MEDIA HUKUM INDONESIA: Presiden Menerima Delegasi Utusan Khusus Perdana Menteri Jepang

BOGOR , 19 Jan 2018 – Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Delegasi Utusan Khusus Perdana Menteri (PM) Jepang Toshihiro Nikai dan rombongan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat pagi. Kunjungan ini dimaksudkan untuk merayakan 60 tahun hubungan Indonesia-Jepang.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi mengemukakan, bahwa tahun ini adalah tahun yang membanggakan bagi hubungan Indonesia-Jepang, yang telah memasuki usia ke-60 tahun.

Ia pun menyambut baik kedatangan Utusan Khusus PM Jepang Toshihiro Nikai dan rombongan yang dilakukan terkait dengan perayaan hubungan kedua negara.

Presiden juga mengemukakan pertemuannya dengan Perdana Menteri Shinzo Abe di Manila, Filipina, pada November 2017, dimana kedua negara telah menyepakati beberapa hal.

“Kami sepakat untuk segera menyelesaikan kerja sama infrastruktur yang ada. Dan saat itu saya menyampaikan agar kita cepat-cepat menyelesaikan proyek kerja sama yang telah kita sepakati,” kata Presiden seraya menambahkan, dirinya sudah secara khusus meminta PM Abe untuk menyelesaikan proyek kerja sama itu sesegera mungkin.

Menlu: Presiden Ingin Peringatan Hubungan RI-Jepang Konkret

Menlu menjawab pertanyaan wartawan usai mendampingi Presiden Jokowi menerima kunjungan kehormatan Utusan Khusus PM Jepang di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (19/1).

Usai mendampingi Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Utusan Khusus Perdana Menteri (PM) Jepang Toshihiro Nikai di Istana Kepresidenan Bogor, Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno LP Marsudi menyampaikan rombongan yang hadir pada pertemuan sebelumnya terdiri dari anggota parlemen, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, advisor Perdana Menteri, Kementerian Luar Negeri, dan lain-lain.

Menlu menyampaikan bahwa kunjungan Utusan PM Jepang menginformasikan mengenai acara Peringatan 60 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia dengan Jepang.

“Jadi tahun ini merupakan tahun khusus bagi Indonesia dan Jepang karena kita memperingati 60 tahun hubungan diplomatik dengan Jepang,” sambung Menlu.

Acara peringatan tersebut, tambah Menlu, tidak hanya hal-hal yang bersifat seremonial. Ia menambahkan bahwa dari awal Presiden Jokowi sudah menyampaikan bahwa peringatan 60 tahun hubungan Indonesia-Jepang dengan kerja sama yang sifatnya konkret.

“Oleh karena itu, di dalam pertemuan tadi dibahas mengenai progress kerja sama yang menyangkut infrastruktur. Banyak sekali proyek infrastruktur yang dilakukan Indonesia dengan Jepang,” papar Retno.

Lebih lanjut, Menlu menyampaikan bahwa sebelum pertemuan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Menteri Perhubungan (Menhub) juga telah melakukan pertemuan dengan anggota delegasi dan advisor dari Kantor PM Jepang yang secara spesifik membahas proyek kerja sama infrastruktur Indonesia Jepang.

“Dalam pembicaraan dengan Presiden tadi, intinya pesan yang dibawa dari Tokyo adalah menegaskan kembali mengenai pentingnya Indonesia bagi Jepang, pentingnya Indonesia bagi kawasan. Dan Jepang sangat mengapresiasi, sekali lagi, leadership Indonesia di kawasan,” ujar Menlu Retno.

Dalam wawancara tersebut, Retno juga menyampaikan bahwa Presiden Jokowi juga sempat menyinggung mengenai beberapa kerja sama selain masalah infrastruktur, yaitu tentang dukungan Jepang untuk mendukung penyelenggaraan Asian Games.

“Ada diskusi juga mengenai kerja sama yang bersifat lingkungan hidup, misalnya untuk pembersihan Sungai Citarum. Dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup Jepang juga akan meninjau Sungai Citarum untuk menjajaki penjajakan awal kerja sama apa yang dapat dilakukan Indonesia dengan Jepang untuk Sungai Citarum,” pungkas Menlu

Menteri PUPR Jelaskan 6 Proyek yang Didukung Pemerintah Jepang

Menteri PUPR menjelaskan kepada wartawan usai mendampingi Presiden di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (19/1).

Ada 6 proyek yang dilaporkan oleh Hiroto Izumi selaku Penasehat Khusus Perdana Menteri (PM) Jepang Bidang Infrastruktur.

