JAKARTA ,17 November 2017 17:40:39 – Pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur di perbatasan. Terutama yang terkait dengan infrastruktur kebutuhan sosial dasar masyarakat. Banyak yang telah dikerjakan. Demikian disampaikan Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Hadi Prabowo di Jakarta.
Menurut Hadi, pemenuhan kebutuan sosial dasar masyarakat di wilayah tapal batas negara, memang jadi fokus perhatian pemerintah. Pemenuhan kebutuhan dasar itu antara lain, sarana pendidikan, baik tingkat dasar, maupun menengah.
“Antara lain pembangunan SD di 32 provinsi, kemudian pembangunan SMP di 20 lokasi prioritas atau lokpri, pembangunan SMA dan SMK di 30 lokpri dan kemudian juga pembangunan 3 unit sekolah dasar dan distribusi tenaga pendidik,” ujar Hadi yang juga Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri tersebut.
Pembangunan infrastruktur kebutuhan dasar yang juga terus digenjot, kata Hadi terkait dengan sanitasi dan jaringan air bersih. Untuk jaringan air bersih misalnya, telah dibangun jaringan air bersih di 56 lokpri. Selain itu telah dibangun sarana untuk penyediaan air baku di 21 lokpri. Infrastruktur kesehatan, seperti puskemas juga jadi perhatian utama, yang harus segera dibangun. Untuk itu, telah dibangun puskesmas di 44 lokpri. Tentu, tak hanya puskesmas yang dibangun. Tenaga kesehatannya juga harus diperhatikan.
“Untuk tenaga kerja ini, tenaga kesehatan, distribusinya ada 575 orang untuk 86 puskemas diantara di Saumlaki,” katanya.
Hadi menambahkan, sementara yang terkait dengan kedaulatan pangan, sektor pertanian yang jadi fokus garapan. Salah satunya lewat program cetak sawah. Ia contohkan di Kalimantan Barat, telah dicetak sawah dengan luas 1049 hektar. Dan itu telah menghasilkan produksi kurang lebih 2343 ton. Tidak hanya itu, program cetak sawah juga dilakukan di Papua. “Di Papua itu juga melakukan kegiatan cetak sawah kurang lebih 2115 hektar dan hasil yang dicapai kurang lebuh 6345 ton beras,” kata Hadi.
Masalah lain yang jadi fokus perhatian pemerintah di perbatasan kata Hadi, adalah masalah ketersedian energi. Untuk itu telah dilakukan proses pembangunan pembangkit listrik sebanyak 6 unit di 6 lokpri. Juga telah direncanakan pembangunan pembangkit listrik sebanyak 47 unit di 7 lokpri. Kemudian perluasan pembangunan pembangkit listrik di 120 desa yang ada di tapal batas negara.
“Sementara untuk pembangunan perekonomian antara lain pembangunan pasar yaitu untuk pasar yang tipe Cewek dan D ini sudah melebih target. Sedangkan untuk tipe A dan B saat ini sedang proses pembangunannya yang dilakukan oleh Kemendag,” kata dia.
Serta yang tak kalah penting ujar Hadi, adalah masalah konektivitas antar daerah. Maka, untuk mewujudkan itu, sampai saat ini telah ditetapkan 9 tol laut trayek antara lain dari Tanjung Perak sampai Saumlaki. Tol laut yang juga telah ditetapkan adalah trayek Tanjung Perak ke Maumere. Tujuannya, selain untuk konektivitas antar wilayah, juga untuk mengamankan logistik. Dengan begitu distribusi logistik dan kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendesak dan penting bagi daerah bisa dilakukan dengan lancar.
“Infrastruktur jalan juga dapat kami gambarkan bahwa Kalbar itu panjang jalan itu 849,8 km yang sudah tembus 742,4 km. Sementara yang belum tembus 107,3 km. Itu yang dibangun oleh PUPR. Kemudian Kaltim ini 243,6 km, yang belum tembus tinggal 76,5 km. Di Kaltara 826,7 km, yang belum tembus 116,9 km. Kalau secara menyeluruh total jalan di Kalimantan adalah 1920,10 km, yang belum tembus 300,7 km,” urainya.
Sementara pembangunan jalan di perbatasan di NTT, panjang jalan yang ditargetkan dibangun sepanjang 176,2 km. Dan yang belum tembus 25,10 km. Sedangkan di Papua, panjang jalan yang dibangun 1098,2 km. Dari target itu, yang belum tembus 215,6 km.
“Terkait peningkatan bandara udara dan pelabuhan telah dilakukan untuk bandara sebanyak 36 bandara telah dibangun dari 2015 sampai dengan 2017,” katanya.
Sedangkan untuk pembangunan pelabuhan atau dermaga, kata Hadi, telah dibangun 8 pelabuhan. Pengadaan kapal perintis, baik di NTT maupun di Kaltara, juga terus digenjot. “Untuk alokasi anggaran BNPP ini, tahun 2017 sebesar 186 miliar dan kemudian ada set bloking di 2017, sehingga totalnya menjadi 173.48 triliun,” ujarnya.
(Sofiana) MHI 
Sumber :Puspen Kemendagri
.jpeg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar