MEDIA HUKUM INDONESIA: Rapat Pleno Komite Nasional Keuangan Syariah

Jumat, 09 Februari 2018

Rapat Pleno Komite Nasional Keuangan Syariah

Presiden berdiskusi dengan Wapres dan Seskab sebelum dimulainya Rapat Pleno Komite Nasional Keuangan Syariah, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/2) sore

JAKARTA ,06 Feb 2018 – Presiden Joko Widodo mengemukakan, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan sektor keuangan dan ekonomi syariah. Untuk itu, lanjut Presiden, pemerintah sangat serius untuk menggarap potensi ini dan tidak ingin hanya menjadi target pasar dan produk industri negara-negara lain, hanya sekadar dari konsumen.

“Dengan potensi pasar yang besar di negara kita, kita harus menjadi penggerak utama perekonomian syariah,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Pleno Komite Nasional Keuangan Syariah, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin sore.

Kepala Negara menekankan, agar dalam pengembangan industri keuangan syariah harus betul-betul bermanfaat bagi hal-hal yang produktif, termasuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan, dalam rangka menekan angka ketimpangan.

Menurut Presiden, sesuai data yang diterimanya penggunaan pembiayaan syariah adalah 41,8%. Sebagian besar, menurut Presiden, masih digunakan untuk konsumsi, sedangkan pembiayaan untuk modal kerja dan investasi masing-masing baru mencapai 34,3% dan 23,2%.

Presiden juga meminta agar pada tahun 2018 ini LKM Syariah, bank wakaf mikro terutama yang berlokasi di pesantren-pesantren lebih diperbanyak jumlahnya dan diperluas, sehingga mencakup seluruh wilayah Indonesia.

Namun Presiden Jokowi mengingatkan, pembenahan juga harus dilakukan dalam pengelolaan zakat dan wakaf, sehingga bisa mendukung program pengentasan kemiskinan, serta mengurangi ketimpangan.

Potensi Besar

Pada awal pengantarnya, Presiden Jokowi mengemukakan, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan sektor keuangan dan ekonomi syariah.

Ia menunjuk contoh, pada sektor industri keuangan syariah, aset perbankan syariah terus meningkat pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp435 triliun atau sekitar 5,8% dari total aset Perbankan Indonesia.

Begitu juga dengan pasar modal syariah, menurut Presiden, angkanya terus membaik. Ia menyebutkan, Indonesia adalah penerbit terbesar untuk international sovereign sukuk, pangsa pasar sukuk telah mencapai 19% dari seluruh sukuk yang diterbitkan berbagai negara.

“Selain itu, total aset industri keuangan non bank syariah juga naik 2 kali lipat dalam 5 tahun terakhir ini,” ungkap Presiden seraya menambahkan, Indonesia juga memiliki potensi yang sangat besar dalam pengumpulan dana sosial keagamaan, seperti dana haji, dana zakat, dan dana wakaf, serta dana infak dan sedekah.

Kepala Negara juga mengemukakan, dalam ekonomi syariah banyak potensi yang bisa dikembangkan dan harus segera digarap mulai dari bidang industri fashion, busana-busana muslim, industri makanan halal, industri farmasi dan juga sektor pariwisata.

“Kita memiliki tingkat konsumsi makanan halal terbesar di dunia. Indonesia masuk 5 besar negara dengan konsumsi produk obat-obatan, dan juga kosmetik halal terbesar di dunia. Indonesia adalah pasar terbesar kelima di dunia untuk konsumsi busana muslim,” tegas Kepala Negara.

Sementara dalam ekonomi pariwisata, menurut Presien, Indonesia juga menduduki peringkat keempat dengan jumlah kunjungan turis terbanyak dari negara-negara anggota OKI (Organisasi Kerja sama Islam) yang potensinya masih sangat menjanjikan.

“Pengeluaran wisata muslim global 2016 mencapai 169 miliar dollar AS atau 11,8% dari pengeluaran konsumsi wisata global,” ujar Presiden Jokowi.

“Kenapa? Karena Indonesia itu adalah saat ini posisinya lebih sebagai pasar dari produk halal. Bahkan yang mungkin mengejutkan rekan-rekan media, eksportir busana muslim terbesar di dunia itu adalah Cina, Indonesia tidak masuk 5 besar,” ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, usai mengikuti Rapat Terbatas di Kantor Presiden.

Saat ini, lanjut Menteri PPN, wisata Indonesia masih berada di nomor 4 sedangkan untuk kosmetik dan lainnya juga masih ketinggalan. “Karena itu, salah satu yang diminta Bapak Presiden adalah kita segera membuat roadmap pengembangan sektor riil atau industri manufaktur halal,” tambah Bambang seraya menyampaikan akan dibahas aturan lanjutan sebagai kepastian bagi dunia usaha.

Hal kedua, menurut Bambang, terkait keuangan syariah. Ia menyampaikan perlunya bank syariah yang skala besar sehingga skala kegiatannya juga besar dan basis utama dari BUMN dengan menggandeng swasta.

“Dan kemudian yang ketiga adalah penguatan dana sosial keagamaan, baik untuk zakat, wakaf. Dimana bank wakaf mikro akan terus dikembangkan untuk bisa mengurangi kemiskinan di berbagai daerah karena ini adalah kredit skala kecil yang harapannya bisa membantu orang-orang yang berbasis pesantren nantinya,” tambah Menteri PPN seraya menyampaikan bahwa fungsi zakat untuk ikut menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia.

Mengenai pemotongan zakat bagi PNS, Menteri PPN menyampaikan sedang dicari bentuk yang terbaik. “Tentunya sudah ada beberapa instansi, kalau tidak salah Kementerian Agama yang sudah melakukan itu, tetapi tentunya kalau akan diberlakukan secara luas harus diperhatikan nanti aturan yang mendasarinya,” jelas Bambang.

Soal rencana merger antara Bank Syariah di Indonesia, Menteri PPN menjawab bahwa untuk yang BUMN, ada pemikiran seperti itu. “Tapi nanti bentuk mergernya seperti apa tentunya harus dicari bentuk yang paling optimal. Yang penting hasil akhirnya, kita punya bank syariah yang berskala besar,” pungkas Menteri PPN/Kepala Bappenas akhiri wawancara.

Rapat Pleno Komite Nasional Keuangan Syariah itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardjojo, Ketua OJK Wimboh Santoso, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menristekdikti M. Nasir, Kepala BPKP Ardan Adiperdana, Ketua LPS Halim Alamsyah, Kepala BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) Anggito Abimanyu, dan Ketua MUI Ma’ruf Amin.

(DNA/SM/JAY/ES/IR/JL) MHI