JAKARTA , 05 Desember 2017 13:05:35 – Indeks Demokrasi Indonesia tercatat ada pada skor 70,09. Hasil dari pemotretan terhadap indeks demokrasi di daerah, menunjukan indeks demokrasi masih fluktuatif. Atau bisa dikatakan, demokrasi yang berjalan belum sepenuhnya stabil.
Demikian salah satu isi arahan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat membuka acara Pemberian Penghargaan dan Sosialisasi Hasil Indeks Demokrasi Indonesia 2016 yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) di Jakarta, Selasa .
Belum stabilnya kondisi demokrasi kata Tjahjo menuntut kerja keras dari seluruh warga Indonesia. Semua elemen bangsa, mulai yang sedang memanggul mandat sebagai pemimpin di level apapun, sampai rakyat biasa harus bahu membahu, berupaya keras membangun budaya politik demokratis. Budaya politik yang demokratis sangat penting. Karena itu yang jadi instrumen untuk menguatkan demokrasi di Tanah Air. Sehingga indek demokrasi yang sudah dicapai yakni dengan skor 70,09 dapat ditingkatkan lagi.
“Hal terpenting yang harus diperhatikan, yaitu memonitor dinamika dan fluktuasi, memahami faktor-faktor penyebab, serta membuat kebijakan yang menjawab persoalan,” ujarnya.
Bagi Indonesia sendiri lanjut Tjahjo, hal paling penting yang harus dilakukan adalah memastikan demokrasi tetap berada dalam lintasan. Atau proses demokrasi yang on the track menuju keadaan lebih baik.
Masih Fluktuatif
Salah satu target utama pemerintah, membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Target ini bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-201. Salah satu strategi untuk mewujudkan itu melalui pembangunan demokrasi.
“Dengan prioritas melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di acara Pemberian Penghargaan dan Sosialisasi Hasil Indeks Demokrasi Indonesia 2016 di Jakarta, Selasa. Acara Pemberian Penghargaan dan Sosialisasi Hasil Indeks Demokrasi Indonesia 2016 itu sendiri diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan.
Terkait Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) itu sendiri menurut Tjahjo, pemerintah menyusun itu, tujuannya untuk mengukur secara obyektif dan empirik kondisi demokrasi di Tanah Air. Khususnya di tingkat provinsi. Kata dia, IDI dibangun dengan latar belakang perkembangan sosial-politik Indonesia yang berciri khas Indonesia.
“IDI sebagai alat bantu menunjukkan seberapa demokratis atau tidak demokratis sebuah Negara,” ujarnya.
Hasilnya, lanjut Tjahjo, potret IDI 2016 terlihat fluktuatif. Berdasarkan indeks yang disusun, tidak satupun provinsi mengalami pertumbuhan stabil secara linear. Stabilnya indeks demokrasi sebuah daerah, salah satunya ditentukan oleh kapasitas daerah. Daerah yang menentukan arah perkembangan demokrasi di wilayah masing-masing.
“Gambaran ini dibaca sebagai belum stabilnya kondisi demokrasi di Indonesia,” kata Tjahjo.
Tjahjo menambahkan, ini memerlukan kerjasama dari semua elemen bangsa, agar kondisi demokrasi di Indonesia benar -benar berjalan pada jalurnya. Sehingga konsolidasi demokrasi Indonesia bisa diwujudkan tanpa guncangan yang berarti.
(Ikhsan) MHI
Sumber :Puspen Kemendagri
Tidak ada komentar:
Posting Komentar