Ratas Penataan Sungai Citarum

Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas di Grha Wiksa Praniti, Puslitbang Perumahan dan Pemukiman Kementerian PUPR, Bandung, Jabar, Selasa malam.

BANDUNG , 16 Jan 2018 – Presiden Joko Widodo mengingatkan pentingnya revitalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, karena selain memiliki nilai sejarah, nilai ekonomi, juga memiliki nilai sosial yang penting bukan hanya bagi masyarakat Jawa Barat (Jabar) tapi juga manfaatnya besar sekali bagi warga Ibu Kota DKI Jakarta.

“Sungai Citarum juga sumber air minum bagi 27,5 juta penduduk, baik yang ada di Jawa Barat maupun di DKI Jakarta, dan 80 persen air minum masyarakat Jakarta bersumber dari Sungai Citarum ini,” kata Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada Rapat Terbatas di Grha Wiksa Praniti, Puslitbang Perumahan dan Pemukiman Kementerian PUPR, Bandung, Jabar, Selasa malam.

Di samping itu, lanjut Presiden, 420 ribu hektar lahan pertanian airnya juga bersumber dari Sungai Citarum, serta ada 3 Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yakni Saguling, Cirata, dan Jatiluhur yang dibangun di aliran sungai ini, dan ketiganya  mampu menghasilkan 1400 megawatt pasokan listrik.

Oleh karenanya, Presiden Jokowi meminta agar melalui Rapat Terbatas itu penataan Sungai Citarum segera dilakukan, dan jangan ditunda lagi.

“Ini nantinya akan kita pakai untuk contoh bagi DAS-DAS yang lain yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak. Akan kita mulai penanganannya mulai dari hulu, tengah sampai dengan hilir,” ujar Presiden.

Di hulu lanjut Presiden, isinya catchment area harus dikerjakan, yang di tengah ada pabrik-pabrik yang air limbahnya masuk ke Citarum, dan yang paling hilir tentu saja ini juga harus dikerjakan.

“Kuncinya ada di integrasi semua kementerian, semua lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten maupun kota. Semuanya kuncinya hanya di sini terintegrasi enggak ada yang lain,” tutur Presiden.

Presiden meyakini, kalau ini bisa diintegrasikan, ia perkirakan 7 tahun ini bisa diselesaikan dengan baik, hulu sampai hilir.

Presiden mengingatkan, Rapat Terbatas ini bukan rapat yang pertama tapi rapat yang ke-14. Karena itu, Presiden integrasi antara kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda) betul-betul nyata bisa dikerjakan di lapangan.

“Saya kira ini menyangkut generasi kita ke depan,” kata Presiden menekankan.

Tempat Buangan Limbah

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menegaskan, dirinya tidak mau Sungai Citarum jadi tempat pembuangam limbah raksasa dari pabrik-pabrik yang ada di kanan kiri sungai itu. Presiden mengingatkan perlunya pendekatan-pendekatan sehingga ada solusi kepada pabrik-pabrik yang ada.

Tetapi kalau memang sulit mengikuti, maka menurut Presiden, penegakan hukum yang  tegas harus dilakukan supaya ini tidak keterusan.

“Pendangkalan, penyempitan ini juga terus kita kerjakan,” kata Presiden seraya menambahkan, sebetulnya anggaran yang ada sudah menempel semua di kementerian.

Sebetulnya, lanjut Presiden, sudah ada kegiatan-kegiatan, tetapi karena tidak terintegrasi antar kementerian/lembaga juga pusat dan daerah, maka kerjanya parsial semuanya, sudah bertahun-tahun, sehingga tidak kelihatan wujudnya.

“Sekali lagi agar terintegrasi kuncinya ada di situ. Betul-betul kita kerjakan dengan baik baik terutama di lapangan maupun dalam menyiapkan konsep yang ada,” pungkas Presiden.

Usai Ratas, Presiden Bahas DAS Citarum dengan Pemerhati Lingkungan

Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri bertemu dengan pemerhati lingkungan, di Bandung, Jabar, Selasa (16/1) malam.

Usai memimpin Rapat Terbatas, Presiden Joko Widodo didampingi Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menerima 20 tokoh pemerhati lingkungan Jawa Barat.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengakui Sungai Citarum memiliki arti yang sangat penting karena merupakan sumber air bagi sekitar 27,5 juta penduduk, baik yang ada di Jawa Barat maupun DKI Jakarta, dan 80 persen kurang lebih air minum penduduk jakarta bersumber dari air Citarum.

“Telah 14 kali kami melakukan rapat mengenai Citarum ini dan pada malam hari ini kami mohon masukan dan saran dari bapak/ibu sekalian,” kata Presiden.

Kepala Negara mengaku prihatin karena di sekitar Citarum ada kurang lebih 3 ribu industri yang kebanyakan limbahnya dimasukan ke Citarum.

Karena itu, Presiden menilai, pengerukan-pengerukan yang dilakukan di Sungai Citarum yang sudah beberapa kali dilakukan, tidak akan memberikan hasil kalau hulunya tidak digarap secara baik. Kemudian tengahnya industri-industri tidak digarap dengan baik.

“Tentu saja nanti dari hulu, tengah dan sampai hilir ini akan dikerjakan secara bersama oleh APBN, APBD provinsi, kita sudah sepakat, oleh swasta dan juga dukungan internasional,” ujar Presiden.

Pemerintah, lanjut Presiden, telah membuat timeline Citarum aksi selama 2018 ini. Diperkirakan kalau dikerjakan secara cepat dan terus menerus kurang lebih 7 tahun bisa selesai.

“Memang memakan waktu sangat panjang, tapi apapun harus kita kerjakan,” kata Presiden.

Selesaikan Sodetan

Menurut Presiden,  sekarang yang telah dikerjakan oleh Kementerian PUPR, mengatasi banjir yang ada di Dayeuhkolot dan juga sekitarnya ini sudah dibuat kolam retensi, dan  juga tahun ini akan kita selesaikan sodetan terowongan.

“Yang ini sangat mengurangi sekali, tetapi kalau fisik seperti ini tidak diikuti dengan penataan dari hulu, saya kira tidak ada artinya,” ujar Presiden.

Presiden juga menyampaikan ada kurang lebih 2.400 perambah hutan yang hampir semuanya ini para petani kentang, petani wortel, yang tentu membutuhkan solusi untuk memindahkan produksi mereka dari kentang ke produk-produk lain yang ramah terhadap lingkungan.

Rapat Terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan,  Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri  LHK Siti Nurbaya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Jaksa Agung HM Prasetyo, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi  Tjahjanto, Kapolri Tito Karnavian, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, dan pejabat lainnya.

(SM/GUN/ES/IR/JL) MHI