus. Padahal berulang kali diingatkan. Seperti kemarin, saat memberi pembekalan anti korupsi di Lampung, tiba-tiba datang kabar Bupati Bandung Barat kena jerat.
“Kalau sudah ada semacam ini kan harusnya sadar, hati-hati karena apapun gerak langkah pasti akan di ikuti oleh semua pihak,” ujarnya.
Sekarang lanjut Tjahjo yang harus diwujudkan adalah Pilkada bermartabat. Pemilihan yang bebas dari racun demokrasi, mulai dari politik uang, ujaran kebencian, hoax, dan kampanye SARA. Pemimpin bersih dan amanah yang diharapkan lahir dari Pilkada serentak 2018.
“Memilih pemimpin yang bersih, yang amanah menjaga kehormatan, menjaga kewibawaan pemerintah daerah, masyarakat daerah yang nantinya akan memilih para calon. Itu yang harus kita jaga dengan baik,” kata Tjahjo.
Saat ditanya para wartawan apa pemicu yang membuat banyak kepala daerah kena jerat. Menurut Tjahjo, secara sistem sudah baik. Pengawasan pun kian diperkuat. Sudah didorong penerapan e-planning dan e-budgeting. Komisi anti rasuah pun turun ke bawah.
“Tapi memahami area rawan korupsi masih ada belum bisa dipahami dengan baik. Dari mayoritas (kasus) yang ada itu soal perencanaan anggaran. Itu disusun bersama-sama dengan SKPD, pemerintah, dan DPRD. Itu terjadi seperti di Sumut, Jambi, Malang dan sebagainya,” katanya. Kasus lain yang banyak menjerat kepala daerah, kata Tjahjo terkait dengan mekanisme jual beli barang dan jasa. Tjahjo juga menegaskan, mau berapa pun gaji kepala daerah dinaikkan, bila mentalnya memang korup, maka tetap saja akan ada kongkalingkong.
“Saya kira mau gaji naik 1000 kali lipat kalau mentalnya mental korup ya tetap korup!,” Tandasnya.
(DD) MHI 
Sumber :Puspen Kemendagri
_20241106102012.gif)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar