JAKARTA , 23 Oktober 2017 11:01:49- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri terus berupaya memperbaiki layanan kependudukan khususnya perekaman dan pencetakan KTPel. Apalagi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah menginstruksikan agar proses pelayanan KTPel dipercepat. Bahkan, Menteri Tjahjo juga memperintahkan, layanan pada warga di hari libur harus tetap dibuka. Selain itu, petugas harus melakukan jemput bola pada masyarakat.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh di sela-sela acara Expo Nusantara di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta, mengatakan, untuk memastikan layanan kependudukan di daerah berlangsung cepat dan efektif, pihaknya selalu melakukan supervisi. Ia contohkan misalnya beberapa waktu lalu pergi mensupervisi ke Kabupaten Maros dan Kabupaten Goa.
“Yang kami supervisi pertama prinsip pemerintahan itu ada tiga, plan, do, check. Merencanakan, kerjakan dan awasi. Jadi kami merencanakan saat ini perekaman dan pencetakan KTPel segera diselesaikan maka kami turun. Akte kelahiran harus 85%, maka kami turun,” tutur Zudan di Jakarta, kemarin.
Yang di supervisi, kata dia, adalah target-target. Misalnya daerah sudah dapat berapa persen. Apalagi sebentar lagi, bangsa Indonesia akan melaksanakan dua hajatan besar, yakni Pilkada 2018 dan Pileg dan Pilpres 2019. Tentu, data kependudukan harus selesai. Dan ia bersyukur, dari sisi progres menggembirakan
“Secara nasional kita sudah 96% cangkupannya. Tetapi ada daerah seperti Sulawesi Selatan cuma 86%, Papua baru 30%. Maka saya sudah turun ke Papua mensupervisi apa masalahnya,” kata dia.
Sebagai contoh di Papua, kata Zudan, banyak alat yang rusak. Maka ia bersama Sekretaris Ditjen rajin turun ke lapangan. Di Papua langsung dilakukan perbaikan alat. Sebab kalau tidak, daerah harus membeli dengan APBD karena pemerintah hanya boleh memberikan bantuan ke daerah untuk perekaman dan pencetakan KTPel satu kali dalam program nasional.
“Jadi tidak boleh memberikan bantuan dua kali, Kepresnya mengatakan seperti itu,” ujarnya.
Hal lain yang disupervisi, kata Zudan adalah dari sisi SDM- nya. Misalnya, mengapa targetnya belum tercapai. Tentu harus ada jawaban, apakah SDM-nya lambat atau karena apa. Kalau misalnya SDM- nya ada kesulitan, pihaknya akan memberikan training.
“Jadi sekaligus supervisi ini untuk menyusun program 2018. Termasuk supervisi SOP pelayanannya juga. SOP maksimalnya 14 hari, jadi banyak daerah yang sekarang jadi 5 hari, ada yang 3 hari itu sudah mulai bergeser,” katanya.
Bahkan kata Zudan, pihaknya sekarang mulai mendorog di daerah-daerah yang penduduknya di bawah 500 ribu layanannya harus bisa dalam hitungan jam-jaman. Bahkan untuk akte kelahiran atau surat kematian, maksimal tiga puluh menit. “Kita akan seperti ini terus. Karena Dukcapil itu bertingkat. Kita bisa memberikan komando kepada daerah,” ujarnya.
(Sofiana) MHI 
Sumber :Pupsen Kemendagri
Tidak ada komentar:
Posting Komentar