KPK Report

Indeks Persepsi Korupsi, Tanggung Jawab Kita Semua Dalam survei 2017 yang dilakukan Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia menempati peringkat 96 dengan skor 37, dari 180 negara di dunia. Skor ini masih sama seperti skor yang didapat Indonesia di tahun sebelumnya. Laode M. Syarif mengingatkan bahwa IPK sejatinya menggambarkan berbagai komponen penentu seperti layanan publik, kepastian hukum, kemudahan berbisnis, relasi antara politik dengan bisnis, dan lainnya. Perbaikan sejumlah parameter itu tak hanya menjadi tugas KPK saja, tapi juga seluruh pemangku kepentingan di Indonesia. “Indeks Korupsi Indonesia berdasarkan hasil survei tahun 2017 berada di angka 37. Angka tersebut merupakan kombinasi dari berbagai indeks dan KPK bukan satu-satunya penentu.” kata Laode M. Syarif. Laode juga menegaskan, “KPK tak keberatan jika diberikan tugas untuk menaikkan skor IPK. Namun, hal tersebut akan sulit dicapai tanpa dukungan pihak lain. Sebanyak apa pun OTT atau upaya penindakan yg dilakukan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi, itu tak cukup dan tak terlalu mempengaruhi skor IPK. Ini menjadi upaya bersama berbagai elemen bangsa”. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menambahkan, ada banyak faktor yang menyebabkan naik turunnya IPK Indonesia. Korupsi yang terjadi di Indonesia tak semata dalam bentuk mark-up dan suap, namun juga hadir di sistem politik, perizinan dan sebagainya. “Selain penindakan, KPK berusaha melakukan perbaikan sistem seperti dalam pengadaan barang dan jasa, perizinan, penerimaan negara, tata kelola niaga dan impor, dan sektor lainnya sebagai upaya pencegahan korupsi. Sebenarnya perbaikan sedang banyak dilakukan, dan ini adalah alasan kita untuk tetap optimis.” kata Pahala. Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK), merupakan indeks komposit/ gabungan yang mengukur persepsi publik terhadap korupsi di negara-negara di dunia. Sejak diluncurkan pada tahun 1995 IPK telah digunakan oleh banyak negara sebagai rujukan tentang situasi korupsi periodik tahun per tahun. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK-KPK Esai ini memaparkan tentang upaya memperkuat peran BPK sebagai Supreme Audit Institution dengan cara menjalin kerja sama denganKPK dan PPATK. Pertanyaan yang hendak dijawab, bagaimana formulasi kerja sama yang perlu diciptakan oleh BPK bersama KPK dan PPATK dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik? Lebih jauh, esai ini akan menawarkan desain alternatif yang dapat mengasimilasikan tiga institusi tersebut dalam upaya pemberantasan kosupsi di Indonesia. Pemaparan ini akan dipertajam dengan beberapa metode pendekatan, antara lain pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan sejarah. Kesimpulannya, harus diciptakan suatu mekanisme kerja sama yang menempatkan laporan BPK sebagai basis pelaksanaan investigasi KPK. Selanjutnya, laporan hasil investigasi serta data intelejen PPATK terhadap transaksi mencurigakan yang melibatkan keuangan negara harus diposisikan sebagai kerangka acuan dalam memulai penyidikan KPK. (KanalKPK TV) Ekspedisi Indonesia Biru: Kampung Tarung Kampung Tarung, sebuah kampung adat di Sumba Barat yang seluruh warganya masih menganut ajaran marapu. Kampung adat ini berada di tengah kota, dikelilingi peradaban modern. Meski begitu, kampung ini masih mempertahankan adat istiadat nenek moyang mereka. Turis yang datang ke kampung ini rata-rata ingin melihat kompleks pekuburan dari batu, sekaligus sebagai pusat upacara keyakinan marapu. Anak-anak di kampung ini yang bersekolah, terpaksa harus mengakui agama lain yang diakui Indonesia meski sebenarnya mereka menganut kepercayaan marapu. Jika pemerintah ingin melestarikan adat istiadat di Kampung Tarung sebagai tempat wisata, haruskah pemerintah memaksakan agama yang tidak dianut mereka? Polisi Sang Whistleblower Pada 2012 silam, Maurice McCabe dan John Wilson dihormati sebagai petugas polisi yang bekerja di Irlandia. Ketika mereka menemukan bukti bahwa pelanggaran lalu lintas telah dilenyapkan, mereka melakukan apa yang diminta, yakni mereka melaporkannya. Menurut McCabe dan Wilson, poin hukuman lalu lintas dibebaskan karena alasan yang meragukan. Mereka percaya ini terjadi di hampir setiap kota dan desa Irlandia. Di antara mereka yang dianggap memiliki keuntungan adalah bintang rugby, hakim dan jurnalis nasional, serta beberapa petugas polisi. Kalau anda mengira, dengan keberanian angkat suara itu, mereka mendapatkan pujian, anda salah! e-Newsletter KPK Edisi 2