JAKARTA, 26 Maret 2018 18:19:53 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat ketuanya, Agus Rahardjo sempat melontarkan wacana, perlunya pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu. Menanggapi itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berpendapat, pemerintah menghargai usulan Ketua KPK. Namun, hingga saat ini, pemerintah berpandangan belum perlu dikeluarkannya Perppu.
Kata Tjahjo lagi, dalam catatan yang ia ikuti sejak KPU periode 2017-2022, setidaknya sudah 3 kali komisi pemilihan menghadapi problem teknis pemilu. Peristiwa yang paling konkrit terkait dengan verifikasi partai pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Lalu penyelengara juga dihadapkan pada permasalah jumlah PPK. Masalah lain yang mencuat, beberapa calon kepala daerah jadi tersangka. KPU, kata Tjahjo sempat juga mengusulkan Perppu, pasca keluarnya putusan MK. Tapi waktu itu, pemerintah berpandangan tak perlu Perppu.
“Pandangan saya sikap Pemerintah menolak Perppu,”katanya.
Tentu, lanjut Tjahjo, sikap pemerintah itu berdasarkan pertimbangan dan parameter objektif. Terutama terkait dengan putusan MK Nomor 138 tahun 2009. Dalam putusannya mahkamah merumuskan 3 syarat untuk mengukur keluarnya Perppu.
“Adanya kepentingan memaksa yaitu pertama adanya keadaan dan kebutuhan mendesak menyelesaikan masalah hukum. Kedua UU yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum. Dan ketiga kekosongan hukum tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU dengan prosedur biasa karena membutuhkan waktu yang lama sedangkan keadaan sangat mendesak untuk diberikan solusi,” tutur Tjahjo.
Sementara problem teknis pemilu yang dihadapi KPU tersebut, kata Tjahjo sudah ada rujukan hukumnya, sebagaimana diatur dalam UU Pilkada maupun UU Pemilu. Untuk itu solusinya menurut Tjahjo, lebih tepat diberikan oleh komisi pemilihan melalui peraturan KPU.
“Kemendagri prinsip mendukung langkah KPU untuk mengeluarkan PKPU,” katanya.
(Irfan) MHI 
Sumber :Puspen Kemendagri
_20241106102012.gif)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar