Pembukaan Rakor Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2017

Presiden Jokowi saat membuka Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2017, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (27/7)

Dibandingkan dengan negara-negara lain dengan keadaan ekonomi global yang sekarang ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sangat berat sekali. Ia menyebutkan, semua negara mengalami tekanan ekonomi, tekanan pertumbuhan ekonomi.

“Negara kita di G20, berada pada posisi 3 besar, di bawah India dan RRC. Ini patut kita syukuri,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2017, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis pagi.

Menurut Presiden, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sangat tergantung pada konsumsi. Oleh sebab itu, lanjut Presiden, daya beli rakyat harus diikuti terus, agar konsumsi tetap berada pada posisi yang diinginkan.

Uang APBD Segera Keluarkan, Jangan Simpan di Bank

Presiden lantas mengkritik belanja pemerintah, termasuk pemerintah daerah, yang menurutnya banyak daerah sering terlambat mengeluarkan uang dari APBD. Biasanya, tambah Presiden, daerah baik di kabupaten, di kota, di provinsi, maupun di pemerintah pusat, mengeluarkan uang itu paling kebut-kebutan itu pada bulan-bulan di akhir tahun.

“Itu sudah bertahun-tahun berjalan seperti itu. Kalau sudah masuk ke November atau Desember, sudah, grojok-grojokan uang bayar ini, bayar ini, bayar ini,” ungkap Presiden.

Presiden Jokowi saat membuka Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2017, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (27/7)

Harusnya, menurut Presiden, itu dimulai pengaturannya pada bulan-bulan awal, misalnya uang muka, di bulan Januari sudah harus mulai keluar. Ia mengingatkan, jangan memiliki budaya senang menaruh uang APBD di bank dan idle selama berbulan-bulan, sehingga keadaan peredaran uang menjadi kering.

“Harus kita bangun sebuah budaya kerja uang APBD itu segera dikeluarkan. Jangan sampai sudah ditransfer dari pusat, DAU-nya misal, tidak segera digunakan. Sehingga peredaran uang di daerah menjadi sedikit dan tidak banyak,” tutur Presiden.

Soal Investasi

Yang kedua, lanjut Presiden, kuncinya selain belanja konsumsi dan belanja pemerintah, yang harus betul-betul seluruh gubernur, bupati, wali kota itu pahami adalah dua hal ini. Yang pertama, masalah investasi, yang kedua masalah ekspor. “Ini tolong dua hal kunci ini diperhatikan betul,” pintanya.

Presiden mengingatkan, tidak mungkin mendongkrak pertumbuhan ekonomi itu dari loncatan APBD, loncatan APBN juga tidak mungkin. Kuncinya, menurut Presiden, bagaimana menggenjot ekspor dan bagaimana menggenjot investasi.

“Dua ini kunci yang harus betul-betul kita pahami, dua ini kunci tolong diperhatikan betul,” pesan Presiden Jokowi.

Disampaikan Presiden, komoditas sekarang ini mengalami penurunan ekspor, ya karena pasarnya baru lesu. Negara-negara lain, menurut Presiden, pertumbuhan ekonominya baru lesu, baik di Amerika, di Uni Eropa, di Amerika Latin, semuanya memang mengalami kelesuan, sehingga ekspornya ini juga memang tidak mudah.

Tetapi Presiden melihat ada beberapa provinsi yang bisa menaikkan ekspornya, seperti di Sulawesi Selatan, peluang itu bisa diambil. Oleh sebab itu, kalau ekspor sulit digenjot, Presiden mengingatkan, Indonesia masih punya peluang, yaitu di investasi.

“Mendatangkan investor dan investasi di daerah kita, di provinsi, di kabupaten, dan di kota, ini menjadi kunci pertumbuhan ekonomi,” tutur Presiden.

Presiden Jokowi mengingatkan, yang namanya urusan perizinan itu betul-betul diperbaiki total agar kecepatan itu ada. Jangan sampai mengurus izin itu berbulan-bulan dan masih lebih dari setahun.

“Sudah, jangan diterus-teruskanlah mengurus izin bulan itu sudah ndak. Minggu saja ndak, harusnya sudah ndak. Hari saja harusnya juga sudah tidak. Sudah zaman IT kaya gini mengurus-urus kaya gitu masih minggu, masih bulan, apalagi tahun, sangat memalukan. Urusannya harusnya sudah jam kalau urusan izin itu, jam,” terang Presiden seraya menambahkan, di pemerintah pusat sekarang ini, di BKPM yang namanya mengurus izin itu 3 jam untuk 9 izin, 3 jam untuk 9 izin dan sudah berjalan lebih dari setahun.

“Jadi datang dengan syarat, izin keluar maksimal 3 jam untuk 9 izin. Izin investasi, akta perusahaan dan NPWP, TDP, rencana penggunaan tenaga kerja asing, kemudian yang keenam izin memperkerjakan tenaga asing, kemudian yang ketujuh angka pengenal importir dan produsen, yang kedelapan nomor induk kepabeanan, yang ke sembilan surat keterangan peta informasi ketersediaan lahan. Ini selesai dalam kurun tidak lebih dari 3 jam, ini bisa kita selesaikan,” papar Presiden Jokowi.

Menurut Presiden, daerah harusnya bisa selesai lebih cepat dari ini, dengan scope yang lebih kecil harusnya bisa. Kalau dirinya masih mendengar izin-izin itu keluar masih minggu, masih bulan, masih tahun, ditertawakan nanti. “Ini perlu saya titipkan pesan ini, karena kunci tadi. Kunci kita ekspor dan investasi,” ujarnya.

Diingatkan Presiden, ekspornya memang sulit karena pasar, ya investasi ini yang sebetulnya di depan pintu antre berbondong-bondong. Problemnya, menurut Presiden, adalah di dalam kita sendiri. Ia menilai, asalahnya ada di dalam kita sendiri, yang ruwet karena banyaknya peraturan, yang ruwet karena tidak bisa membuat sistem yang cepat untuk melayani investasi.

“Ini saya titip, sehingga kita harapkan nantinya pertumbuhan ekonomi, ini semua daerah, provinsi itu pada posisi yang baik,” tutur Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi mengaku senang, setelah putar di beberapa provinsi, misalnya yang baik di Sulawesi Selatan, pertumbuhan ekonomi 7,4 persen. Di Makassar, 7,9 persen. “Ini mungkin di dunia paling tinggi,” ujarnya.

Menurut Presiden, sangat sulit mencapai angka-angka tersebut, karena yang di Amerika, di Eropa, pertumbuhan ekonomi itu paling 1 persen, 2 persen, angkanya hanya itu-itu saja. “Kita ini bisa ada yang tumbuh 7,9 ini luar biasa. Inilah saya kira seluruh kabupaten dan kota, provinsi untuk berlomba-lomba bagaimana menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang baik,” pungkasnya.

 Inflasi 2016 berada pada angka Terendah Dalam 7 Tahun 

Presiden Jokowi pada Pembukaan Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2017, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (27/7).

Presiden Joko Widodo menyampaikan rasa syukurnya karena seperti dilaporkan Gubernur Bank Indonesia (BI), pada tahun 2015 inflasi berada pada angka 3,35. Kemudian, di tahun 2016 pada 3,02, dan di kuartal I tahun ini berada pada kisaran 4 persen. Angka final untuk inflasi tahun 2016 sebesar 3,02 persen merupakan yang terendah dalam 7 tahun ini.

“Artinya, kita sudah mulai masuk ke era inflasi rendah di negara kira. Ini berkat Saudara-saudara semuanya yang tahu betul apa itu fungsi inflasi,” kata Presiden

Pencapaian angka inflasi yang sangat rendah itu, menurut Presiden, yang pertama terjadi karena masalah informasi. Ia menyebutkan, beberapa tahun ini telah banyak sekali dibangun jaringan-jaringan, sarana-sarana, dan prosedur-prosedur untuk menyebarkanluaskan informasi.

“Sehingga semua pasar bisa melihat harga-harga, saya kira sangat bagus sekali. Ini harga-harga sembako, sehingga petani tahu harga di sebuah pasar itu berapa, pasar satu tahu pasar lain saling mengetahui informasi. Ini sangat penting sekali untuk menyebarluaskan informasi mengenai harga-harga di berbagai daerah,” ujarnya.

Yang kedua, Presiden Jokowi mengaku melihat informasi yang semakin akurat dan semakin tepat waktu, semakin real time yang memungkinkan respons cepat apabila ada keadaan-keadaan satu harga begitu cepatnya, sehingga sekarang menjadi tahu. Ia menambahkan kalau ada barang tertentu mahal di suatu tempat tapi lebih murah di tempat lain, barang itu bisa cepat dikirimkan dari daerah yang murah ke tempat daerah yang mahal itu sehingga harga akan menjadi stabil kembali.

“Artinya, tadi mengenai distribusi, kuncinya di situ mengenai pasokan itu sangat penting sekali,” tutur Presiden.

Budaya organisasi di berbagai instansi pemerintah

Kemudian yang ketiga, budaya organisasi. Presiden Jokowi mengatakan, budaya organisasi di berbagai instansi pemerintah sekarang ini semakin memberikan perhatian yang intensif terhadap inflasi, terhadap stabilitas harga. Sudah mulai membudaya di daerah-daerah bahwa lonjakan harga adalah sesuatu yang tidak bisa ditolerir oleh kita semuanya.

“Dulu kalau harga naik, sudah, dianggap biasa saja. Sekarang harga naik, harus itu kita anggap sebagai hal yang tidak biasa. Ini menjadi sebuah budaya organisasi yang saya lihat sangat baik untuk kita teruskan,” ujar Presiden seraya menambahkan, ini masalah orientasi mental, masalah orientasi mindset, masalah manajemen.

Presiden meyakini, kalau semuanya sadar akan itu, enak untuk menyelesaikan masalah-masalah. Hal ini, lanjut Presiden, sudah lama budaya pasrah soal inflasi, pasrah ada inflasi berapa, ya sudah pasrah.

Menurut Presiden, sudah menjadi persepsi publik, waktu itu bahwa inflasi kisaran 8, kisaran 9, kisaran 10 persen itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang biasa. Presiden sampaikan bahwa hal tersebut dianggap sesuatu yang wajar, dianggap sesuatu yang biasa yang tidak dapat diapa-apakan.

Kenapa di negara lain, misalnya seperti di Eropa inflasi bisa sangat rendah sekali, bisa 1 persen, bisa ditekan 2 persen, lanjut Presiden, karena mereka melakukan sesuatu.

“Kita juga sudah menyadari bahwa kalau inflasi ini bisa menyebabkan banyak hal. Bunga bank tinggi ini salah satunya karena inflasi yang tidak bisa kita tekan. Tetapi begitu nanti inflasi ini kita tekan terus dalam kurun 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, terus, otomatis bunga bank pasti turun. Otomatis itu,” tutur Presiden.

Kalau Inflasi terus ditekan, Presiden Jokowi meyakini rakyat juga akan merasakan. Ia mengingatkan, percuma pertumbuhan ekonomi, misalnya 6, tapi inflasinya 9, rakyat tekor.

“Rakyat menjangkau sebuah harga itu menjadi berat, gitu. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi misalnya 5 tetapi inflasinya berada pada angka 4 atau 3, rakyat enteng untuk menjangkau sebuah harga,” terang Presiden Jokowi seraya menambahkan, hal-hal seperti ini yang perlu terus dilakukan sehingga betul-betul inflasi itu berada pada posisi yang sangat rendah. Nantinya, lanjut Presiden, diharapkan step by step bisa di bawah 3, bisa di bawah 2, terus. Hal itu, menurut Presiden, akan mempengaruhi lebih banyak hal.

Menghargai hal yang kecil bagian dari etos kerja

“Sekali lagi bahwa di negara-negara berkembang memang kita biasanya malas untuk mengurusi hal yang kecil seperti itu.  Ah, bedanya cuma nol koma saja kok diurus. Banyak yang seperti itu  saya dengar,” sambung Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi pada Pembukaan Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2017, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (27/7).

Kepala Negara mengingatkan, itu adalah bagian dari etos kerja, bagian dari disiplin, menghargai hal-hal yang kecil-kecil, menghargai uang kecil-kecil, dan itu merupakan sebuah tabungan efisiensi yang lama kelamaan manfaatnya bisa sangat besar, sangat dramatis pada basis daya dan akhirnya masuk kepada basis harga.

“Itulah bagian yang sangat penting pada struktur biaya sebuah perekonomian yaitu cost structure,” ujar Presiden Jokowi.

Pembukaan Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2017 itu dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Seskab Pramono Anung, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, serta Kelompok Kerja Nasional Tim Pengendali Inflasi se Indonesia.

(FID/JAY/ES) MHI