Ratas Peningkatan Investasi dan Perdagangan

Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar pada Rapat Terbatas Peningkatan Investasi dan Perdagangan, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (5/1) siang. 

JAKARTA , 05 Jan 2018 – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan, bahwa kepercayaan internasional terhadap Indonesia semakin baik dan meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan peringkat Ease of Doing Business (EoDB) dari 120 pada 2014 menjadi peringkat 72.

“Ini loncatan yang sangat besar sekali,” kata Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada Rapat Terbatas Peningkatan Investasi dan Perdagangan, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat siang.

Begitu juga dengan rating untuk investment grade, menurut Presiden, juga sudah diberikan Standard & Poor’s dan kemudian Fitch Rating terakhir juga memberikan peringkat triple B (BBB).

Untuk itu, ia meminta semua pihak terkait jangan sampai kehilangan momentum. Presiden ingin lebih fokus dan konsentrasi pada investasi. Kemudian yang kedua, ekspor atau perdagangan luar negeri, baik di bidang industri, ESDM, kesehatan, pendidikan, industri pertahanan, pertanian, serta kelautan dan perikanan.

“Semuanya harus satu garis, satu arah, sehingga problem-problem yang dihadapi di lapangan itu betul-betul bisa ditangani dengan baik,” tegas Presiden.

Presiden Jokowi mengibaratkan Indonesia ini diibaratkan orang sakit yang baik semuanya, tidak memiliki darah tinggi serta kolesterol, jantung, dan paru-paru dalam kondisi baik, namun tidak bisa berlari dengan cepat.

“Problemnya harus dicari. Enggak perlu obat, tapi problemnya harus dicari di sebelah mana,” pungkas Presiden.

Pemerintah akan ‘Roadshow’ ke Investor Sampaikan Perbaikan Regulasi di Indonesia

Pemerintah akan mengadakan ‘roadshow’ kepada investor dan rating agency untuk mengenal Indonesia mengenai regulasi-regulasi yang sudah diperbaiki agar iklim investasinya lebih bagus. Hal tersebut disampaikan Menteri Perindustrian (Menperin), Airlangga Hartarto usai mengikuti Rapat Terbatas di Istana Merdeka.

Menperin juga menjelaskan beberapa industri yang pertumbuhannya di atas pertumbuhan ekonomi, seperti makanan dan minuman, industri kimia, industri berbasis hilirisasi baja, pulp and paper, dan sebagian industri perhiasan.

“Pengembangan kawasan industri tadi saya sampaikan bahwa target investasi di kawasan industri itu di atas 250 triliun, sedangkan untuk outlook investasi industri itu sekitar 325 triliun,” papar Menperin.

Lebih lanjut, Menperin juga menyampaikan bahwa ada hal yang sedang diupayakan untuk meningkatkan daya saing industri. Pertama, lanjut Airlangga, untuk peningkatan insentif untuk vokasi.

“Tadi saya sampaikan bahwa perindustrian sudah menyampaikan kepada Kementerian Keuangan itu ada 10 paket yang terkait dengan investasi, inovasi, maupun vokasi, juga termasuk di dalamnya untuk pengembangan industri otomotif,” tambah Menperin.

Untuk research and development (R&D) itu seperti negara lain, menurut Airlangga, Indonesia telah melakukan benchmark dengan Thailand dan negara lain yang memberikan 300 persen tax allowance. Ia menambahkan bahwa hal itu juga telah disampaikan ke Menteri Keuangan untuk menyamakan posisi Indonesia dengan negara ASEAN lain.

“Kemudian yang kedua, tax allowance untuk vokasi, itu juga 200 persen. Tadi Bapak Presiden menyampaikan bahwa berikutnya sesudah infrastruktur akan konsentrasi kepada sumber daya manusia termasuk terhadap realokasi anggaran ke kementerian-kementerian yang terkait dengan pengembangan vokasi,” ujar Menperin seraya menyampaikan penempatan anggaran bisa di Kementerian Ketenagakerjaan atau Kementerian Perindustrian.

‘Roadshow’ Investasi

Sementara itu, Menperin juga menyampaikan bahwa Presiden minta adanya koordinasi terkait dengan investasi. Ia menambahkan bahwa Presiden mengusulkan perlu diadakan pertemuan one on one. “Dan juga tadi untuk S&P, kemudian untuk Morgan Stanley itu ditugaskan dikoordinasikan oleh Pak Menko Maritim,” tambah Menperin.

