JAKARTA , 22 Jan 2018 – Komisi IV DPR RI meminta pemerintah untuk membatalkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor, karena menyalahi atau bertentangan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48 Tahun 2016 tentang penugasan terhadap Perum Bulog dalam rangka ketahanan pangan nasional.
Hal tersebut menjadi salah satu kesimpulan dalam rapat dengar pendapat Komisi IV DPR RI dengan jajaran Direski Perum Bulog, di ruang rapat Komisi IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/1).
“Peraturan Menteri Perdagangan No.1 Tahun 2018 yang meminta perusahaan BUMN lain (PT. PPI) untuk melakukan impor beras, sangat tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2016 yang telah mengamanahkan impor beras dilakukan oleh Perum Bulog untuk keperluan stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu kami, Komisi IV meminta agar pemerintah membatalkan permendag tersebut,” ujar Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo.
Tidak hanya itu, kebijakan pemerintah dalam hal ini Menteri Perdagangan untuk impor beras asal Thailand dan Vietnam dinilai juga telah mengkhianati petani. Menurut Edhy, seharusnya Mendag tidak terburu-buru melakukan langkah impor. Terlebih dahulu harus melihat data, mengingat selama ini pemerintah memberikan banyak anggaran di bidang pertanian yang digunakan untuk menanam.
“Jika ada perbedaan persepsi, ya harus diluruskan, jangan tiba-tiba Impor. Jika 500 ribu ton beras saja sebagaimana yang diputuskan Mendag, daerah lain bisa lebih dari 500 ribu. Sumatera Selatan saja, surplus 1 juta. Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah, serta beberapa daerah lain juga dikatakan gubernurnya terjadi surplus beras. Bahkan bupati-bupati menolak masuknya beras impor. Di sini kami ingin katakan bahwa kami tidak anti impor, tapi jangan sampai kita impor disaat yang sama kita membunuh petani. Asosiasi menolak, petani komplain. Kita juga berikan anggaran petani untuk menanam. Mau dijadikan apa mereka?” paparnya.
Politisi dari Fraksi Partai Gerinda ini juga meyakini bahwa kebijakan impor tidak akan menurunkan harga beras di pasaran. Namun justru mematikan kehidupan petani yang sudah berbulan-bulan menanam padi lewat anggaran yang sudah pemerintah berikan.
“Hari ini kita menyuruh mereka menanam, di sisi lain kita mematikan petani, sangat memprihatinkan,” tandasnya.
Komisi IV Nilai Wajar Penolakan Petani Atas Masuknya Beras Impor
Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo menilai wajar penolakan masuknya beras impor oleh para petani dan kepala daerah-kepala daerah. Hal tersebut diungkapkannya sesaat sebelum berlangsungnya rapat Komisi IV dengan Kementerian Pertanian di ruang rapat Komisi IV DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/1/).
“Wajar penolakan masuknya beras impor yang diungkapkan oleh para petani dan kepala daerah-kepala daerah. Pasalnya, sebentar lagi kita akan memasuki masa panen, seperti yang diungkapkan Menteri Pertanian bahwa pada bulan Januari 2018 ini kita akan panen sebesar 2,6 juta ton beras, Februari 5,4 juta ton, Maret 7,4 juta ton, dan pada bulan April mendatang akan panen sebesar 5 juta ton beras. Artinya sebentar lagi kita akan panen lebih dari 10 juta ton. Sementara beras impor akan masuk di waktu-waktu yang berbarengan dengan berlangsungnya masa panen,” papar Edhy.
Kalau dikatakan impor beras tersebut ditujukan untuk operasi pasar, lanjut Edhy, menurut data yang diungkapkan Bulog pihaknya masih memiliki stok beras sekitar 900 ribu ton, dan itu masih terbilang aman untuk sampai masuk ke masa panen berikutnya yang akan berlangsung di pertengahan atau akhir bulan Januari ini. Sehingga impor beras untuk operasi pasar pun masih belum diperlukan.
“Bulog mengakui bahwa stok di bawah 1 juta ton atau 900 ribu ton. Alasannya, saat membeli beras dari petani harga di pasaran terlalu tinggi dari HPP (harga pembelian pemerintah) yang ditentukan. Oleh karena itu kami memberi kemudahan kepada Bulog untuk meningkatkan HPP mendekati harga pasar. Namun stok beras sebanyak 900 ribu ton pun masih terbilang aman,” tambah politisi dari Fraksi Partai Gerinda.
Sehingga, lanjut Edhy, disini bukan masalah mau impor atau tidak, namun beras yang akan di impor itu datang di saat para petani dalam negeri menuai hasil panennya. Dimana petani pasti telah berharap hasil panennya dapat diserap di pasaran dalam negeri. Tapi dengan adanya beras impor, maka secara langsung akan membuat harapan petani tersebut menjadi hilang. Inilah yang dikatakan mengkhianati petani kita sendiri.
Impor Beras Rugikan Petani
Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno mengkhawatirkan kebijakan pemerintah yang akan melakukan impor beras dalam menangani gejolak tingginya harga beras dapat merugikan petani. Untuk itu, pemerintah harus memberikan penjelasan mengenai kebijakan tersebut.
“Kita tidak ingin para petani kita yang saat ini sedang mengharapkan agar panen raya yang jatuh pada bulan Februari mendatang dengan hasil yang baik dapat menguntungkan. Dengan kebijakan impor beras dikhawatirkan membuat petani terpuruk,” katanya saat memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan dan jajarannya, yang dihadiri juga Kementerian BUMN, PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dan Perum Bulog, di Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Kamis (18/1).
Kementerian Perdagangan memang telah memutuskan untuk membuka keran impor beras sebanyak 500.000 ton untuk bisa memenuhi pasokan dan menjaga stabilisasi harga.
Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48 Tahun 2016. Dimana dalam aturan itu Bulog ditugaskan untuk melakukan impor, dalam rangka stabilisasi harga beras, dalam rangka meningkatkan cadangan beras pemerintah, dan menjaga ketersediaan beras di masyarakat.
Teguh Juwarno lalu menjelaskan agenda rapat bahwa dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat pada hari ini dalam rangka membahas kebijakan impor beras dan gejolak peningkatan harga beras.
“Jadi di sini kita mendengarkan penjelasan mengenai permasalahan impor beras. Agar publik tahu secara clear mengapa kebijakan ini harus ditempuh,” pungkasnya.
Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka menambahkan Bahwa Bulog Semestinya Tidak Beralih Fungsi Produksi Namun Kembali Sesuai drngan Tugas dan fungsi Utamanya semula Yakni menjaga stabilitas stock pangan nasional diantaranya mengatur penyerapan , distribusi dan pengaturan harga beli ditingkat petani , Tandasnya.
Sementara itu Anggota Komisi VI DPR RI Ihsan Yunus meyakini bahwa stock beras sampai saat ini masih cukup namun yang menjadi pokok permasalahannya adalah pada pola atau bentuk pendistribusianya dimana didalam hal tersebutpun terindikasi banyaknya permainan mafia yang memainkan harga gabah ditingkat petani sehingga tidak fleksibel dan merugikan para petani , Tukisnya
(ayu/sc/ida) MHI 
Sumber:Biro Pemberitaan Parlemen
_20241106102012.gif)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar