MERAUKE , 16 April 2018 09:59:26 – Perekaman dan pencetakan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) dapat rampung dalam waktu kurang dari satu jam. Asalkan, ada keterlibatan aktif masyarakat, listrik tersedia serta peralatan komputer mendukung.
“Blanko sudah ada, sistemnya sudah baik, maka kami mengeluarkan instruksi satu jam selesai. Kalau masyarakat mau pro aktif, mau datang, tidak ada gangguan listrik, tidak ada komputer error (rusak), itu tidak sampai satu jam selesai,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.
Demikian disampaikan Tjahjo saat meninjau pelayanan perekaman dan pencetakan e-KTP di Kantor Bupati Merauke, Papua, Senin. Presiden Joko Widodo memang meminta Tjahjo agar masyarakat yang membutuhkan dokumen administrasi kependudukan (adminduk) seperti e-KTP, dipercepat penyelesaiannya. “Permendagri (peraturan mendagri) sudah kami keluarkan atas intruksi Bapak Presiden, masyarakat jangan dipersulit, cepat,” ucapnya.
Tjahjo menyatakan, seluruh dokumen adminduk diberikan gratis. “E-KTP gratis, termasuk akta kelahiran, akta kematian, formulir Kartu Keluarga. Soal di daerah masih ada oknum yang nakal, ya terus kita ingatkan,” tegas Tjahjo.
Dia menuturkan, ada kalangan yang mempermasalahkan lamanya waktu pelayanan adminduk di Indonesia. Pihak itu membandingkan pelayanan serupa dengan negara tetangga Singapura. “Ada yang komplain, ‘Kok enggak kayak Singapura? Singapura cepat-cepat’. Lah kan Singapura negara seperti kecamatan, tapi Indonesia negara besar, luas,” tuturnya.
Hingga sekarang, menurutnya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga jajaran dinas dukcapil daerah telah merekam 97,4 persen dari 187 juta warga wajib e-KTP. Baginya, hal tersebut merupakan sebuah prestasi yang dikerjakan dengan penuh kesabaran. “Ini kemajuan. Sisanya, tolong harus pro aktif masyarakatnya,” ujarnya.
Dia memastikan ketersediaan blanko sangat tercukupi. Stok blanko di Ditjen Dukcapil mencapai 1,7 juta keping. Apabila daerah kehabisan blanko, dia menyarankan untuk secepatnya menghubungi pemerintah pusat. “Kalau memang habis, di Merauke misalnya, telepon, dikirim paket enggak sehari sudah bisa. Jadi, kalau alasan blanko habis, enggak,” katanya.
Dia mengungkapkan, upaya jemput bola ke masyarakat terkait perekaman e-KTP juga terus berjalan. Ditjen Dukcapil pernah melaksanakan jemput bola di suku Baduy, Banten. Selain itu, lanjutnya, di Surabaya, Jawa Timur, dibentuk pasukan motor untuk mengecek warga yang belum merekam.
“Kebanyakan masyarakat yang di kota itu yang sulit yang sibuk pulang kerja malam. Terus ada masyarakat yang lama di luar negeri sekolah, bisnis atau apa. Kadang-kadang kan sulit meluangkan waktu,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Tjahjo menyaksikan langsung dua warga Merauke yang sedang direkam datanya. Tak sampai satu jam, dalam hitungan sekitar 5 menit, warga itu telah menerima e-KTP. Salah satu warga ada yang kesulitan melakukan tanda tangan di alat e-KTP. “Ini yang dia lama sekali teken (tandatangan), sudah dapat. Saya bilang, ‘jangan, tekennya. Tulis nama saja lah’,” kata Tjahjo.
Tjahjo sempat duduk di sebelah petugas perekaman, mengecek komputer untuk memasukkan data e-KTP. “Masalah jaringan. Disini saja telkomsel kadang nyala, kadang tidak. Kalau sepanjang itu ada gangguan-gangguan mohon dimaafkan, kalau bisa lebih dari satu jam,” ujar Tjahjo kepada wartawan.
Sebelum meninggalkan lokasi, Tjahjo menyalami ratusan warga di luar. “Alatnya enggak banyak, jadi agak lama dikit,” ucap Tjahjo kepada seorang ibu.
Instruksi
Tjahjo yang juga kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengaku telah menginstuksikan pemerintah daerah menyiapkan peralatan e-KTP sampai tingkat kecamatan. Sebab, masih terdapat banyak kecamatan yang belum memiliki peralatan.
“Saya kira untuk perekaman, di Merauke tertinggi di Papua. Sudah di atas 76 persen. Kalau masih ada yang lama, karena mungkin datanya enggak cocok atau pindah rumah, kadang-kadang tidak lapor,” kata Tjahjo.
Sementara itu, pelayanan e-KTP yang sudah 76 persen sepatutnya diapresiasi. “Ini momentum baik, Merauke bisa, masak yanh lain tak bisa,” tegas I Gede Suratha.
Menurutnya, kendala pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) diantaranya yaitu sarana prasarana dan peralatan serta topografi wilayah Papua. Selain itu, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memahami perekaman e-KTP.
(Obed) MHI 
Sumber :Puspen Kemendagri
_20241106102012.gif)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar