Konferensi Pers DJP dan DJBC Bertemakan “Sinergi Pajak dan Bea dan Cukai Permudah Layanan”

(Dirjen) Pajak Robert Pakpahan bersama (Dirjen) Bea dan Cukai Heru Pambudi mengadakan konferensi pers di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta (04/04)

JAKARTA , 07 Apr 2018 -Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Robert Pakpahan bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Heru Pambudi mengadakan konferensi pers bertemakan “Sinergi Pajak dan Bea dan Cukai Permudah Layanan” di Aula Djuanda Kementerian Keuangan pada Rabu . Pada kesempatan tersebut, Dirjen Pajak menyampaikan bahwa saat ini DJP telah mereformasi berbagai pelayanan agar lebih cepat.

Saat ini, syarat pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat dilakukan tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP) jika datanya sudah ada di Dukcapil.

“Untuk memperoleh NPWP sekarang (diberikan) kemudahan syarat pendaftaran. (Untuk) Dokumen data diri sekarang mulai bertukar (menggunakan) basis data kependudukan (sehingga) jadi syarat (mempunyai) KTP ditiadakan. Kalau sudah ada data di Dukcapil tidak perlu KTP,” ujarnya.

Selain itu, jika dulu Wajib Pajak (WP) hanya dapat mengajukan permohonan pendaftaran NPWP di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)/ Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) atau secara online, maka sekarang WP dapat melakukan pendaftaran WP Badan melalui Notaris yang ditunjuk oleh DJP.

Selanjutnya, bagi pengusaha yang ingin mengajukan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) namun menggunakan virtual office sebagai tempat pengukuhan PKP, sekarang sudah bisa diproses bila kantor virtual tersebut memiliki ruangan fisik untuk tempat kegiatan usaha, terdapat kegiatan pengelolaan kantor virtual secara nyata oleh penyedia jasa kantor virtual dan penyedia jasa kantor virtual tersebut telah dikukuhkan sebagai PKP.

Hal baru lain yang diusung oleh DJP adalah pengadaan mobile tax unit, piloting Mall Pelayanan Publik (MPP) yang saat ini telah tersedia di Jakarta, Surabaya, Batam, Denpasar dan Banyuwangi, serta piloting Kiosk Pajak yaitu tempat untuk melakukan transaski elektronik secara mandiri dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan yang akan ditempatkan di bank dan tempat umum (pusat bisnis).

“Sekarang juga dilakukan peningkatan akurasi penentuan WP yang diperiksa melalui penguatan analisis risiko dengan memanfaatkan data/informasi yang valid dan akurat,” jelas Dirjen Pajak.

Terakhir, Dirjen Pajak  menyampaikan program pemeriksaan bersama antara DJP-BPKP-SKK Migas untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) Minyak dan Gas Bumi berbentuk pengembalian biaya operasi. Menurutnya, dulu DJP, BPKP, dan SKK Migas melaksanakan pemeriksaan sendiri-sendiri yang mengakibatkan WP diperiksa berkali-kali untuk objek dalam tahun buku yang sama. Dengan adanya pemeriksaan bersama ini, selain bermanfaat terhadap efisiensi pemeriksaan atas K3S, terdapat juga efisiensi pemeriksaan pada SDM dan biaya, yaitu auditor dari tiga instansi melebur menjadi satu tim.

“Sinergi reformasi ini berlangsung sedemikian cepat, saya tidak menduga akan sekonsisten ini. Ini menjadi gambaran selama ini seolah-olah DJP dan DJBC hanya ingin mendapatkan kepercayaan tapi (sekarang) ini adalah bentuk rasa percaya DJP dan DJBC kepada masyarakat,” ungkap Yustinus Prastowo yang hadir sebagai salah satu anggota pada tim sinergi DJP dan DJBC.

Tiga Program Utama

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan Konferensi Pers Program Sinergi Pajak dan Bea Cukai di Aula Djuanda Gedung Juanda 1, Jakarta.

Dalam Konferensi Pers tersebut DJP dan DJBC mengeluarkan tiga program utama yang disinergikan untuk kemudahan bisnis dan investasi di Indonesia yaitu Joint Endorsement, Joint Assistance dan Implementasi Free Trade Zone di kawasan Bebas Batam.

Salah satu kolaborasi kedua institusi itu adalah joint-assistance berupa fitur Go-Fas(t) yang dapat memberi gambaran pada calon investor tentang fasilitas fiskal di bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai.

“Banyak sekali orang (calon investor) bertanya pada kita, kira-kira kalau saya punya uang, kemudian saya mau investasi, kira-kira apa fasilitas yang bisa kita nikmati? Kepada orang-orang ini pertama adalah dia belajar peraturannya,” jelas Heru Pambudi .

Asistensi ini dilakukan secara online dengan memasukkan beberapa kriteria dari bisnis yang ingin dilakukan. Namun, bila calon investor masih menginginkan informasi yang lebih lengkap untuk berkonsultasi, agen fasilitas pada DJBC dan Account Representative (AR) pada DJP dapat dihubungi via telepon yang tertera di fitur tersebut sesuai pilihan geografis yang diinput.

Satu Proses, Dua Layanan

Kemenkeu menyelenggarakan Konferensi Pers Program Sinergi Pajak dan Bea Cukai untuk Permudah Layanan di Aula Djuanda, Gedung Juanda I, Jakarta.

DJP dan DJBC juga meluncurkan program Joint Endorsement untuk memudahkan para pelaku usaha mendapatkan pelayanan yang cepat.

“Inti joint endorsement antara Bea Cukai dan Pajak adalah satu proses dua layanan. Sebelum join endorsement, pengusaha atau stakeholders kita menerima layanan berdasarkan prosedur masing-masing. Dengan produk ini, masyarakat usaha hanya perlu masukkan satu kali input untuk 2 sistem. Termasuk proses restitusi Pajak,” Pungkas Heru  .

Implementasi program ini contohnya adalah pengurusan layanan dokumen Pemberitahuan Pabean FTZ-03 dan Faktur Pajak 07 di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam. Pengurusan kedua dokumen tersebut dahulu perlu perlu waktu yang lama dan pengguna jasa perlu mendatangi kantor Bea Cukai dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendapatkan endorsement. Sekarang, pengurusan kedua dokumen tersebut hanya perlu satu proses yang terintegrasi secara elektronik dengan waktu yang lebih singkat, cara yang mudah dan sederhana , Paparnya.

(mra/ind/nr/irm/ida) MHI