Peresmian Pembukaan Rakernas Kementerian ATR BPN Tahun 2018

Presiden saat menghadiri Rakernas Kementerian ATR/BPN Tahun 2018, di Puri Agung Convention Hall, Hotel Sahid Jaya, Jakarta pada Rabu (10/1) sore

JAKARTA , 10 Jan 2018 – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) selama tahun 2017 yang dapat memenuhi target pembuatan 5 juta sertifikat tanah.

“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten dan kota sehingga target yang saya berikan di tahun 2017 yang lalu bisa tercapai,” kata  Presiden Jokowi pada Pembukaan Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2018, di Puri Agung Convention Hall, Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Rabu sore.

Presiden menambahkan bahwa di tahun 2018, target untuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ditingkatkan menjadi 7 juta sertifikat. Melihat keberhasilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di tahun 2017, Presiden yakin target tersebut bisa dikejar.

“Kalau kita bekerja tanpa target yang jelas, persoalan masalah sertifikat ini bertahun-tahun tidak akan selesai,” kata Presiden.

Presiden kemudian bercerita bahwa setiap dirinya melakukan kunjungan kerja ke daerah, ia sering mendengar keluhan tentang sengketa tanah dan kesulitan pembebasan lahan. Ia kemudian membandingkan jalan tol di Indonesia dengan jalan tol di negara-negara tetangga.

“Coba bandingkan jalan tol dulu di Malaysia, Vietnam, Tiongkok. Waktu kita bikin Jalan Tol Jagorawi tahun 1977, mereka lihat ke kita, jalan tol itu seperti apa, pembebasan lahan, konstruksi bagaimana, manajemen pengelolaan seperti apa. Sampai tahun 2014, kita punya jalan tol hanya 780 km. Tiongkok sudah punya 280.000 km jalan. Ini berarti ada masalah. Masalahnya adalah pembebasan lahan yang sulit,” ucap Presiden.

Tol Trans Jawa dari Merak sampai Banyuwangi, ungkap Presiden, ditargetkan akan selesai tahun 2019.  Presiden yakin pembangunan jalan tol tersebut akan selesai tepat waktu.

“Kalau kita niat, kita punya kemauan tanpa didasari kepentingan-kepentingan, bisa rampung,” ujar Presiden.

Presiden mengungkapkan bahwa dirinya memberikan target kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional agar di tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia sudah bersertifikat.

Diungkapkan Presiden bahwa di berbagai negara, pemberian hak atas tanah kepada rakyat adalah hal yang mendasar dan fundamental.

“Kita juga harus melakukan hal yang sama. Saya yakin kalau urusan sertifikat tanah ini selesai, masyarakat akan lebih sejahtera dan kita bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ucap Presiden.

Rakyat Harus Punya Lahan

Presiden Jokowi memberikan arahan dalam acara rakernas ATR/BPN Tahun 2018, di Puri Agung Convention Hall, Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (10/1) sore.

Presiden Joko Widodo menegaskan, jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus memiliki visi dan semangat yang sama, bahwa rakyat itu harus dapat lahan.

“Saya minta program reforma agraria dan redistribusi tanah ini menjadi catatan dan perhatian kita. Saya minta agar di tahun 2018 ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyiapkan redistribusi tanah yang menyasar pada tanah Hak Guna Usaha (HGU),” pinta Presiden Joko pada Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) .

Tanah yang disasar, lanjut Presiden, adalah tanah yang masa berlaku HGU-nya sudah habis dan tidak diajukan perpanjangan, sehingga ditetapkan sebagai tanah terlantar dan bisa dijadikan sebagai tanah cadangan negara.

“Tanah cadangan negara dapat diredistribusi pada kelompok-kelompok masyarakat Indonesia yang masih kesulitan memiliki lahan,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden menegaskan bahwa redistribusi aset bukan program bagi-bagi tanah. Program ini dilakukan untuk menyejahterakan masyarakat lapisan bawah sehingga bisa untuk mengatasi kemiskinan dan menekan kesenjangan ekonomi.

“Redistribusi tanah ini harus terintegrasi dengan program penguatan ekonomi sehingga tanah menjadi produktif, baik disambungkan dengan program pinjaman KUR, program Kementerian Pertanian, program Kementerian UMKM, disambungkan dengan BUMN. Kalau ini dilakukan, saya yakin akan menurunkan gini ratio kita,” ujar Presiden.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional juga diingatkan tentang dukungan atas proyek strategis nasional, terutama percepatan proyek infrastruktur.

“Kita ingin mengejar ketertinggalan dalam pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, maupun lahan untuk pembangkit listrik. Percepatan pembangunan infrastruktur ini kita lakukan untuk menurunkan biaya distribusi logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional kita,” ungkap Presiden.

Presiden berpesan kepada seluruh jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk keluar dari pola pikir linear dan monoton.

“Inilah perubahan yang harus kita lakukan agar kita bisa mengejar ketertinggalan dengan negara lain,” kata Presiden.

Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2018 ini dihadiri oleh sekitar 900 orang jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

(GUN/DNS/ES/IRM/IDR) MHI