Mendagri : Aksi Koboi Wakil Bupati Tolitoli Memalukan !

JAKARTA ,01 Pebruari 2018 07:52:28 – Video aksi koboi Wakil Bupati Tolitoli,  Abdul Rahman Hi Budding yang ngamuk-ngamuk di acara pelantikan pejabat di lingkungan Kabupaten Tolitoli  viral di dunia maya. Dalam video yang beredar di internet, Abdul Rahman mengamuk saat Bupati Tolitoli, Saleh Bantilan sedang memberi arahan usai pelantikan. Bahkan, Abdul Rahman, sempat menendang meja.

Bahkan, sang wakil bupati sempat merangsek sambil teriak-teriak ke arah Bupati Tolitoli yang sedang berdiri di mimbar podium. Beberapa pegawai dan petugas kepolisian yang ada di ruangan, mencoba menahan Abdul Rahman.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pun angkat suara. ” Memalukan!” kata Tjahjo saat dimintai tanggapannya oleh para wartawan atas aksi koboi Wakil Bupati Tolitoli, Abdul Rahman Hi Budding.

Kata Tjahjo, apapun penjelasannya, kejadian di Tolitoli itu benar-benar sangat memalukan.  Harusnya lanjut Tjahjo, sebagai pemimpin, Wakil Bupati Tolitoli bisa memberi contoh yang baik kepada masyarakat. Seorang pejabat publik, apalagi yang dipilih rakyat, mestinya menjaga kehormatan sebagai pejabat daerah.

“Harusnya memberi contoh kepada  masyarakatnya demi kehormatan sebagai pejabat daerah dan kehormatan Pemerintahan Daerah, ” kata dia.

Andai pun ada yang kurang sreg, kata dia, jangan sampai amarah yang diumbar. Apalagi dengan aksi koboi di depan muka umum. Itu justru memalukan.

” Berusahalah menahan emosi walau sesulit apapun kondisinya,” katanya.

Urusan Wabup Tolitoli, Akan Diselesaikan Gubernur Sulteng

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, ia telah meminta Direktur Jenderal Otonomi Daerah mengecek kasus aksi koboi Wakil Bupati Tolitoli, Abdul Rahman Hi Budding. Namun menurut Tjahjo, urusan perseteruan kepala daerah dan wakil, cukup diselesaikan oleh gubernur. Karena gubernur adalah wakil pemerintah pusat. Dan, ia telah menyerahkan penyelesaian kasus tersebut kepada Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng).

“Pada prinsipnya wakil pemerintah pusat di daerah itu gubernur. Untuk urusan konflik konflik, permasalahan yang ada di tingkat bupati, walikota ya kita serahkan kepada gubernur,” kata Tjahjo pada para wartawan usai menghadiri Rapat Terbatas di Istana Negara.

Ia contohkan jika ada bupati yang tidak izin ketiak pergi keluar negeri. Keputusan sanksi, setelah ada laporan resmi dari gubernur. Termasuk masalah aksi koboi Wakil Bupati Tolitoli. Ia telah meminta Gubernur Sulteng, menyelesaikannya.

“Seperti contoh ada bupati yang tidak izin keluar negeri itu kan dasar kami mengeluarkan keputusan juga ada laporan resmi gubernur. Jadi urusan ini saya minta kepada gubernur yang bersangkutan masalahnya kenapa sampai berkelahi di tempat umum,” kata dia.

Namun yang pasti kata Tjahjo, aksi koboi Wakil Bupati Tolitoli itu bukan saja tidak etis, tapi memalukan. Apalagi peristiwa memalukan itu terjadi di muka publik. Sebagai pemimpin, Wakil Bupati termasuk juga Bupati, mestinya jadi panutan. Bisa memberi contoh yang baik pada masyarakat. Termasuk juga ucapan dan tindakan.

“Itu kan tidak etis tidak pantas. Sebagai pemimpin di daerah sebagai panutan di daerah yang harusnya memberikan contoh. Kalau permasalahan di tingkat gubernur, kami kemarin ada satu sudah kita clearkan selesai,” ujarnya.

Tjahjo juga mengungkapkan, ia telah mendapat arahan dari Wakil Presiden, agar permasalahan itu cepat diselesaikan. Jika masalahnya itu adalah gubernur, tentu pusat yang akan turun tangan. Tapi, karena ini masalahnya terjadi di kabupaten, maka gubernur yang turun tangan.

“Dapat arahan dari Pak wapres  untuk segera diselesaikan. Kalau gubernur pusat, kalau walikota, bupati sebagai dasar laporan gubernur. Karena gubernur memang wakil pemerintah pusat di daerah,” katanya.

Meski begitu, ia sebagai Mendagri telah meminta Gubernur Sulteng membuat laporan detilnya dari kasus di Tolitoli tersebut. Walau pun ia juga telah tahu dari berita-berita yang dimuat di media. Karena memang, tiap hari pihaknya  mengkliping berita media.

“Tapi kita ingin laporan resmi. Sama juga masalah yang tersangka dan sebagainya kami sudah menunggu surat resmi dari  KPK. Biasanya kalau ditahan KPK menyampaikan surat, baru diproses,” ujarnya.

Sebagai Mendagri, lanjut Tjahjo, tentu ia harus tahu laporan resminya. Apalagi ini yang terlibat adalah Wakil Bupati. Karena kepala desa saja, setiap ada masalah yang di datangi adalah Kemendagri. Saat ditanya, apakah akan ada sanksi bagi Wakil Bupati Tolitoli, Tjahjo menjawab, tidak ada sanksi. Hanya fungsi pembinaan saja yang akan dilakukan.

“Di UU enggak ada.  Fungsi pembinaan saja. Kecuali dia masalah hukum, ada proses penangkapan masalah. Tapi ini enggak bagus, ” katanya.

Tjahjo sendiri berharap, kejadian di Tolitoli tidak terjadi lagi. Karena kepala daerah dan wakilnya, memanggul amanah dari rakyat yang memilihnya. Tentu itu harus dijaga. Dan, sebagai pejabat pemerintahan, tentu aturan yang harus jadi pedoman. Termasuk dalam urusan berpakaian. Jangan sampai, kemudian masyarakat protes. Ia contohkan kasus gaya rambut Wakil Walikota Palu, Sigit Purnomo atau Pasha Ungu.

“Saya kira kepala daerah dipilih dari semua lapisan masyarakat. Begitu dia jadi kepala daerah atau PNS, harus mengikuti aturan- aturan yang ada. Aturan yang resmi pakaian harus sesuai aturan kecuali kalau batik bebas.

Yang kedua rambut enggak boleh panjang. Tapi rambut gundul cepak kan tak ada aturan. Itu kan pakaiannya lengkap bagus rapi hanya pake kuncir. Ya kita kembalikan kepada yang bersangkutan, kepantasan,” tuturnya.

(Irfan) MHI 

Sumber :Puspen Kemendagri