JAKARTA ,18 Januari 2018 22:25:22 – Sudah banyak capaian pembangunan yang telah dilakukan di tapal batas Negara. Target pemerintah sendiri, selama tiga tahun wajah perbatasan bisa berubah signifikan. Dan, kini, dari sisi infrastruktur, perbatasan Negara telah berubah drastis. Kini, tinggal menggenjot pembangunan sarana pendukung.
Demikian dikatakan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang juga Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, dalam rapat koordinasi pengendalian, pengelolaan perbatasan Negara dan penajaman program prioritas 2018 BNPP di Jakarta, Rabu. Menurut Tjahjo target pemerintah dalam tiga tahun membangunkan infrastruktur sudah terlihat hasilnya. Pembangunan infrastruktur dilakukan oleh Kementerian PU dengan dibackup oleh TNI.
“Semua Dirjen di PU sudah menyelesaikan infrastruktur ekonominya. tinggal hal-hal yang perlu di follow up di sejumlah daerah, misalnya infrastruktur sosial di 124 kecamatan perbatasan. Musrenbang perbatasan sudah kita persiapkan dengan baik, perencanaan alokasi program melalui Musrenbang, juga teknisnya,” kata Tjahjo.
Pembangunan di perbatasan juga lanjut Tjahjo, memerlukan dukungan penuh dari para kepa daerah di wilayah tapal batas. Tjahjo pun meminta, semua program pembangunan yang disusun dan dilakukan di perbatasan harus lebih fokus. Koordinasi dengan Bappenas, maupun dengan kementerian dan lembaga lainnya harus dikuatkan.
“Fokus utama pembangunan di perbatasan itu sendiri, pertama adalah dengan membangun fisiknya. Artinya itu adalah pembangunan infrastruktur. Penanggungjawabnya adalah Kementerian PU,” kata Tjahjo.
Lalu tahap kedua, pembangunan penunjang di perbatasan. Misalnya Kemenkumham membangun perbatasan berkaitan dengan imigrasinya. Kemudian Kemenkeu berkaitan dengan bea cukai. Kementerian Komunikasi dan Informatika berkaitan dengan sinyal, komunikasi dan sebagainya. Prinsip pembangunan di perbatasan harus terpadu.
“Inilah yang akan membangun keterpaduan,” kata dia.
Tjahjo menambahkan, arahan Presiden Jokowi sendiri pada rapat pertama kabinet, setelah pelantikan, sangat jelas. Presiden memerintahkan dalam tiga tahun, pembangunan infrastruktur di perbatasan harus selesai. Setelah itu, tinggal keterpaduan diantara 17 kementerian dan lembaga untuk bisa saling mengisi pembangunan di tapal batas Negara. Misal pertaniannya, kehutanannya dan endidikannya.
“Yang penting secara prinsip di perbatasan. Kemendagri diwakili daerah. Di pos perbatasan mengkoordinasikan, ada Kemenkeu menyangkut bea cukai, ada Kemenkumham menyangkut imigrasi, ada Kemenkes menyangkut pos kesehatan disamping harus ada RS rujukan di beberapa kabupaten dan kota,” tutur Tjahjo.
Pembangunan di Tapal Batas Negara Terus Digenjot
Infrastruktur di wilayah perbatasan Negara, kini sudah makin baik. Tinggal menggenjot sarana dan prasarana pendukung. Sehingga geliat di perbatasan kian terasa. Dan, antara wilayah terluar dengan pusat pertumbuhan saling terintegrasi.
Demikian dikatakan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang juga Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam rapat koordinasi pengendalian, pengelolaan perbatasan Negara dan penajaman program prioritas 2018 BNPP di Jakarta.
Menurut Tjahjo, rapat koordinasi yang digelar, merupakan forum bagi para kepala daerah, baik gubernur, bupati atau walikota di wilayah perbatasan, memberi masukan. Sekaligus menguatkan koordinasi.
“Contohnya gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) minta supaya antara Sebatik-Nunukan itu ada pelabuhan udara. Tapi aturannya jarak kurang dari satu jam itu tidak bisa ada dua bandara yang berdekatan. Saya terakhir meresmikan di Pulau terluar Morotai, mulai Malaka, Belu, Atambua, Merauke sampai di Jayapura, masuk di Seumlaki, Selarung sudah ada bandaranya,” tutur Tjahjo.
Jadi kata Tjahjo, pembangunan di perbatasan saling terintegrasi. Saling menguatkan. Kementerian Pertahanan misalnya, fokus di bidang pertahanan. Ia contohkan, Sebatik salah satu pulau di perbatasan, oleh Kementerian Pertahanan dijadikan bagian dari pangkalan pertahanan. Di sana, dilengkapi dengan bandara. Sehingga sarana dan prasarana saling terhubung
“Ini mulai menyambung sarana dan prasarana baik udara dan lautnya. Tinggal Kemenhub, mohon nanti ferry di Pulau Alor itu juga perlu ditambah, termasuk pos angkatan laut di pulau-pulau kecil, di Alor, Malau, kami melihat pos-pos kecil itu juga harus dicermati dengan baik,” katanya
Kepala daerah juga kata Tjahjo, harus punya perhatian serius pada kondisi dan dinamika di perbatasan. Sebab, kepala daerah yang tahu wilayahnya.
“Diinventarisir, bagaiman sekolahnya, puskesmasnya, minimal di perbatasan ada pasar tradisional, ” ujarnya.
Karena itu, kepala daerah harus terus berkoordinasi, misalnya dengan Kementerian Perdagangan. Termasuk juga dengan Kementerian Koperasi dan UKM terkait dengan koperasi dan usaha kecil menengah.
“Masalah prinsip perbatasan kuncinya dipertahanan. Kemudian area laut yang bisa dibangunkan semacam pasar ikan. Misal di Sanggau, entikong, problem utama adalah listrik. Listrik itu lebih murah kalau beli dari Malaysia, daripada dari negara kita,” ujarnya.
Tentu kata dia, ini yang perlu dicermati. Tjahjo pun meminta para pejabat eselon I di BNPP terus berkoordinasi dengan pejabat eselon I di kementerian dan lembaga. Karena pejabat eselon 1 di kementerian dan lembaga tidak hanya mengurusi perbatasan saja. Tapi mengurusi semua aspek. Setidaknya kalau koordinasi terjalin kuat, akan mempercepat proses pembangunan.
“Nah, forum koordinasi ini untuk lebih memfokuskan, tahun anggaran tahun ini setidaknya infrastruktur ekonomi dan sosial harus sudah selesai semua. mana desa yang belum punya kantor desanya, kami dari Kemendagri coba menganggarkan dengan Komisi II. Kecamatan mana yang tidak memadai, dari pos anggaran pusat merehabilitasi kantor kecamatan. Mana yang bisa dialokasikan oleh APBD 1 maupun APBD 2 secara terpadu, karena hampir 88 persen diarahkan ke daerah,” tutur Tjahjo.
(Irfan/Ikhsan) MHI 
Sumber :Puspen Kemendagri
_20241106102012.gif)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar