Sidang Kabinet Paripurna Percepatan Pemerataan Pembangunan

Presiden saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, jakarta, Selasa (29/8).

JAKARTA ,31 Aug 2017-Presiden Joko Widodo mengemukakan, bahwa sekarang ini kita memiliki momentum kepercayaan internasional terhadap negara kita Indonesia. Ini yang harus dimanfaatkan betul-betul secepat-cepatnya, karena momentum tidak akan datang dua atau tiga kali.

“Yang pertama, layak investasi/investment grade dari Fitch Rating, dari Moody’s, dari S & P. Itu kepercayaan,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa siang.

Yang kedua, lanjut Presiden, Indonesia sebagai tujuan investasi. Ranking dulu 8, meloncat ke 4. “Ini juga merupakan kepercayaan internasional terhadap kita,” ujarnya.

Di dalam negeri juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sesuai hasil survei Gallup World Poll, itu juga menempatkan Indonesia pada peringkat pertama sebagai negara yang pemerintahnya dipercaya oleh masyarakat sebesar 80 persen.

“Ini survei yang bukan survei biasa, ini survei berkelas. Ini momentum lagi,” terang Presiden. Kemudian, di dalam negeri sendiri, menurut Presiden Jokowi, rendahnya inflasi ini juga momentum. Inflasi kita 2015, 2016 di bawah 4.

“Ini momentum. Jangan sampai momentum-momentum yang seperti ini tidak kita manfaatkan, kita biarkan lewat,  dan kita tidak mendapatkan apa-apa,” tegas Presiden Jokowi. Selanjutnya juga turunnya BI 7-day reverse Repo Rate menjadi 4,5, dinilai Presiden Jokowi juga momentum.

Dengan momentum yang bertumpuk-tumpuk itu, Presiden mengingatkan, jangan sampai ada yang tidak mengerti ada momentum ini. Karena itu, ia meminta agar secepatnya para menteri/kepala lembaga memperbaiki di dalam kementerian masing-masing, lembaga-lembaga yang ada agar momentum itu betul-betul memberikan manfaat pada rakyat, pada negara.

Presiden juga menunjukkan, bahwa peringkat Ease of Doing Business juga sudah masuk dari 120, ke 106, ke 91. Ini juga sebuah loncatan yang memberikan kepercayaan internasional kepada Bangsa Indonesia. Hal-hal seperti ini, tegas Presiden, kalau capaian-capaian tersebut masih belum bisa menggerakkan, terutama yang pertama ini memang di investasi. “Kuncinya ada di investasi,” ujarnya.

Menurut Presiden Jokowi, pertumbuhan ekonomi kuncinya ada di investasi karena dari situlah lapangan pekerjaan bisa terbuka, pertumbuhan ekonomi bisa didapatkan. Selain tentu saja ekspor. Tapi diakuinya ekspor ini pasarnya global, yang saat ini masih belum memungkinkan untuk kita menggenjot ekspor-ekspor itu.

Sehingga yang sudah di depan pintu itu, menurut Presiden, ya investor, invetasi. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi menegaskan, jangan sampai ada kementerian-kementerian yang masih menghambat, belum peduli terhadap momentum ini sehingga masih bekerja rutinitas, masih bekerja monoton, tidak memiliki terobosan, dan rutinitasnya akan begini terus.

“Saya perlu mengingatkan kepada para Menteri untuk, sekali lagi juga ini saya ingatkan,” tegas Presiden. Presiden Jokowi juga meminta para Menteri/Kepala Lembaga agar tidak menerbitkan peraturan atau kebijakan tanpa disertai kajian yang mendalam, sehingga nantinya bisa menghambat apa yang sudah ada.

Semua Kebijakan Harus Berpihak Pada Publik

Presiden Jokowi, didampingi Wapres Jusuf Kalla, saat akan memimpin Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/8) siang.

Pada bagian lain pengantarnya pada Sidang Kabinet Paripurna, Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa tahun depan sudah masuk tahun politik. Karena itu, Presiden meminta agar semua kebijakan diarahkan kepada keberpihakan program kepada publik, kepada rakyat.

“Saya harapkan menteri sekali lagi tidak membuat kebijakan-kebijakan baru yang kira-kira belum dikonsultasikan kepada publik, kepada masyarakat, belum melalui kajian dan perhitungan-perhitungan yang mendalam, sehingga justru bisa membikin hal-hal yang tidak diingini masyarakat dan membuat masyarakat kecewa,” tegas Presiden.

Presiden Jokowi meminta agar program-program yang sudah berjalan dengan baik, misalnya Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan efektivitas penyaluran Dana Desa tetap dipertahakan.

Selain itu, Presiden meminta para menteri dan Kepala Lembaga agar memastikan apa yang sudah diprogramkan ini betul-betul tepat sasaran dan langsung menyentuh kepada kebutuhan masyarakat.

Sidang Kabinet Paripurna itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, seluruh menteri Kabinet Kerja, para Kepala Lembaga, Jaksa Agung Prasetyo, KSAD Jenderal Mulyono, dan Wakapolri.

(FID/JAY/ES) MHI