Presiden Jokowi menghadiri Upacara Peringatan HUT Korpri ke-46, di Silang Monas, Jakarta, Rabu (29/11) pagi.
JAKARTA , 29 Nov 2017- Presiden Joko Widodo menjadi Inspektur Upacara (Irup) pada Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-46 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), yang digelar di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Rabu pagi.
Dalam amanatnya, Presiden Jokowi meminta agar Peringatan HUT Korpri harus menjadi momentum untuk melakukan refleksi, untuk menjaga solidaritas. “Peringatan HUT Korpri harus menjadi momentum melakukan lompatan besar demi kemajuan bangsa kita, Indonesia,” kata Presiden Jokowi.
Presiden menegaskan, pemerintah harus mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, peran Korpri menjadi sangat vital. Korpri, tegas Presiden, harus bisa menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah.
Korpri, lanjut Presiden, harus benar-benar memahami peta kompetisi ke depan yang penuh ketidakpastian. Karena itu, tidak ada pilihan lain kecuali menuntaskan program pembangunan nasional melalui gerakan perubahan, melalui inovasi yang berlandaskan pada moralitas publik yang berdasarkan Pancasila.
“Setiap anggota Korpri harus terus memperbaiki diri, tinggalkan cara-cara rutin, tinggalkan zona nyaman, perkuat semangat debirokratisasi. Jangan pernah berhenti berinovasi, manfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan terobosan layanan publik yang efektif, yang efisien, yang transparan, yang cepat, dan akuntabel,” tutur Presiden Jokowi.
Sebagai sebuah korps profesi, Presiden mengingatkan, bahwa Korpri mempunyai tuntutan untuk dapat mempererat solidaritas para anggotanya, tuntutan untuk mendorong pengembangan kompetensi sumber daya manusianya agar menjadi aparatur yang profesional.
Lebih lanjut, Presiden menegaskan, bahwa Korpri harus mampu menjaga netralitas organisasi, harus mampu menempatkan pelayanan masyarakat di atas kepentingan pribadi, kepentingan organisasi, dan kepentingan golongan.
Yang tidak kalah penting, lanjut Presiden Jokowi, Korpri perlu mewujudkan perannya dalam menciptakan kesejahteraan anggota dan keluarganya. “Karena itu, Korpri harus berubah dan mampu menggali potensi-potensi yang ada demi kesejahteraan anggota,” pungkas Presiden Jokowi.
Upacara Peringatan HUT ke-46 Korpri diikuti oleh anggota Korpri dari kantor Kementerian/Lembaga yang berada di sekitar area lapangan Silang Monas, Jakarta, termasuk para pegawai dan pejabat dari kantor di lingkungan lembaga kepresidenan.
Jawaban Presiden Soal Surat Khofifah dan Pencalonan Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar
Presiden Jokowi menjawab wartawan usai menjadi Inspektur Upacara pada Peringatan Hari Ulang Tahun ke-46 Korpri, di lapangan Silang Monas, Jakarta.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah menerima surat yang diajukan oleh Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa terkait keinginannya untuk maju sebagai Calon Gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Jawa Timur tahun 2018 nanti.
“Suratnya kemarin sudah sampai ke meja saya. Sudah saya baca, tapi mungkin kalau enggak hari ini atau besok saya undang untuk ketemu,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan usai menjadi Inspektur Upacara pada Peringatan Hari Ulang Tahun ke-46 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), di lapangan Silang Monas, Jakarta, Rabu (29/11) pagi.
Mengenai rencana pertemuannya dengan Khofifah itu, Presiden tidak menjawab langsung pertanyaan mengenai kemungkinan membahas penggantian Menteri Sosial. Ia beralasan karena belum ketemu, sehingga tidak bisa menyampaikan.
“Kalau sudah ketemu, besok ngomong baru saya sampaikan,” ujar Presiden.
Demikian pula mengenai kemungkinan apakah Khofifah harus melepaskan jabatannya sebagai Mensos karena akan maju sebagai Calon Gubernur Jatim berpasangan dengan Emil Dardak, Presiden tidak menjawab langsung.
“Ketemu dulu, suratnya ada, ketemu, berbicara, baru saya bisa memutuskan, bisa ngomong,” kata Presiden.
Perihal mengenai surat Khofifah sendiri, menurut Presiden, yaitu izin untuk mengikuti Pemilihan Gubernur (Pilgub) di Jatim.
Airlangga Hartarto
Beralih ke masalah pencalonan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang dijagokan untuk menjadi pengganti Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Presiden Jokowi menegaskan, bahwa itu urusannya Partai Golkar. “Urusannya internal Partai Golkar,” tegasnya.
Soal apakah Airlangga sudah mendapatkan restu darinya, Presiden mengatakan, bahwa sebagai menteri yang memiliki keinginan tentunya menyampaikan.
Namun apakah boleh Airlangga kelak merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Menteri Perindustrian, Presiden Jokowi mempertanyakan, yang mau merangkap itu siapa.
Presiden menegaskan, bahwa masalah calon Ketua Umum Partai Golkar adalah urusan internal Golkar. “Ini urusan internal partai Golkar saja belum rampung kok ngerangkap,” ujarnya
Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri PANRB Asman Abnur, dan Ketua Umum Korpri Zudan Arif Fadulloh.
(GUN/UN/RAH) MHI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar