JAKARTA , 03 Agustus 2017 19:12:50– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai upaya melakukan reformasi aparatur desa merupkan hal penting. “Pemerintah sendiri telah berupaya membangun sistem pencegahan agar dana desa tidak jadi sumber korupsi, meski fakta berkata lain”.
Hal ini disampaikan Mendagri menanggapi Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pamekasan, Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, hingga Kepala Inspektorat daerah tersebut.
“Sistemnya sudah ada pencegahannya (korupsi). Tetapi dengan adanya OTT KPK kan menunjukkan itu valid. Padahal Madura ini sudah dicermati sejak lama,” kata Tjahjo di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Selatan, Kamis .
Tjahjo juga menegaskan bahwa ia sudah berulang kali mengingatkan kepala daerah untuk tidak menyalahgunakan wewenangnya. Tjahjo memastikan Bupati Pamekasan akan segera diberhentikan.
Ia juga menyayangkan ulah inspektorat daerah yang lalai dalam bertugas. Sebab, mereka bertugas dalam memberikan pengawasan kepada pemerintah daerah (pemda).
“Kalau sampai ada kongkalikong antara kepala daerah, kepala desa dengan oknum kejaksaan, oknum inspektorat ya sudah parah itu,” tambah dia.
Adapun beberapa hal yang ditekankan dalam peningkatan aparatur desa yakni perencanaan pembangunan desa, membuat LPJ desa, membuat aturan desa dan perencanaan program bersama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Namun, lanjut Tjahjo, reformasi aparatur desa masih terbentur dengan aturan di setiap daerah. Karena itu, pihaknya meminta kepala daerah terus memonitor peningkatan apartur desa. Tanggung jawab perangkat desa dan aparatur desa ada pada kepala daerah.
(Irfan) MHI 
Sumber :Puspen Kemendagri
.jpeg)
.jpeg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar