Penyerahan Sertipikat Hak Atas Tanah se-Jabodetabek dlm Rangka HUT ke-72 Kemerdekaan RI

Presiden Jokowi saat Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah Program Srategi Nasional Se-Jabodetabek, di Lapangan Park and Ride, Jl. M.H. Thamrin, Jakarta, Minggu (20/8). 

JAKARTA ,20 Aug 2017-Presiden Joko Widodo mengemukakan, dibandingkan dengan daerah lain, di DKI Jakarta paling banyak terjadi kasus sengketa tanah.

“Sengketa tanah antara masyarakat dengan masyarakat, antara masyarakat dengan perusahaan, antara masyarakat dengan pemerintah, semuanya,” kata Presiden Jokowi saat Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah Program Srategi Nasional Se-Jabodetabek, di Lapangan Park and Ride, Jl. M.H. Thamrin, Jakarta, Minggu pagi.

Presiden memberi contoh, di Jakarta yang namanya sertifikat, 1 bidang ada yang punya sertifikat 3-4. Akibatnya, terjadi sengketa.
Pemerintah DKI saja, eks Wali Kota Jakarta Barat, ujar Presiden, kalah. “Coba, bayangkan. Pemerintah saja kalah,” ujarnya.

Bahkan waktu dirinya jadi Gubernur DKI Jakarta, menurut Presiden Jokowi, ngurus yang namanya sertifikat BMW untuk stadion enggak rampung-rampung.

“Sampai saya enggak jadi Gubernur belum rampung. coba. Apalagi rakyat? Benar ndak?,” kata Presiden dengan nada bertanya.

Untuk itu, Presiden Jokowi mengingatkan agar berhati-hati, sekarang dirinya memantau, mengawasi terus urusan sertifikat.

“Jangan ada yang bermain-main urusan ini. Saya peringatkan semuanya, semuanya harus cepat, semuanya harus dilayani,” tegas Presiden Jokowi.

Bahwa juru ukurnya kurang, Presiden menegaskan akan ditambahi terus. “Setuju ndak? Masa pemerintah saja bisa ngurus sertifikat saja sulit,” ucapnya.

Tapi Presiden Jokowi baru saja ia serahkan sertifikat BMW, yang di Jakarta Utara kepada Pak Gubernur.

“Nah ini sertifikatnya sudah diserahkan. Masa pemerintah saja kesulitan ngurus sertifikat. Pemerintah DKI, bayangkan. Saya membayangkan apalagi rakyat,” kata Presiden mengulang pernyataannya.

Tampak hadir dalam acara itu antara lain Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo.

(UN/JAY/ES) MHI