HTML

HTML

Kamis, 25 Mei 2017

Indikasi Pelanggaran First Travel diTindaklanjuti , Sanksi Tegas Telah Dipersiapkan Kemenag

                                 Kemenag gelar mediasi jemaah umrah PT Firts Travel.
JAKARTA , 24 Mei 2017, 16:46 – Kementerian Agama akan memberikan sanksi bila ditemukan ada indikasi pelanggaran yang dilakukan PT First Travel. Sanksi diberikan bertahap berupa teguran lisan, pembekuan, dan pencabutan izin.
Kepala Bagian Perundang-undangan dan Naskah Perjanjian Kemenag Anang Kusmawadi mengatakan, secara hukum, kapasitas Kementerian Agama akan menindaklanjuti (temuan pelanggaran) apa yang ada di lapangan, dalam hal ini terkait dengan perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah-nya.
“Jika ada pelanggaran akan kita tindaklanjuti sesegera mungkin,” ujar Anang usai mediasi antara jemaah umrah dengan PT First Travel di Kantor Kemenag Jalan Lapangan Banteng Barat 3-4 Jakarta, Rabu .
“Kami akan bahas bersama dengan tim , lalu akan ditentukan sanksi seperti apa kepada First Travel,” kata Anang.
                                Kemenag gelar mediasi jemaah umrah PT Firts Travel.
Dikatakannya, sanksi yang akan diberikan kepada FT bisa berupa teguran lisan, pembekuan dan pencabutan, dalam mengambil sanksi, kita memerlukan data dukung dari jamaah, kami akan mengumpulkan data dukung dari jamaah untuk memberikan sangsi kepada FT. Menurutnya, tanpa data dukung, Kemenag tidak bisa memberikan sanksi.
“Setiap pelanggaran akan kami beri sanksi tanpa pilih kasih, bahkan tahun 2016 ada 24 travel umrah yang kami cabut izinnya,” ujarnya.
Kepala Subdit Umrah Kemenag Arfi Hatim mengatakan, dari tahun 2015 Kememag sudah memanggil pihak FT untuk menjelaskan skema atau konstruksi pembiayaan umrah promo dengan pembiayaan 14 juta dan 15 juta.
“Kami menilai bahwa ini berpotensi masalah, kami sudah memperingatkan kepada pihak FT,” ujar Arfi.
(boy/dm) MHI .

Tidak ada komentar:

Posting Komentar



Postingan Terupdate

Sidang Perkara No. 14/PUU-XXII/2024, Ahli : Sebagian Besar Notaris Berusia 70 Tahun Masih Kompeten Menjalankan Tugas

JAKARTA, MHI – Sidang permohonan uji materiil Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabata...

Postingan Terkini

Pilihan Redaksi