Sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara 2018

Presiden Jokowi memberikan arahan pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/1) siang. 

JAKARTA , 03 Jan 2018 –Walaupun tahun 2018 adalah tahun politik, Presiden Joko Widodo meminta seluruh menteri Kabinet Kerja tetap fokus bekerja, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengatasi ketimpangan, dan menurunkan angka kemiskinan.Permintaan tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) awal Tahun Anggaran 2018 didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Istana Negara, Rabu siang.

Presiden mengingatkan, kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia semakin tinggi karena melihat apa yang sudah dikerjakan, baik reformasi perizinan, deregulasi, maupun perbaikan dalam kemudahan berusaha.

“Terakhir kita tahu semuanya, Fitch Rating’s mengumumkan peningkatan peringkat dari yang sebelumnya BBB- menjadi BBB dengan outlook stabil,” ujar Presiden Jokowi.

Faktor utama yang memicunya, menurut Presiden, adalah upaya Indonesia untuk terus meningkatkan ketahanan ekonominya terhadap guncangan, baik berupa guncangan eksternal dan secara konsisten terus bisa menjaga stabilitas itu.

“Apa yang sudah kita kerjakan pada tahun lalu harus kita perbaiki terus di 2018 ini,” tegas Presiden Jokowi.

Yang kedua, untuk upaya penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), menurut Presiden, pada September 2017  jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 26,58 juta orang atau 10,12 persen, turun 0,52 persen jika dibandingkan pada bulan Maret 2017, yaitu sebesar 27,77 juta orang.

“Angka ini juga berkurang dibandingkan dengan September 2015 yang mencapai 11,13 persen dan 10,70 pada  September 2016,”sambung Presiden.

kendalikan harga bahan pokok

Tapi Presiden Jokowi menekankan, bahwa pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk menurunkan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan, baik di perdesaan maupun di perkotaan.

Dalam kesempatan itu, Presiden mengingatkan agar angka inflasi, stabilitas harga-harga bahan pokok terus dikendalikan. Program bantuan pangan non tunai yang rencananya akan didistribusikan di awal tahun, ujar Presiden, segera disalurkan secara tepat waktu dan tepat sasaran.

Presiden Minta Seluruh Menteri Tetap Fokus Bekerja

Kemudian, program cash for work baik melalui skema Dana Desa ataupun melalui program padat karya di Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan, Presiden meminta harus segera dikerjakan.

“Saya juga mendapat laporan dari Menteri Keuangan bahwa anggaran desa sebesar 20 persen sudah bisa dicairkan pada bulan Januari ini. Dan seharusnya dana ini sudah bisa langsung dieksekusi untuk mendukung program cash for work,” terang Presiden

Presiden Minta K/L Segera Eksekusi Program 2018

Presiden Joko Widodo mengingatkan, bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018 sudah ia serahkan kepada para menteri dan pimpinan lembaga pada akhir tahun 2017 lalu. Karena itu, Presiden meminta agar seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) segera mengeksekusi program dan kegiatan kerja yang telah direncanakan.

“Sekali lagi saya ingin  mengulangi, jangan sampai kebiasaan-kebiasaan lama yang business as usual, yang rutinitas, yang monoton itu harus kita buang,” pesan Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna Awal Tahun Anggaran 2018.

Presiden meminta para pimpinan K/L harus menjadikan tahun 2018 itu betul-betul sebuah kerja yang dimulai sejak awal, sehingga diharapkan kemiskinan, ketimpangan, dan keterbelakangan bisa dituntaskan.

Dalam arsip sekertariat kabinet tercatat DIPA untuk 86 K/L pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp847,4 triliun, dan transfer ke daerah dan Dana Desa sebesar Rp766,2 triliun. DIPA ini telah diserahkan oleh Presiden Jokowi kepada pimpinan K/L di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 6 Desember 2017.

Peningkatan Investasi SDM Penduduk

Dalam bagian lain pengantarnya pada Sidang Kabinet Paripurna itu, Presiden Jokowi menyampaikan keinginannya agar di 2018 ini pemerintah memberikan perhatian pada peningkatan investasi sumber daya manusia (SDM).

“Jumlah penduduk kita 250 juta, 60 persen di antaranya adalah anak-anak muda. Bonus demografi ini harus menjadi kekuatan dan peluang kita melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan vokasi yang sudah mulai kita jalankan sejak tahun 2017,” tutur Presiden Jokowi.

Presiden menekankan, pemerintah  harus terus memperbaiki piramida kualifikasi tenaga kerja agar menjadi tenaga yang terlatih yang terampil sehingga bisa terserap semuanya oleh industri-industri.

“Kita ingin keahlian, keterampilan yang diajarkan di sekolah-sekolah vokasi harus benar-benar sambung dengan dunia kerja, dengan kebutuhan industri,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden juga meminta para menteri Kabinet Kerja agar  tidak melupakan calon tenaga kerja yang saat ini mayoritas masih berpendidikan SD dan SMP, harus di-upgrade, diperbaiki.

“Kita tingkatkan kompetensinya, misalnya melalui program pelatihan kerja, pemagangan, program sertifikasi yang juga sudah kita mulai, tetapi perlu kita perluas sesuai kebutuhan industri-industri kita,” tutur Presiden Jokowi

Tampak hadir pada Sidang Kabinet Paripurna itu  diantaranya Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Desa dan PDTT Eko Sandjojo, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi, Menristek dan Dikti M. Nasir, Menkominfo Rudiantara, Menteri PANRB Asman Abnur, Mendikbud Muhadjir Effendy, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Tito Karnavian, dan Jaksa Agung Prasetyo.

(FID/JAY/ES) MHI