Koordinasi yang dilakukan, menurut Menperin, kalau investor butuh setiap 4 bulanan untuk melakukan pertemuan dan yang akan mengatur mengenai‘roadshow’ tersebut adalah Menko Perekonomian.

“Itu 4 bulanan. Periodically 4 bulanan, nanti Pak Menko yang akan mengatur itu,” pungkas Menperin seraya menyampaikan bahwa Presiden juga sampaikan evaluasi tax allowance dilakukan oleh Menko Perekonomian.

Kepala BKPM Sebut Sektor Pariwisata dan E-Commerce Paling Strategis

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan menekankan kualitas dalam menjaring investasi sepanjang tahun 2018 ini.

Tidak saja nilai atau kuantitas investasi tapi juga kualitas, yang bisa membuat pekerja-pekerja di Indonesia naik kelas ke pekerjaan-pekerjaan yang nilai tambahnya lebih besar dan memberikan penghasilan yang lebih tinggi.

Terkait hal itu, Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan, ada dua sektor yang paling strategis. Yang pertama, pariwisata, karena hasilnya cepat. Ia menambahkan bahwa dampak berupa lapangan kerjanya cepat, penghasilan devisanya jalan, dan sektor jasa juga meningkat karena semua layanan pariwisata dilakukan oleh manusia, jadi menghasilkan lapangan kerja.

Yang kedua adalah e-commerce. Berdasarkan perhitungan BKPM, tahun 2017 total investasi ke commerceitu lebih dari 5 miliar dollar AS.

“Itu artinya, separuh dari jumlah investasi di sektor migas di tahun 2016. Jadi nilainya besar sekali, pertumbuhannya tinggi sekali. Perhitungan saya kira-kira 50-80 persen year on year. Jadi ini sesuatu yang harus kita dukung,” kata Thomas Lembong kepada wartawan usai Rapat Terbatas di Istana Merdeka.

Menurut Kepala BKPM itu, target e-commerce tahun ini cukup beragam. Ia menyebutkan, banyak sekali yang masuk dari Tiongkok, seperti Alibaba, dan ada juga Tencent yang dikabarkan mau masuk ke Gojek. Selain itu, cukup banyak dari ventura-ventura Silicon Valley Amerika.

“BKPM juga sedang mengupayakan supaya lebih banyak lagi masuk dari Eropa dan Jepang,” sambung Thom.

Ubah Paradigma

Mengenai kurang cepatnya pertumbuhan investasi sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas, Jumat siang, Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan, tantangannya adalah implementasi dan eksekusi.

Ia menunjuk contoh misalnya, indeks kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) yang tahun ini ditargetkan Indonesia masuk Top 40. Menurut Thom, Ease of Doing Business dari Bank Dunia terdiri dari 10 komponen, mulai dari kemudahan sambungan listrik, kecepatan izin bangunan, serta kecepatan menyelesaikan sengketa di pengadilan.

Karena itu, lanjut Thom, sistem-sistem seperti di pengadilan, PLN, dan dinas yang memberikan izin bangunan harus diperbaiki. “Sistem-sistem harus dibuat online, dokumen-dokumen harus dibuat digital. Tidak ada jalan lain. Ini semua adalah implementasi dan eksekusi,” ujarnya.

Mengutip Presiden dan Wapres, Kepala BKPM itu mengemukakan, dibutuhkan sebuah perubahan paradigma, perubahan mindset, perubahan mental dari mental penguasa menjadi mental pelayan.

“Ini adalah masalah birokrasi yang kita hadapi. Tadi bahkan Presiden pakai istilah, “Kita ini sangat feodal sekali”. Kita duduk dengan gagah dan megah, menganggap diri kita penting, menunggu investor datang kepada kita seolah-olah mereka butuh kita. Padahal sebaliknya, kita butuh mereka,” terang Thom seraya menambahkan, Presiden dan Wapres juga mengimbau supaya jajaran menteri mulai mensosialisasikan perubahan sikap dan orientasi dari penguasa menjadi pelayan

Rapat Terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Ristek & Dikti M. Nasir, Menteri Pendidikan & Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Kepala BKPM Thomas Lembong, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Kepala BPKP Ardan Adiperdana, dan Wakil Sekretaris Kabinet Ratih Nurdiati.

(DND/FID/ES) MHI