Mendagri dan Bawaslu Bahas Persiapan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019

JAKARTA ,09 Januari 2018 18:20:04 – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bersilaturahmi dengan jajaran komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pertemuan berlangsung di kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa .

“Silaturahmi ini dalam rangka proses Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019,” demikian Tjahjo.

Tampak hadir sejumlah pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mendampingi Mendagri diantaranya yaitu Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Soedarmo, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri Dodi Riyatmadji.

Kemudian ada juga Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Gede Suratha. Sementara itu, Ketua Bawaslu Abhan hadir lengkap bersama seluruh komisioner.

Mendagri menyatakan, pihaknya berkomitmen agar pilkada berlangsung jujur, adil, aman dan demokratis. Mendagri berharap tingkat partisipasi masyarakat dapat meningkat. “Tidak ada politik uang, kampanye hitam,” tegasnya.

Diungkapkan, Kemendagri akan bekerjasama dengan Bawaslu apabila ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral. “Lalu berkaitan dengan politik uang, termasuk mencari titik temu mengawasi kampanye hitam,” ungkapnya.

Mendagri menyadari panitia pengawas pemilu (panwaslu) sulit menindak kampanye hitam dan isu-isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) tanpa ada pengaduan. Meski begitu, Mendagri optimistis Bawaslu hingga panwaslu di daerah dapat bekerja optimal didukung pihak kepolisian, kejaksaan, termasuk Badan Intelijen Negara (BIN).

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu mengatakan, pihaknya telah siap mengawasi Pilkada Serentak 2018 serta Pemilu 2019. “Kelembagaan kami di kecamatan sudah terbentuk,” ujar Abhan.

Dia menuturkan, pihaknya telah meneruskan kepada seluruh pengawas hingga tingkat terbawah agar bersiaga. Khususnya, mencermati proses pendaftaran pasangan calon (paslon) kepala daerah dan wakil kepala daerah.

“Peserta biasanya injury time (akhir waktu) mendaftarnya. Padahal pengawasannya susah kalau mepet-mepet. Sejauh ini belum ada info signifikan terkait pendaftaran, tapi yang jelas kami akan mengawasi sampai penetapan paslon,” tuturnya.

Seperti diketahui, pendaftaran paslon dibuka pada 8-10 Januari 2018. Sedangkan penetapan paslon dijadwalkan pada 12 Februari 2018.

“Ada fenomena menarik dari calon perseorangan, dari 171 daerah yang melaksanakan pilkada, sejauh ini ada 141 pasangan, variatif dari kabupaten, kota dan provinsi. Tapi apakah nanti verifikasi memenuhi syarat atau tidak, kita tunggu penetapan KPU,”tandasnya.

Perangi Money Politik

Praktek politik uang dalam kontestasi politik memang sulit  diidentifikasi. Tapi, ketegasan dari pengawas pemilihan atau aparat penegak hukum, menjadi kunci untuk memerangi praktek langsung yang mengotori demokrasi.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan itu di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) usai bertemu dengan Ketua Bawaslu, Abhan, Menurut Tjahjo, politik uang tidak bisa diidentifikasikan akan marak terjadi di daerah mana saja. Semua daerah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah rawan terjadinya politik uang.  Apalagi jika masa kampanye berlangsung ditengah- tengah waktu menjelang lebaran atau puasa. Kuncinya sekarang pada tindakan tegas terhadap pelakunya. Peran pengawas pemilihan sangat penting.

“Saya kira Panwas juga punya peraturan pengawasannya dengan baik, koordinasinya dengan baik. Saya kira memetakan memang sulit untuk membuktikan politik uang itu,  tapi itu harus dilawan. Kami sudah minta kepada Panwas harus tegas kalau memang terbukti ada pasangan calon atau timses menggunakan politik uang. Sanksinya juga ada,” kata Tjahjo.

Termasuk bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral. Dalam peraturan sudah jelas apa sanksinya bagi ASN yang tidak netral. Tapi memang, aturan kerap masih ada celah. Ia contohkan, ketika seorang calon kepala daerah kampanye. Sementara istri si calon merupakan PNS. Tentu ini harus juga diperhatikan.

“Nah,  bagaimana apakah dia harus cuti apakah tidak, kan pastinya dia ajak istrinya untuk kampanye. Saya kira ini juga problem yang harus dibahas apa yang ada di kampanye yang dapat menimbulkan masalah,” kata Tjahjo.

Tentang pertemuannya dengan Ketua Bawaslu, lanjut Tjahjo, memang membahas khusus terkait persiapan Pilkada. Terutama menguatkan koordinasi antara pemerintah dengan penyelenggara pemilu. Sehingga diharapkan Pilkada berjalan demokratis, mana dan damai.

“Kuncinya tiga tadi, partisipasi meningkat termasuk stabilitas keamanan juga baik termasuk BIN, kepolisian dan TNI.  Kemudian yang berkaitan dengan politik uang. Dan yang ketiga kampanye yang berujar kebencian, fitnah dan SARA,” katanya.

(Ikhsan/Irfan) MHI 

Sumber :Puspen Kemendagri