Ratas Universitas Islam Internasional Indonesia

Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla memimpin Rapat Terbatas Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia, di Istana Merdeka, Kamis (18/1) siang. 

JAKARTA , 18 Jan 2018 – Presiden Joko Widodo mengungkap pesan yang disampaikan oleh Sekjen Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Dr. Yusuf bin Ahmed Al Othaimeen, beberapa pemimpin di Timur Tengah, dan juga Presiden Mahmoud Abbas dari Palestina mengenai generasi muda Indonesia yang dikirimkan untuk sekolah di Negara-negara Timur Tengah.

“Menurut beliau-beliau sebaiknya belajar ekonomi, perdagangan, atau perminyakan. Beliau menyampaikan itu,” kata Presiden saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas mengenai Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia, di Istana Merdeka, Kamis siang.

Tapi sebaliknya, generasi muda Timur Tengah yang ingin belajar ke Indonesia itu, menurut Presiden Jokowi, sebaiknya belajar mengenai Islam.

Untuk itulah, Presiden Jokowi yang sudah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia tahun lalu, meminta laporan terkait dengan progresspembangunan universitas tersebut.

Presiden menjelaskan alasan perlunya didirikan Universitas Islam Internasional Indonesia, meski Indonesia sudah memiliki banyak Universitas Islam Negeri (UIN), karena ini bukan hanya untuk menjawab kebutuhan domestik saja.

“Jadi ini bukan untuk menjawab kebutuhan domestik, tetapi dibentuk terutama untuk menjawab kebutuhan masyarakat internasional, untuk memperkokoh kepemimpinan Indonesia di dunia internasional, terutama umat Islam internasional,” terang Presiden.

UIII Ditujukan Untuk Seluruh Dunia dan Konsentrasi pada Studi Agama Islam

Menristekdikti menjawab pertanyaan wartawan usai Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (18/1) sore.

Usai Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Kamis sore, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohammad Nasir menyampaikan kepada wartawan bahwa lahan yang tersedia untuk pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) sekitar 127 hektare.

Ia menambahkan bahwa lahan yang digunakan hanya 20-30 persen, sisanya untuk infrastruktur atau untuk ruang hijau.

“Itu masih tahap persiapan dan yang bertugas adalah Kementerian Agama, sementara Kemenristek hanya membantu akademiknya,” tambah Menristekdikti.

Masalah perizinan program studi, menurut Nasir, akan diajukan oleh Kementerian Agama, nanti Kemenristekdikti akan membantu evaluasi. Kalau sudah disetujui, tambah Nasir, langsung akan dibuka program studinya.

“UIII ini ditujukan untuk seluruh dunia, bagaimana Islam yang bisa memberikan manfaat bagi kita semua, yang bersifat toleran dan moderat, ini yang dipahamkan,” jelas Menristekdikti.

Kemenristek, menurut Nasir, tidak membatasi jumlah program studinya, selama tetap berkonsentrasi pada pemberian islamic studies atau pemberian bidang-bidang ilmu agama Islam.

UIII Berlokasi di Depok

Mengenai rencana lokasi universitas ini, Menristekdikti menyampaikan bahwa karena lokasi bersinggungan dengan permukiman penduduk, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang akan menangani.

“Permukiman itu nantinya akan direlokasi karena kawasan itu harus bersih. Presiden telah memberikan instruksi agar masalah lahan segera diselesaikan agar bisa segera digunakan. Lokasi pembangunan UIII akan berada di Depok di lahan milik RRI,” kata Menristekdikti.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, menyampaikan bahwa Pemprov Jabar dan Pemkot Depok menyambut baik terkait akan dibangunnya Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII).

Ia menambahkan bahwa berdasarkan Perpres Nomor 57 Tahun 2016, Pemprov Jabar dan Pemkot Depok bertugas untuk membuat Tim Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan.

“Kami sedang menginventarisasi persoalan sosialnya, dan apa saja solusi yang harus dilakukan oleh kita, sehingga pembangunan kampus yang sangat besar ini tidak berdampak sosial,” jelas Gubernur Jabar

Rapat Terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menristekdikti M. Nasir, Menlu Retno Marsudi, dan Menkominfo Rudiantara.

(DND/ES/JL) MHI