“Pertama, Patimban itu akan dimulai groundbreaking-nya di bulan Mei 2018 sehingga nanti Maret 2019 akan soft opening. Detailnya nanti Pak Menhub. MRT fase 1, juga akhir 2018 ini akan diuji coba sehingga 2019 akan bisa dioperasikan. Untuk Timur dan Barat sedang dipersiapkan penetapan konsultannya,” urai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono usai mendampingi Presiden bertemu dengan delegasi Utusan Khusus PM Jepang di Istana Kepresidenan Bogor.

Lebih lanjut, Menteri PUPR menyampaikan bahwa untuk kereta api Jakarta-Surabaya, kecepatan 5,5 jam dianggap cukup sehingga biayanya juga akan dievaluasi lagi agar lebih murah dan feasibility study-nya disiapkan oleh Menteri Perhubungan.

“Tol Sumatra, ini yang kami (kerjakan). Ini tol Sumatra, ini yang dari Padang sampai ke Pekanbaru. Kita ada rute barunya dengan tunnel dan dengan penghubung jalannya, itu akan dibiayai yang tunnel-nya karena dengan transfer of technology, itu dengan conventional loan dari pemerintah Jepang maupun pemerintah Indonesia,” tambah Basuki.

Untuk jalan-jalan penghubung, sambung Menteri PUPR, akan dilakukan pinjaman langsung ke Hutama Karya sebagai penugasan sehingga tidak akan membebani APBN. “Jadi dia langsung ke Hutama Karya. Itu akan kita groundbreaking mudah-mudahan akhir 2018 ini sudah mulai di groundbreaking,” papar Basuki.

Terkait Marsela, tambah Menteri PUPR, Pemerintah Jepang juga sedang menyiapkan untuk bisa segera dimulai. Ia menambahkan bahwa yang juga dipikirkan dan sedang disiapkan oleh Pemerintah Jepang yakni proyek- proyek perikanan, pengembangan perikanan di pulau-pulau terluar seperti Natuna dengan Morotai.

“Jadi kami hanya untuk tol Sumatra. Kalau Patimban, diberikan amanah ke KemenPU itu adalah aksesnya, jalan akses dari jalan nasional ke Patimbannya. Itu dikerjakan oleh PU di bawah leadership-nya dari Perhubungan,” pungkas Menteri PUPR.

“Untuk Patimban rencana akan mulai dioperasikan pada Maret 2019. Untuk itu, kita bekerja simultan, sedang menentukan operatornya. Operator adalah gabungan antara Indonesia dan Jepang tetapi mayoritas Indonesia,” pernyataan tersebut disampaikan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, usai mendampingi Presiden menerima Utusan Khusus Perdana Menteri Jepang.

Lebih lanjut, Budi menambahkan bahwa nantinya akan ada saham merah putih sehingga Indonesia bisa menentukan jalannya operasi dari perusahaan tersebut.

Patimban sendiri, menurut Menhub, akan dikembangkan sebagai suatu pelabuhan dengan kapasitas 7 juta TEUs dan pertama kali memang diutamakan untuk terminal kargo.

“Dan kita bekerja sangat intensif, bahkan tadi kita bicarakan Jepang mengakui proyek Patimban ini dengan speed-nya sepertiga dari speed biasanya. Jadi artinya cepat sekali. Kalau yang lain itu 3 tahun, ini 1 tahun, insya allah tahun depan sudah jadi,” jelas Menhub.

Yang kedua mengenai proyek MRT, Menhub menyampaikam juga akan selesai tahap 1 tahun ini, tapi akan dioperasikan awal tahun depan dan saat ini sedang dipelajari.

“Yang east west itu sendiri kami minta memang satu requirement yang memang tinggi, yaitu bagaimana studi tentang TOD itu lebih dalam, bagaimana keterlibatan kontraktor lokal dan juga hal-hal yang sifatnya lokal itu masuk ke situ,” sambung Menhub.

Hal ketiga, menurut Menhub mengenai Kereta Jakarta-Surabaya, sudah ada beberapa alternatif. Ia menambahkan dari alternatif jurusan, alternatif menggunakan teknologi, sudah mengerucut pada suatu teknologi tertentu.

“Dan kita harapkan studi yang lebih baik. Kita ingin studi itu lebih detail dan kita harapkan tidak mahal ya karena ada kecenderungan kalau kita sudah menunjuk suatu negara tertentu kurang efisien. Oleh karenanya, kita minta dilakukan FS sekali lagi dan bulan Maret akan selesai,” tambah Menhub seraya menutup bahwa target selesai tahun ini namun jika belum maka tahun depan diselesaikan

Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Utusan Khusus Presiden Indonesia untuk Jepang Rahmat Gobel.

(FID/ES/IR/JL) MHI